Pasar Menanti Arah Baru Fiskal di Tangan Menkeu Suahasil Nazara

tirto.id - Presiden Prabowo Subianto baru saja mengangkat Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan untuk menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Pergantian tersebut terjadi tanpa aba-aba sehingga mengakibatkan indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup melemah ke level 6.534,693 pada perdagangan Senin (14/9/2026).

Mengutip RTI Business, IHSG anjlok 6,68 poin atau sebesar 0,10 persen pada penutupan perdagangan.

Selasa (15/9/2026) pagi ini, indeks terpantau sempat menguat di pembukaan bursa. Masih dari data RTI Business, IHSG dibuka menguat pada level 6.544,774. Setelah sejenak menghijau, indeks akhirnya anjlok ke zona merah. Pada pukul 09.37 WIB, IHSG terjembab ke level 6.497,035.

Sama halnya dengan IHSG, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada pagi ini. Meski begitu, seturut Bloomberg, rupiah bergerak menguat 2 poin atau 0,01 persen per pukul 09.14 WIB, membuat nilai US$1 terangkat ke posisi Rp17.667.

Dalam keterangan pers usai dilantik, Suahasil mengatakan jabatan menteri keuangan merupakan bentuk kepercayaan Presiden Prabowo Subianto pada dirinya. Karenanya, selain berterima kasih, dia juga berkomitmen untuk menjalankan arahan yang diberikan Presiden Prabowo padanya.

“Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya, menjaga kesehatan, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut,” kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).

Dus, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan bisa dikelola untuk menjalankan program-program prioritas pemerintah.

Meski begitu, Suahasil menilai jajaran pegawai di Kementerian Keuangan selama ini sudah bekerja dengan baik untuk menjalankan berbagai program prioritas pemerintah sekaligus menjaga kesehatan APBN.

Sebagai bendahara negara, Suahasil berjanji akan menjalankan APBN sebagai instrumen keuangan negara dengan kredibel—artinya APBN akan dikelola secara disiplin, realistis, transparan, dan dapat dipercaya oleh publik. Tidak hanya itu, dia juga akan mengedepankan komunikasi publik yang dapat dipercaya.

“Tentu untuk memperkuat keuangan negara, (kami akan) melanjutkan apa yang sudah kami lakukan selama ini. Dan, Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, (dengan) 77.000 pegawai tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan menstabilkan ekonomi Indonesia,” tegas dia.

Sementara itu, untuk menjaga kesehatan APBN, dia berkomitmen untuk menjaga defisit anggaran tetap di bawah 3 persen.

Agar beban keuangan negara tidak terlampau berat, dia juga bakal mencari cara supaya belanja negara menjadi lebih efisien sembari tetap menghasilkan output maksimal sesuai dengan yang sudah ditargetkan pemerintah. Dengan upaya ini, dia tidak harus memotong anggaran belanja dari kementerian/lembaga untuk dapat menghemat dompet negara.

“Dengan output yang ada, dengan belanja yang ada, menghasilkan output yang maksimal. Ini adalah bentuk efisiensi dari APBN. Jadi, efisiensi itu bukan hanya sekadar potong belanja. Efisiensi adalah menggunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, output yang memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Sambutan bagi Suahasil

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Bakrie, menilai sebagai Menteri Keuangan, Suahasil memiliki modal yang cukup untuk melanjutkan estafet bendahara negara. Pasalnya, alumni Universitas Indonesia (UI) itu sudah menjabat sebagai wakil menteri keuangan, bahkan di dua kepemimpinan berbeda—dengan durasi menjabat setidaknya 7 tahun lamanya.

Selain itu, dengan latar belakang sebagai akademisi dan guru besar di bidang ilmu ekonomi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI, Suahasil juga dinilai sangat memahami perekonomian.

“Dan kelihatannya juga hubungannya sangat baik dengan Pak Menteri Purbaya, mantan,” kata Anindya kepada awak media usai Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026).

Dengan bekal tersebut, dia yakin Suahasil bisa fokus untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, bersama dunia usaha, dia berharap Suahasil dapat mengupayakan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Dan mudah-mudahan juga kami bisa melihat kepercayaan pasar berbalik dan memang momentumnya lagi ada. Karena bagaimanapun juga, pasar punya kepercayaan itu adalah satu yang mesti dijaga,” harapnya.

Untuk menjaga kepercayaan pasar, dia meminta agar Kementerian Keuangan di bawah kepemimpinan Suahasil dapat benar-benar menjaga kredibilitas APBN. Hal ini menjadi penting karena APBN merupakan kas negara yang memuat seluruh kebijakan fiskal.

“Tentunya Kadin dan juga dunia usaha mendukung supaya bisa pertumbuhan dan kestabilan terjadi,” imbuh Anindya.

