Apa Itu Marketplace MBG dan Siapa yang Jualan?

tirto.id - Marketplace atau lokapasar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut tengah disiapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Platform ini diproyeksikan akan menjadi tempat jual beli bahan baku untuk diolah jadi menu MBG. Namun, siapa saja yang berhak berjualan di sana nantinya?

Sebelumnya, inisiatif pembuatan marketplace MBG ini telah diungkap Kepala BGN Sudaryono pada akhir pekan lalu. Dalam keterangannya pada Sabtu (12/9/2026), ia menyebut bahwa inisiatif ini dirancang untuk membuat proses jual beli bahan baku MBG menjadi transparan.

“Sehingga kita tahu nanti. Transaksinya jelas, perpajakannya jelas,” katanya melalui akun Instagram pribadinya.

Sudaryono juga menyebut bahwa inisiatif ini akan dikembangkan dengan mengadopsi Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah). Mekanisme SIPLah sebelumnya telah digunakan dalam pengelolaan belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Oleh karenanya, nantinya lokapasar ini dapat digunakan oleh para pemasok bahan baku untuk menjual produk mereka ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Namun, pada tahap awal, lokapasar ini disebut tidak akan menjangkau seluruh jenis bahan baku.

Sudaryono menjelaskan bahwa tahap awal dari lokapasar ini akan dapat digunakan oleh para pemasok enam jenis bahan baku. Jenis bahan baku tersebut adalah daging sapi atau kerbau, daging ayam, telur, beras, minyak goreng, dan susu.

Inisiatif ini disebut Sudaryono akan mulai beroperasi pada akhir September atau awal Oktober mendatang. Ketika telah beroperasi, pihaknya berharap dapur MBG tak lagi memakai produk dari pemasok sembarangan.

Lokapasar ini akan melibatkan asosiasi. Asosiasi ini yang nanti diseleksi untuk menjadi penjual yang terverifikasi (verified seller).

"Nanti ada cakupannya. Misalnya kalau di Mojokerto beli telur ya [di] Mojokerto saja, nggak boleh beli telur dari luar kabupaten," tutur Sudaryanto.

Inisiatif ini diumumkan BGN setelah lembaga tersebut belakangan disorot publik karena banyaknya dugaan kasus keracunan menu MBG yang terjadi dalam satu bulan terakhir. Ribuan siswa dan guru di berbagai wilayah dilaporkan telah mengalami gejala keracunan setelah memakan menu MBG di sekolah masing-masing.

Sudaryono sebelumnya menyebut bahwa mayoritas kasus keracunan MBG disebabkan oleh faktor pelanggaran SOP. Pelanggaran itu disebutnya termasuk kelalaian dalam mengolah bahan baku selama proses memasak dan pelanggaran mekanisme pengantaran.

DPR Ingin Pemasok Lokal Diutamakan

Seiring rencana pengembangan lokapasar khusus MBG, anggota DPR RI Evita Nursanty menyebut bahwa inisiatif itu perlu dilakukan dengan asas pengutamaan pemasok lokal. Hal ini disampaikan Evita dalam keterangannya pada Selasa (15/9).

Melalui keterangannya itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI itu mengingatkan BGN agar memastikan bahwa sistem yang mereka bangun dapat diakses oleh pemasok berskala kecil di tingkat lokal. Menurutnya, para pemasok berskala UMKM, koperasi, maupun petani dan peternak perorangan harus bisa dijadikan pihak yang terlibat aktif dalam rantai pasok tersebut.

“Lokapasar MBG jangan sampai hanya menjadi tempat bertemunya pembeli besar dengan pemasok besar,” katanya, dikutip dari Antara.

Dengan mengarusutamakan pemasok lokal untuk MBG, Evita menyebut hal itu dapat berefek positif terhadap perekonomian daerah. Jika diterapkan secara ideal, Evita menilai lokapasar itu dapat membuat roda ekonomi daerah berputar dan pada akhirnya turut memperkuat usaha masyarakat.

“Kalau beras dibeli dari petani lokal, telur dan ayam dari peternak setempat, serta distribusinya melibatkan koperasi dan UMKM daerah, maka anggaran MBG tidak hanya menghasilkan makanan bergizi, tetapi juga lapangan kerja, memperkuat usaha rakyat,” tutur politisi PDI-P itu.

Akan tetapi, Evita juga mendorong BGN agar tetap memperhatikan kepastian pembayaran dalam rantai pasok MBG. Tanpanya, kata Evita, pemasok berskala kecil tak dapat bersaing secara adil dengan pemasok-pemasok besar.

“Bagi UMKM, arus kas adalah urat nadi usaha, karena itu sistem pembayaran harus transparan, cepat, dan memiliki batas waktu yang jelas,” katanya.

Hal serupa juga diungkap Netty Prasetiyani, anggota Komisi IX DPR RI. Politikus PKS itu menyebut adanya lokapasar harus memastikan tercapainya akses yang adil bagi pelaku usaha lokal.

“Sistem ini harus benar-benar mampu memutus mata rantai permainan harga, bukan justru menciptakan monopoli baru,” tutur Netty pada Senin (14/9), dikutip dari laman resmi DPR RI.

Tak hanya itu, Netty juga mendorong agar BGN turut menggunakan lokapasar sebagai sarana pengawasan mutu bahan baku. Lokapasar, disebut Netty, harusnya turut dikembangkan sebagai sarana penelusuran muasal bahan baku, termasuk rekam jejak pemasok dan standar kualitasnya.

“Kita harus memastikan pengawasan dimulai sejak dari hulu,” katanya.