Rahma Dwi Safitri

Themis Indonesia meminta DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada seluruh komisioner KPU dan Bawaslu.

Komisi II DPR hanya perlu memanggil penyelenggara pemilu untuk meminta penjelasan mengenai proses pencalonan Gibran.

DPR membahas potensi penambahan kursi menjadi 591 akibat kenaikan batas minimal kursi dapil, perubahan jumlah penduduk, dan dapil nasional.

Penentuan cawapres biasanya ditetapkan Golkar menjelang pendaftaran calon karena harus didiskusikan terlebih dulu oleh partai koalisi yang mengusung.

DPR dinilai memiliki ruang konstitusional untuk memproses dugaan pelanggaran berkaitan dengan Gibran, tetapi perlu dukungan 2/3 parlemen untuk terealisasi.

Komarudin juga meminta komisioner KPU yang terlibat dalam persoalan yang disoroti MK tidak kembali mencalonkan diri pada periode berikutnya.

Istana menyebut pemerintah juga belum menetapkan calon untuk menggantikan Panglima TNI saat ini.

Dasco mengatakan pembentukan Panja diperlukan untuk membahas substansi RUU Pemilu secara lebih mendalam, terarah, dan komprehensif.

Bambang menilai putusan MK soal pendidikan Gibran ini belum berpengaruh terhadap legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Bambang Pacul belum mau berkomentar lebih jauh terkait polemik ijazah Gibran karena belum menerima putusan dari MK.