Setelah pelantikan bendahara negara, politikus Partai Golkar itu mengaku akan memberikan pandangan Kadin terkait kondisi riil dunia usaha kepada Suahasil. Tidak hanya itu, kini sebagai bagian dari Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) atau Satgas Debottlenecking, Kadin siap untuk senantiasa memberikan masukan kepada pemerintah.

Dus, kebijakan-kebijakan yang dirancang di masa depan diharapkan bisa lebih efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Saya rasa beliau sudah tahu yang penting bagaimana kestabilan ekonomi terjaga, tapi pertumbuhan juga tidak dilupakan. Karena, pertumbuhan itu membutuhkan suatu injeksi dari pemerintah, walaupun nanti dunia usaha bisa melanjutkannya. Dan, yang kedua, membutuhkan kepercayaan pasar sehingga mereka juga mendatangkan investasi, perdagangan, kestabilan nilai tukar, dan lain-lain,” jelas Anindya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, menilai Suahasil akan terus melanjutkan kebijakan Kementerian Keuangan yang sudah ada. Namun, dia punya lima pesan untuk kepemimpinan Suahasil.

Pertama, dia ingin Suahasil tetap melanjutkan program Satgas Debottlenecking yang sudah dimulai Purbaya. Menurutnya, Satgas Debottlenecking merupakan program yang efektif untuk mengurai benang-benang kusut yang selama ini menjadi hambatan investasi.

Kedua, dia juga meminta Suahasil berkomitmen menjaga kesehatan APBN. Dalam hal ini, Shinta mengapresiasi tekad Suahasil untuk menjaga defisit anggaran di bawah 3 persen.

Namun, dia juga harus mengingat bahwa Indonesia saat ini juga membutuhkan kebijakan-kebijakan riil yang ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan kebijakan-kebijakan yang mampu mendorong keterserapan tenaga kerja menjadi lebih tinggi.

“Ini penting untuk penciptaan lapangan pekerjaan. Makanya saya mengingatkan kita perlu pada saat menjaga stabilitas, juga growth-nya ini perlu,” ujar Shinta kepada wartawan.

Ketiga, dia berharap kebijakan fiskal yang dirancang Suahasil nantinya tidak akan meningkatkan biaya dalam menjalankan usaha (cost of doing business). Agar dunia usaha tidak semakin terbebani, Shinta berharap Suahasil akan memilih untuk memperluas basis pajak atau ekstensifikasi perpajakan alih-alih intensifikasi perpajakan.

“Restitusi semoga bisa segera diselesaikan. Jadi, cost-cost yang kemudian menambah beban ini yang nantinya akan mengganggu dari segi pelancar usaha. Ini semoga walaupun dengan kita menjaga fiskal yang baik, ini juga tetap dilakukan,” lanjutnya.

Keempat, insentif. Shinta menilai, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerintah diharapkan dapat memberikan insentif-insentif, terutama kepada sektor-sektor padat karya dan juga sektor akar rumput, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, perlu diperhatikan pula, insentif semestinya diberikan kepada sektor-sektor usaha yang benar-benar membutuhkan.

“Yang terakhir, yang paling penting memang kemitraan dan komunikasi antara semua pemangku kepentingan, terutama dengan pelaku usaha. Jadi, kami siap untuk terus bekerja sama dan semoga semua koordinasi juga ini bisa terus dilaksanakan dengan baik,” tegas Shinta.

Koordinasi Kebijakan Perlu Diperkuat

Melalui keterangannya kepada Tirto, Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Ade Jona Prasetyo, mengatakan tantangan Menteri Keuangan baru bukan hanya menjaga kesehatan APBN, tetapi memastikan kekuatan fiskal benar-benar menghasilkan aktivitas ekonomi baru di sektor riil.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen secara tahunan pada kuartal II 2026, dengan pertumbuhan investasi sebesar 6,87 persen dan konsumsi pemerintah melonjak 15,97 persen.

Menurut Jona, angka tersebut menunjukkan pemerintah memiliki ruang strategis untuk mempertahankan momentum pertumbuhan melalui kualitas dan efektivitas belanja negara.

“Sekarang tantangannya adalah kualitas pertumbuhan. Setiap rupiah belanja pemerintah harus menghasilkan efek berganda yang semakin besar kepada ekonomi. Pengusaha nasional, UMKM, industri dalam negeri dan tenaga kerja lokal harus semakin banyak menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang diciptakan APBN,” ujar Ade, Selasa (15/9/2026).

Di tengah ketidakpastian dunia, HIPMI juga menilai kesinambungan kebijakan menjadi penting. Namun, dengan pengalaman Suahasil di Kementerian Keuangan, dia yakin proses transisi akan berjalan cepat tanpa mengganggu agenda ekonomi pemerintah.

