Usulan HMP Pemakzulan Gibran Bergulir di DPR, Puan Buka Suara

tirto.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, menyatakan jajaran pimpinan DPR telah resmi menerima laporan terkait usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang mengarah pada pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Pimpinan dewan berkomitmen menindaklanjuti inisiatif tersebut pascapembukaan masa persidangan dengan berpedoman pada koridor konstitusi.

Puan menegaskan, pimpinan dewan terlebih dahulu akan menghimpun masukan komprehensif dari seluruh fraksi, alat kelengkapan dewan, serta anggota dewan sebelum memutuskan langkah hukum dan politik berikutnya.

“Ya kami memang sudah menerima laporan tersebut. Namun kami akan tindak lanjuti setelah pembukaan masa sidang ini, bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya. Dan tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada. Jadi, kita taat pada konstitusi yang ada,” ujar Puan dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna DPR RI Ke-11 Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Puan menambahkan, seluruh aspirasi yang disampaikan melalui Badan Musyawarah (Bamus) maupun perseorangan anggota DPR selama masa reses akan diproses secara cermat dan bertahap.

12 Anggota Fraksi PKS Resmi Teken Usulan

Di tataran fraksi, inisiatif pengguliran HMP kian benderang. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, mengungkapkan sedikitnya lebih dari 10 legislator Fraksi PKS telah membubuhkan tanda tangan resmi mendukung pengajuan HMP.

“Lebih dari 10 anggota [Fraksi PKS] sudah tanda tangan usul HMP,” tegas Mardani saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa pagi.

Mardani membeberkan, desakan konstitusional ini dipicu oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta putusan Mahkamah Agung (MA) terkait keabsahan dokumen administratif pencalonan Gibran.

PKS memastikan dokumen usulan tersebut akan segera diserahkan ke meja pimpinan DPR, baik melalui forum rapat paripurna maupun jalur administratif resmi.

“PKS memastikan usul HMP [terkait putusan MK dan MA] tetap disampaikan, baik nanti di forum paripurna maupun secara tertutup,” imbuhnya.

Dukungan internal PKS tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, yang mengonfirmasi bahwa dirinya menjadi legislator ke-12 yang meneken dokumen usulan tersebut.

“Saya sudah teken. 11 ya kalau enggak salah? Eh 12. Saya yang ke-12, paling bawah,” kata Yanuar.

Yanuar mendorong pimpinan dewan segera memproses berkas tersebut, seraya menyatakan bahwa gerakan penegakan konstitusi ini telah dikomunikasikan secara lintas fraksi dan berkembang menjadi agenda parlemen secara umum.

“Kami komunikasi dengan hampir semua fraksi. Mereka juga menyampaikan ke pimpinan tentang hak menyatakan pendapat ini. Jadi dicarilah oleh teman-teman ke fraksi-fraksi yang lain. Karena ini bukan agenda PKS, ini agenda DPR, agenda semua fraksi,” ujarnya.

Respons PDIP dan PKB: Sinyal Menguat

Dari kubu Fraksi PDI Perjuangan, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, memandang HMP sebagai instrumen konstitusional yang paling rasional dan terukur untuk menindaklanjuti putusan lembaga peradilan terkait keabsahan syarat administrasi wapres.

“Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu,” ujar Andreas.

Kendati demikian, ia mengingatkan bahwa mekanisme menuju sidang pleno masih memerlukan tahapan verifikasi yang panjang.

“Belum [disampaikan di rapat paripurna], saya kira nanti dulu, kan prosesnya masih panjang,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin alias Gus Khozin, menyebut komunikasi informal antardelapan partai politik di Senayan mulai mengerucut pada opsi penggunaan HMP.

“Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat. Apakah kemudian nanti dibacakan di paripurna siang ini, kita tunggu saja,” kata Gus Khozin.

Gus Khozin menegaskan dukungan pribadinya terhadap inisiatif HMP sebagai hak melekat bagi setiap wakil rakyat.

“Kalau di kami mayoritas, saya secara pribadi ya mendukung untuk HMP. Karena jangan ditanyakan sikap partai, ini adalah hak anggota. Sikap partai nanti lain lagi,” tegasnya.

Sikap Fraksi Gerindra dan Partai Demokrat

Berbeda dengan gelombang dorongan dari partai opisisi dan tengah, partai-partai pendukung koalisi pemerintah memilih bersikap hati-hati.

Juru Bicara Partai Gerindra yang juga Anggota Komisi XI DPR RI, Kamrussamad, menegaskan partainya belum menerbitkan instruksi resmi dan memilih mencermati dinamika pascaparipurna.

“Sejauh ini dari Fraksi Gerindra belum ada perintah untuk melaksanakan dan juga belum ada perintah untuk melarang terhadap setiap anggota. Jadi, bagi Gerindra demokrasi senantiasa dijunjung tinggi di internal maupun juga di eksternal,” ujar Kamrussamad.

Kamrussamad menambahkan, partainya tetap menghormati setiap ikhtiar pengawasan anggota dewan selama berjalan dalam koridor Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

“Saya kira Fraksi Gerindra akan menghormati setiap aspirasi yang berkembang dari lintas fraksi sepanjang sesuai dengan amanat Undang-Undang MD3, apakah menggunakan hak menyatakan pendapat ataupun juga menggunakan hak angket atau usulan lain yang dipandang perlu," imbuhnya.

Sikap serupa diperlihatkan oleh Partai Demokrat. Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menuturkan pihaknya masih mengkaji situasi secara mendalam dan menunggu arahan dari Ketua Umum serta Majelis Tinggi Partai.

“Kami belum menentukan sikap pasti. Namun, tentu ini adalah permasalahan serius, dan kami juga mendalami kemudian mengkaji pada setiap perkembangan yang terjadi. Namun belum ada keputusan, ya kita tunggu saja sampai nanti tentu pimpinan tertinggi kami, ketua umum, dan majelis tinggi tentu menentukan apa langkah-langkah selanjutnya,” kata Herman.

Herman menegaskan bahwa setiap usulan hak interpelasi, angket, maupun HMP harus tunduk pada mekanisme pengagendaan resmi melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

“Jadi saya kira kita tunggu saja nanti sampai rapat Bamus apakah mengagendakan sesuatu, ya kita lihat nanti. Karena ini kan menjadi agenda bersama,” tandasnya.

Sebagai catatan hukum ketatanegaraan, Pasal 210 UU MD3 menetapkan syarat bahwa usul HMP wajib diajukan oleh sekurang-kurangnya 25 orang anggota DPR.

Usulan tersebut harus disertai dengan materi perkara, alasan hukum yang jelas, serta lampiran bukti autentik yang sah.

Dengan terkumpulnya 12 tanda tangan dari Fraksi PKS, poros pengusul kini masih membutuhkan setidaknya 13 dukungan tambahan dari anggota fraksi lain untuk memenuhi ambang batas formil pengajuan HMP ke pimpinan dewan.