Menuju konten utama

Soal Isu Gibran Mundur, Puan: Belum Ada Apa-apa, Masih Wapres

Puan Maharani meminta publik tidak berspekulasi soal isu Wapres Gibran mundur di tengah sorotan putusan MK dan MA terkait dokumen pendidikannya.

Soal Isu Gibran Mundur, Puan: Belum Ada Apa-apa, Masih Wapres
Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026). tirto.id/Huda
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih aktif menjabat di tengah kencangnya isu pengunduran diri yang beredar. Spekulasi tersebut mencuat menyusul kabar pertemuan antara Gibran dan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Widya Chandra, Jakarta.

“Sekarang belum ada apa-apa, kita belum ada cerita apa-apa. Pak Wapres, Mas Gibran masih Wapres,” ujar Puan dalam konferensi pers seusai Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Isu pertemuan Gibran dengan Prabowo dikabarkan berkaitan dengan rencana pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden.

Puan tidak membenarkan maupun membantah kabar pertemuan tersebut. Ia memilih menunggu pernyataan resmi dari pihak terkait.

“Selama belum ada pernyataan resminya, kita tunggu saja,” kata Puan.

Ia juga meminta publik tidak berspekulasi mengenai kemungkinan Gibran mundur, termasuk soal mekanisme yang akan ditempuh DPR apabila hal tersebut benar-benar terjadi.

“Kita jangan berandai-andai, kita lebih baik menyikapinya dengan tenang dan jangan membuat hal-hal yang belum terjadi kemudian memicu keresahan di masyarakat,” ujarnya.

Isu pengunduran diri Gibran muncul di tengah sorotan terhadap keabsahan dokumen pendidikan yang menjadi salah satu persoalan dalam pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.

Pada 6 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi (MK), melalui putusan sengketa Pilpres 2024 terkait keabsahan pencalonan Gibran, menyatakan dalam pertimbangannya tidak menemukan bukti kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) di Indonesia.

Sementara Mahkamah Agung (MA), pada 30 Oktober 2026, mengabulkan seluruh permohonan kasasi Subhan Palal terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SLTA milik Gibran. MA menyatakan surat tersebut tidak sah dan memerintahkan agar surat itu ditarik untuk dimusnahkan.

Di sisi lain, Puan menyatakan tidak akan mencampuri sikap maupun mekanisme internal partai politik lain dalam merespons isu tersebut.

“Saya tidak akan mencampuri urusan partai lain. Silakan saja partai-partai mempunyai mekanisme dan aturan sendiri-sendiri,” katanya.

Baca juga artikel terkait IJAZAH GIBRAN atau tulisan lainnya dari Khizbulloh Huda

tirto.id - Flash News
Reporter: Khizbulloh Huda
Penulis: Khizbulloh Huda
Editor: Siti Fatimah