Hanya saja, koordinasi kebijakan fiskal, moneter, investasi dan sektor riil perlu semakin diperkuat agar pertumbuhan tidak hanya bergantung pada belanja pemerintah.

“Kita ingin APBN menjadi katalis, bukan satu-satunya mesin. Keberhasilannya justru ketika belanja negara mampu menarik lebih banyak investasi swasta, menggerakkan pengusaha daerah, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata Jona.

Sementara itu, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA), David Sumual, menilai sentimen pelaku pasar terhadap Suahasil sejauh ini cukup positif, terutama karena pengalaman panjangnya di Kementerian Keuangan.

Menurutnya, dengan pengalaman kurang lebih 11 tahun lamanya, Suahasil dinilai memiliki pengalaman birokrasi dan teknis yang cukup kuat.

Karena itu, pasar tidak serta-merta membutuhkan konsolidasi panjang setelah pergantian menteri.

David mengatakan pasar biasanya akan melihat kebijakan yang ditempuh menteri baru dalam beberapa bulan pertama. Setidaknya, tiga bulan ke depan akan menjadi periode penting bagi pasar untuk membaca arah kebijakan fiskal Suahasil.

“Pasar tuh melihat dalam berapa bulan ke depan, paling tidak tiga bulan ke depan—apa kebijakan yang akan dilakukan,” ujar David saat dihubungi Tirto, Selasa (15/9/2026).

Di tengah kondisi eksternal yang masih penuh ketidakpastian, David menilai stabilitas justru menjadi prasyarat sebelum pemerintah mendorong pertumbuhan lebih agresif. Apalagi, sampai saat ini masih terdapat sejumlah risiko yang harus dihadapi Indonesia—mulai dari pergerakan harga minyak, arah suku bunga global, hingga potensi gejolak pasar keuangan global.

“Stabilitas penting dalam kondisi, kalau tanpa stabilitas kan juga kita enggak bisa tumbuh. Jadi, syarat perlunya pasti stabilitas,” katanya.

Setelah stabilitas terjaga, pemerintah baru dapat lebih leluasa mendorong pertumbuhan secara berkelanjutan.

Karena itu, koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan kementerian/lembaga lain menjadi penting.

Persoalannya, ruang gerak Suahasil tidak akan sepenuhnya leluasa. Pemerintah harus menjaga kesehatan APBN pada saat sejumlah program prioritas membutuhkan anggaran besar.

Kondisi tersebut membuat Menteri Keuangan harus mampu menentukan prioritas dan memberikan masukan kepada Presiden berdasarkan kondisi fiskal serta data terbaru.

“Dia harus memberikan masukan kepada atasannya, dalam hal ini presiden, memberikan reasoning juga. Dan kalau perlu melakukan kebijakan-kebijakan yang drastis untuk menghindari kemungkinan terburuk atau worst scenario,” ujarnya.

Menurut David, APBN yang terlalu optimistis justru dapat mengganggu kredibilitas fiskal apabila asumsi yang digunakan tidak sesuai dengan kondisi ekonomi. Karena itu, dia menilai pesan awal Suahasil mengenai kesehatan APBN merupakan langkah yang tepat.

Bagi pasar, kredibilitas fiskal menjadi salah satu fondasi penting untuk menjaga kepercayaan investor.

“Pesan dari Pak Suahasil sudah benar. Kesehatan APBN diutamakan pasti,” katanya.

Di sisi lain, tantangan untuk mengubah stabilitas menjadi pertumbuhan juga tidak hanya berada di tangan Kementerian Keuangan. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai perekonomian Indonesia sedang memasuki fase ketika stabilitas perlu diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi yang lebih kuat.

Dalam konteks kebijakan moneter, Fakhrul melihat Bank Indonesia mulai bergeser dari fokus stabilisasi menuju upaya memastikan likuiditas mengalir ke sektor produktif. Menurut dia, stabilitas bukan tujuan akhir, melainkan fondasi bagi pertumbuhan.

“Stabilisasi bukan tujuan akhir, stabilisasi adalah fondasi. Setelah fondasi terbentuk, tantangan berikutnya adalah bagaimana stabilitas tersebut diterjemahkan menjadi likuiditas yang lebih sehat, kredit yang lebih efektif, investasi yang meningkat, dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat,” ujar Fakhrul, Selasa (15/9/2026).

Jika stabilitas menjadi fondasi, maka APBN dituntut tidak hanya kredibel dari sisi angka, tetapi juga mampu menciptakan transmisi ke sektor riil. Sayangnya, saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif ditopang oleh belanja pemerintah.

Karena itu, sektor swasta perlu kembali mengambil peran lebih besar sebagai motor pertumbuhan.

“Pemerintah berhasil menjadi penyangga ekonomi, tetapi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan, sektor swasta harus kembali menjadi motor pertumbuhan,” katanya.