Masuk tirto.id
tirto.id - Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bertambah.
Terkini, hampir 50 anggota dewan dari lintas fraksi dilaporkan telah membubuhkan tanda tangan dalam usulan resmi tersebut.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengonfirmasi bahwa berkas usulan HMP tersebut telah diserahkan langsung ke meja pimpinan DPR RI.
“Hampir 50. Surat sudah disampaikan ke pimpinannya. Banyak fraksi,” kata Mardani kepada wartawan melalui pesan singkat, Selasa (10/11/2026).
Lonjakan jumlah penandatangan ini menandai bahwa gelombang dukungan pengguliran HMP telah meluas dan tidak lagi dimotori oleh Fraksi PKS semata, melainkan melibatkan legislator dari berbagai fraksi lain di parlemen.
Sebelumnya, Mardani menyebutkan lebih dari 10 anggota Fraksi PKS telah menandatangani draf usulan. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo, kemudian turut mengonfirmasi dirinya menjadi penandatangan ke-12.
Menanggapi bergulirnya usulan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani, sebelumnya menegaskan bahwa pimpinan dewan berkomitmen menindaklanjuti laporan HMP setelah pembukaan masa persidangan dengan tetap menghimpun pandangan fraksi-fraksi serta alat kelengkapan dewan.
“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” ujar Puan dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari yang sama.
Puan menjelaskan, pimpinan DPR akan mengkaji secara bertahap masukan yang diserap melalui fraksi, komisi, dan perseorangan anggota dewan selama masa reses sebelum menetapkan mekanisme formal di Badan Musyawarah (Bamus).
Usulan penggunaan hak pengawasan tertinggi parlemen ini berakar dari desakan publik menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta Mahkamah Agung (MA) perihal keabsahan syarat dokumen administratif pencalonan Gibran sebagai wakil presiden.
Merujuk ketentuan Pasal 210 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), usulan HMP sah diajukan apabila diteken oleh sekurang-kurangnya 25 anggota DPR serta dilengkapi dokumen materi, alasan hukum, dan bukti pendukung yang autentik.
Dengan masuknya hampir 50 tanda tangan dari berbagai fraksi, usulan HMP pemakzulan Gibran ini telah resmi melampaui ambang batas syarat formil UU MD3. Kelanjutan nasib usulan tersebut kini berada di tangan pimpinan DPR untuk diproses ke tahapan mekanisme persidangan dewan berikutnya.
Penulis: Khizbulloh Huda
Editor: Mochammad Fajar Nur
