Kronologi Gibran Ajukan Mundur, Polemik Ijazah, dan Pemakzulan

tirto.id - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Peristiwa ini terjadi setelah muncul desakan pemakzulan Gibran dari sejumlah anggota DPR RI.

Usul pemakzulan itu mencuat setelah keabsahan dokumen pendidikan yang digunakannya untuk memenuhi persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 kembali dipersoalkan. Polemik tersebut bergulir melalui sejumlah proses hukum, mulai dari gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Denny Indrayana hingga putusan kasasi Mahkamah Agung (MA).

Putusan MA kemudian memunculkan desakan agar persoalan tersebut ditindaklanjuti melalui mekanisme politik di DPR, termasuk penggunaan hak menyatakan pendapat yang dapat menjadi salah satu tahapan menuju proses pemberhentian wakil presiden.

Sejumlah partai politik dan anggota DPR mulai menyampaikan pandangan mengenai langkah yang dapat ditempuh. Rapat paripurna DPR yang berlangsung pada hari ini, Selasa (10/11/2026) juga disebut-sebut akan membahas wacana pemakzulan Gibran dari kursi Wakil Presiden RI.

Rangkaian Peristiwa Pemakzulan Gibran dari Ijazah hingga Sidang DPR

Persoalan yang kemudian menjadi dasar gugatan terhadap Gibran berkaitan dengan riwayat pendidikan di luar negeri. Setelah menyelesaikan pendidikan di Surakarta, Gibran melanjutkan sekolah di Orchid Park Secondary School, Singapura. Dalam persidangan MK pada 2026, pihak Kemendikdasmen menyebut Gibran menempuh pendidikan di sekolah tersebut pada 2003–2004.

Setelah itu, Gibran melanjutkan pendidikan melalui program Diploma of Business Studies di UTS Insearch, Australia, pada 2005–2006.

Gibran kemudian menempuh pendidikan di Management Development Institute of Singapore (MDIS) pada 2007–2010. Berdasarkan pernyataan resmi MDIS pada 1 Oktober 2025, ia menyelesaikan program Advanced Diploma, kemudian memperoleh gelar Bachelor of Science (Honours) bidang Marketing dari University of Bradford, Inggris.

Persoalan hukum yang muncul bukan terutama mengenai gelar sarjananya, melainkan pemenuhan syarat pendidikan minimal setara SMA atau sederajat. Persoalan utama berkaitan dengan Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

Surat tersebut menerangkan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan setingkat Kelas 12 di UTS Insearch pada 2006 dan memiliki kompetensi setara lulusan SMK di Indonesia.

10 September 2026: Denny Indrayana dan 11 Pemohon Mengajukan Gugatan ke MK

Polemik ijazah Gibran kembali memasuki ranah hukum ketika Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada 10 September 2026.

Permohonan tersebut berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024 dan mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden.

Permohonan tersebut diajukan oleh 12 pemohon yang terdiri atas dua organisasi, yakni Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) dan Partai Ummat, serta sejumlah pemohon perseorangan, termasuk Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, dan Bonatua Silalahi.

Para pemohon meminta MK membuka ruang pembuktian untuk menguji pemenuhan syarat pendidikan Gibran. Mereka mempersoalkan penerbitan surat keterangan penyetaraan yang dinilai berlangsung sangat cepat, yakni kurang dari 24 jam pada 6 Agustus 2019. Menurut Denny, dokumen kelulusan yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut belum diperlihatkan secara jelas.

Para pemohon juga mempersoalkan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023. Ketentuan tersebut memberikan pengecualian bukti kelulusan SMA bagi kandidat yang bersekolah di luar negeri dan telah memiliki ijazah perguruan tinggi.

Denny menilai aturan itu janggal karena tidak ditemukan dalam regulasi pemilihan presiden sebelumnya maupun draf uji publik dan rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR pada September 2023.

21 September 2026: Sidang Perdana Gugatan Ijazah Gibran di MK

Sidang pemeriksaan pendahuluan pertama digelar pada Senin, 21 September 2026, pukul 19.00 WIB. Dalam persidangan tersebut, kuasa hukum pemohon, Bambang Widjojanto, menyampaikan bahwa persyaratan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu wajib dipenuhi secara sah sejak tahap pendaftaran hingga penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Denny Indrayana juga meminta majelis hakim membuka ruang pembuktian untuk menguji dokumen pendidikan Gibran. Ia menilai pelantikan seseorang sebagai pejabat negara tidak serta-merta menghapus persoalan administratif yang mungkin terjadi pada tahap pencalonan.

