Masuk tirto.id
tirto.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengatakan komisinya berpeluang membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), jika kasus keracunan terus terjadi.
Charles mengatakan hingga kini Komisi IX DPR RI masih memberikan kesempatan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan program tersebut. Bentuk pengawasan, kata Charles bisa juga dilakukan dengan membentuk panitia khusus (pansus) bersama dengan komisi lain di DPR RI.
“Tetapi kalau tidak ada perbaikan secara fundamental maka bisa saja ke depan kita mungkin di Komisi IX membuat panja terkait dengan pengawasan program Makan Bergizi Gratis atau bahkan lintas komisi untuk membuat pansus ya, tidak menutup kemungkinan,” ujar Charles kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (17/9/2026).
Namun, dia menegaskan pembentukan panja maupun pansus belum menjadi keputusan Komisi IX DPR RI. Terlebih untuk pansus harus dilakukan lintas komisi dan atas persetujuan pimpinan DPR RI.
“Tetapi kita lihat ya perkembangannya kalau ke depan dan menurut saya kasus keracunan akan terus terjadi,” kata dia.
Meskipun begitu, Charles mengatakan DPR masih memberikan kesempatan kepada BGN untuk memperbaiki pelaksanaan program MBG agar makanan yang diberikan kepada anak-anak aman.
"Tapi sekali lagi, kita masih memberikan kesempatan kepada Pak Daryono [Kepala BGN, Sudaryono] dan Badan Gizi Nasional untuk bisa memperbaiki program ini sehingga program ini bisa bermanfaat dan aman untuk anak-anak Indonesia," katanya.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 2 September 2026, setidaknya telah tercatat 560 kejadian keracunan terkait program MBG yang menimpa sedikitnya 50.059 orang di 245 kabupaten/kota pada 36 provinsi.
Pemerintah pun berjanji mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama dua bulan ke depan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan pemerintah memerlukan tenggat waktu dua bulan tersebut untuk mengurai persoalan dan menertibkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
”Kasih waktulah dua bulan. Kami akan selesaikan. Sebab, begini, dapur bagus, semua bagus, tetapi budayanya,” kata Zulhas di sela-sela rangkaian acara Lampung Financial Festival 2026, di Bandar Lampung, Lampung, Sabtu (5/9/2026).
Pada Rabu (16/9/2026), BGN juga kembali mengumumkan penghentian sementara operasional 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Penghentian sementara tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan Kedeputian Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN terhadap pemenuhan persyaratan higiene dan sanitasi SPPG.
Dari 1.276 SPPG yang dihentikan sementara, sebanyak 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran SLHS, 447 SPPG telah melakukan pendaftaran tetapi tidak memenuhi syarat dan kelayakan, serta 8 SPPG belum terkonfirmasi status SLHS-nya.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Bayu Septianto
