Masuk tirto.id
tirto.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan kembali memasuki masa persidangan hari ini, Selasa (10/11/2026). Anggota DPR akan kembali menjalankan tugas di gedung Parlemen setelah bertugas di daerah pemilihan atau dapil masing-masing.
Seiring berakhirnya masa reses, wacana pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung terkait pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin mencuat. Sejumlah partai politik telah memberi respons dan menyatakan sikap.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, juga mengatakan sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR lintas fraksi ingin menyampaikan keinginan untuk menyalurkan aspirasi terkait persoalan Gibran melalui mekanisme resmi di parlemen.
"Secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026) kemarin.
Meski begitu, Dasco menyebut tahapan sesuai mekanisme dan tata tertib DPR masih harus dilalui.
"Besok itu baru pembukaan masa sidang, sehingga proses-proses yang lain tentunya baru bisa berjalan kalau masa sidang DPR RI kemudian sudah berjalan," kata Dasco.
Wacana penggunaan hak angket hingga pemakzulan Gibran mengemuka setelah MA mengabulkan kasasi yang diajukan Subhan Palal melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. MA membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran yang diterbitkan Kementerian Pendidikan pada 2019.
Sejumlah partai politik di parlemen mulai menyampaikan sikap. PDI Perjuangan (PDIP), misalnya, menilai penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP) merupakan pilihan paling rasional untuk merespons persoalan tersebut.
Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan partainya tengah menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik untuk menyamakan sikap.
Di sisi lain, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya juga menyatakan tengah mengkaji secara serius opsi penggunaan hak angket.
Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II DPR, Muhammad Khozin, menyebut DPR memiliki tiga instrumen pengawasan, yakni hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
Sementara itu, Partai Golkar berpandangan hak angket dan hak interpelasi tidak lagi relevan apabila tujuan DPR adalah menindaklanjuti persoalan tersebut menuju pemberhentian wakil presiden. Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menilai mekanisme yang lebih tepat adalah hak menyatakan pendapat.
Adapun Partai Gerindra mengingatkan agar putusan MA dipahami sesuai ruang lingkup perkara dan konsekuensi hukumnya. Juru Bicara Gerindra, Sugiat Santoso, menyatakan persoalan keabsahan surat penyetaraan pendidikan tidak serta-merta dapat disamakan dengan persoalan kedudukan wakil presiden yang memiliki mekanisme konstitusional tersendiri.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Bayu Septianto