Selain mempersoalkan surat penyetaraan, para pemohon meminta MK mempertimbangkan konsekuensi hukum apabila dalil mereka terbukti. Mereka menyinggung kemungkinan pembatalan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden atau diskualifikasi, bukan pemakzulan melalui Pasal 7A UUD 1945.

6 Oktober 2026: MK Tidak Menerima Gugatan, tetapi Menyoroti Bukti Pendidikan

Setelah melalui rangkaian persidangan, MK pada 6 Oktober 2026 menyatakan permohonan Denny Indrayana dan para pemohon lainnya tidak dapat diterima. Alasannya, para pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara perselisihan hasil Pilpres 2024.

Meski demikian, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyampaikan bahwa Mahkamah tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat.

Dalam pemeriksaan, MK menelusuri riwayat pendidikan Gibran di Orchid Park Secondary School, UTS Insearch Sydney, dan MDIS Singapura. Dokumen yang digunakan saat pendaftaran sebagai calon wakil presiden adalah fotokopi Surat Keterangan Penyetaraan Nomor 9149/D.D1/KS/2019.

Pejabat Kemendikdasmen yang memberikan keterangan di persidangan menyebut dokumen pendukung yang tersedia berupa Certificate of Attendance, academic record, dan explanation of grade.

Atase Pendidikan KBRI Australia juga menjelaskan bahwa Certificate of Attendance umumnya diterbitkan untuk keperluan administratif, seperti visa, dan bukan merupakan sertifikat kelulusan.

Gibran juga tercatat memiliki sertifikat GCE O-Level dari Orchid Park. Namun, MK menilai dokumen tersebut tidak secara langsung membuktikan bahwa Gibran telah menamatkan pendidikan setara SMA.

Meskipun demikian, Mahkamah menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. MK menilai perkara tersebut tidak lagi tepat diselesaikan melalui mekanisme perselisihan hasil pemilu karena Gibran telah dilantik dan disumpah sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024.

8 Oktober 2026: Jokowi Meminta Semua Pihak Mengikuti Mekanisme Konstitusi

Setelah putusan MK dibacakan, wacana pemakzulan Gibran mulai menjadi perhatian publik. Presiden ke-7 RI Joko Widodo meminta semua pihak mengikuti mekanisme demokrasi dan ketentuan hukum yang berlaku apabila ingin menindaklanjuti persoalan tersebut.

Jokowi menyampaikan pernyataan itu di Solo pada Kamis, 8 Oktober 2026. Ia menegaskan menghormati putusan MK beserta pertimbangan hukum yang disampaikan Mahkamah.

Menurut Jokowi, sistem pendidikan di setiap negara memiliki tahapan yang berbeda. Ia menjelaskan bahwa pendidikan di luar negeri dapat menggunakan jalur secondary school maupun program pathway sebelum seseorang melanjutkan ke jenjang diploma dan sarjana.

Jokowi juga menyatakan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan S1. Menurutnya, seseorang yang berhasil menyelesaikan pendidikan sarjana tentu telah melewati tahapan pendidikan sebelumnya.

Mengenai kemungkinan dampak persoalan tersebut memengaruhi pencalonan Gibran pada Pilpres 2029, Jokowi menyerahkan penilaiannya kepada KPU dan Bawaslu sesuai kewenangan masing-masing.

12 Oktober 2026: Desakan Hak Angket Mulai Disampaikan ke DPR

Setelah putusan MK, sejumlah pihak mendatangi DPR untuk meminta penggunaan hak angket terkait persoalan pendidikan Gibran. Salah satunya Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, yang menyampaikan aspirasi tersebut dalam audiensi dengan Fraksi Golkar pada Senin, 12 Oktober 2026.

Ray menilai hak angket dapat menjadi sarana bagi DPR untuk meminta penjelasan dan membuka kesempatan kepada Gibran menunjukkan dokumen pendidikannya. Menurutnya, apabila dokumen tersebut memang tersedia dan dapat membuktikan pemenuhan syarat pendidikan, persoalan itu dapat memperoleh kejelasan.

"Nanti angketlah yang akan memberi kesempatan kepada keluarga Pak Jokowi, khususnya Gibran untuk membuktikan ada ijazahnya. Kalau ada, selesai," ujar Ray.

