Rahma Dwi Safitri

Indeks Tulisan

Politik
Jumat, 28 Agt

Nasaruddin Umar Tak Maju Caketum PBNU, Pilih Fokus Jadi Menag

Nasaruddin Umar meminta maaf kepada para pendukungnya yang selama ini mendorong untuk ikut dalam pemilihan Ketum PBNU.
Hukum
Kamis, 27 Agt

KPK Geledah Kantor Bappenda & BKPSDM Kabupaten Bogor

Penggeledahan ini terkait perkara dugaan korupsi pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Politik
Kamis, 27 Agt

Jawaban Menkes soal Masuk Bursa Dirjen WHO: Amanah Presiden

Budi mengatakan pencalonannya juga berkaitan posisi Indonesia di kancah internasional karena belum ada wakil Indonesia memimpin lembaga setingkat PBB.
Sosial Budaya
Kamis, 27 Agt

Malaysia Protes soal Kabut Asap Karhutla, Ini Kata Puan Maharani

Puan Maharani serukan penanganan karhutla tidak berhenti saat api padam, melainkan wajib mencakup mitigasi dampak pascakebakaran.
News Plus
Kamis, 27 Agt

Nasib RUU Perampasan Aset & Janji DPR Rampung 15 Desember 2026

DPR targetkan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan DPR menyatakan siap mundur jika target penyelesaian itu tidak tercapai.
Ekonomi
Kamis, 27 Agt

DPR Sepakati RUU Ketenagakerjaan & Kehutanan Jadi Usul Inisiatif

DPR RI resmi menyepakati RUU Perlindungan Ketenagakerjaan dan Perubahan UU Kehutanan menjadi RUU usul inisiatif dalam Rapat Paripurna.
Sosial Budaya
Kamis, 27 Agt

Paripurna DPR Setujui Laporan Timwas Haji 2026 Ditindaklanjuti

Meski menilai pelaksanaan haji 2026 baik, Timwas tetap memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan penyelenggaraan haji berikutnya.
News Plus
Kamis, 27 Agt

Sudah Perlukah Peristiwa Karhutla Masuk Status Bencana Nasional?

Penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga harus memastikan perlindungan kesehatan warga yang terdampak kabut asap.
Politik
Kamis, 27 Agt

Puan soal Demo Hari Ini: DPR Siap Terima Aspirasi Masyarakat

Puan Maharani mengatakan DPR siap untuk menerima aspirasi masyarakat yang ingin bertemu dan melakukan audiensi secara langsung.
News Plus
Rabu, 26 Agt

Saat Polisi Diminta DPR Hentikan Perkara Pidana Konflik Agraria

KPA mengusulkan pembentukan tim koordinasi khusus penyelesaian konflik agraria yang melibatkan Komisi III DPR RI agar kasus tidak terulang.