30 Oktober 2026: MA Mengabulkan Kasasi dan Menyatakan Suket Gibran Tidak Sah

Polemik ijazah Gibran kembali berkembang setelah Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan H.M. Subhan Palal terhadap Kemendikdasmen. Putusan dengan Nomor 742 K/TUN/2026 tersebut dibacakan pada Jumat, 30 Oktober 2026.

Sebelum sampai ke MA, gugatan Subhan telah diperiksa di PTUN Jakarta dengan Nomor Perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Pada 21 Mei 2026, PTUN menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Subhan kemudian mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta melalui putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT kembali menguatkan putusan tingkat pertama.

Setelah dua kali tidak diterima, Subhan mengajukan kasasi ke MA. Dalam putusannya, MA membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama dan banding, kemudian mengadili sendiri perkara tersebut dengan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum. Putusan tersebut juga memerintahkan agar surat keterangan itu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.

Keputusan MA menjadi perkembangan penting karena objek yang dipersoalkan merupakan dokumen penyetaraan pendidikan yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan administratif pencalonan wakil presiden pada Pilpres 2024.

3 November 2026: DPR Mulai Membahas Hak Menyatakan Pendapat

Setelah putusan MA, pembicaraan di DPR mulai bergeser dari penggunaan hak angket menuju kemungkinan penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP).

Ketua Kelompok Fraksi PKB sekaligus anggota Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyampaikan bahwa DPR memiliki tiga instrumen pengawasan, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

Menurut Khozin, ketiga hak tersebut tidak harus digunakan secara berurutan dan dapat berdiri sendiri. Ia menilai putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 yang membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran dapat menjadi pijakan bagi DPR untuk mempertimbangkan hak menyatakan pendapat.

Pandangan serupa disampaikan anggota Komisi II DPR dari PDIP, Deddy Yevri Sitorus. Ia menilai putusan MA perlu dibaca bersama pertimbangan hukum MK. Deddy menyebut DPR memiliki tanggung jawab untuk menjalankan proses konstitusional apabila terdapat persoalan mengenai pemenuhan syarat jabatan wakil presiden.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai hak angket dan hak interpelasi tidak lagi relevan apabila tujuan DPR adalah menindaklanjuti persoalan tersebut ke arah pemberhentian wakil presiden. Menurutnya, instrumen yang dapat digunakan untuk membahas persoalan pemberhentian adalah hak menyatakan pendapat.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyatakan partainya menghormati putusan MA. Namun, ia mengingatkan bahwa persoalan keabsahan surat penyetaraan pendidikan yang diterbitkan kementerian tidak bisa serta-merta disamakan dengan kedudukan wakil presiden yang memiliki mekanisme hukum dan konstitusional tersendiri.

Hak menyatakan pendapat merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan diperinci dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3.

Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) UU MD3, hak tersebut dapat digunakan untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa, termasuk dugaan bahwa presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum maupun tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden atau wakil presiden.

10 November 2026: DPR Menggelar Sidang Paripurna Masa Persidangan II

Pada Selasa, 10 November 2026, DPR RI menggelar rapat paripurna pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR/MPR, Jakarta. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Dalam pembukaan rapat, Puan menyampaikan bahwa sebanyak 403 anggota DPR hadir secara fisik, sementara 11 anggota lainnya tercatat izin. Dengan demikian, total kehadiran mencapai 414 anggota dan rapat dinyatakan memenuhi kuorum.

Kehadiran anggota DPR tersebut berlangsung di tengah meningkatnya pembicaraan mengenai kemungkinan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menindaklanjuti putusan MA terkait surat keterangan pendidikan Gibran.

Puan sendiri menegaskan bahwa Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden. Ia meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai kabar pengunduran diri Gibran setelah muncul informasi mengenai pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.

“Sekarang belum ada apa-apa, kita belum ada cerita apa-apa. Pak Wapres, Mas Gibran masih Wapres,” ujar Puan dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

"Selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja," tegasnya.

10 November: Gibran Bertemu Prabowo untuk Ajukan Pengunduran Diri

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresiden, Jakarta, Selasa (10/11/2026), menyatakan Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI.

Prasetyo menyatakan, usulan tersebut disampaikan Gibran dalam pertemuan empat mata dengan Presiden Prabowo Subianto selama 2,5 jam.

Pertemuan itu terjadi bersamaan dengan bergulirnya wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR RI untuk mempersoalkan kedudukan Gibran sebagai wakil presiden.

"Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam di antaranya dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau [Gibran] menyatakan niatan untuk memundurkan diri, menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung," ujar Prasetyo.