Duduk Perkara Achmad Hidayat Dipecat PDIP Usai Sowan ke Jokowi

tirto.id - Polemik pemecatan Achmad Hidayat dari PDIP ramai bergulir usai eks Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya itu blak-blakan soal kunjungannya ke kediaman Joko Widodo (Jokowi) di Solo. Achmad menyebut pemecatan itu berkaitan dengan kunjungannya, sementara DPP PDIP membantah dan menyebut ada rentetan pelanggaran lain yang mendasari sanksi tersebut.

Achmad Hidayat sebelumnya menjabat Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya masa bakti 2019-2024, yang kemudian diperpanjang pada 2025.

Ia mengunjungi rumah Jokowi pada Juli 2026, lalu mengunggah momen tersebut ke akun Instagram pribadinya. Sebulan berselang, muncul usulan pemecatan dari DPC PDIP Kota Surabaya kepada DP PDIP, yang berujung pemanggilan Achmad pada 26 Agustus 2026 untuk menjalani klarifikasi di hadapan Komite Etik dan Disiplin PDIP.

Menurut Achmad, komite yang memeriksanya saat itu beranggotakan lima orang dan dipimpin Sarjiman Siregar.

Usai menjalani pemeriksaan, Achmad bersama sejumlah kader menyampaikan pernyataan sikap yang memuat tiga poin dalam perjalanan pulang ke Surabaya: permintaan pengembalian hak-hak pengurus DPC, PAC, dan Ranting yang ikut memenangkan pemilu; usulan rehabilitasi keanggotaan Jokowi di PDIP; serta permintaan pengawalan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.

Usulan rehabilitasi itu turut diunggah Achmad dalam bentuk surat terbuka di akun Instagram pribadinya pada 27 Agustus 2026.

SK pemecatan Achmad kemudian terbit dengan nomor 105/KPTS/DPP/2026, ditetapkan di Jakarta pada 4 September 2026, dan diteken Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Achmad mengaku baru menerima surat itu sekitar 9 September 2026, sementara DPC PDIP Surabaya menerima salinannya belakangan.

Dalam SK tersebut, DPP PDIP secara eksplisit menyebut kunjungan Achmad ke rumah Jokowi dan pernyataannya soal rehabilitasi keanggotaan sebagai tindakan di luar kewenangan.

"[Tindakan itu] merupakan tindakan yang bukan menjadi kewenangannya dan merupakan bentuk pembangkangan terhadap Keputusan Partai," demikian salah satu poin dalam SK tersebut.

Selain soal kunjungan ke Jokowi, SK itu juga mencantumkan sejumlah pelanggaran lain berdasarkan hasil klarifikasi Komite Etik dan Disiplin pada 26 Agustus 2026: penyalahgunaan wewenang, meminta dan menerima sejumlah uang dengan alasan yang tidak dapat dibuktikan, tindakan intimidatif terhadap pengurus partai, membawa dokumen partai tanpa persetujuan pengurus, serta riwayat sanksi pemberhentian dari jabatan sebelumnya karena pelanggaran AD/ART partai.

Lewat SK ini, DPP PDIP mencabut seluruh hak dan kewenangan Achmad sebagai kader, serta melarangnya menggunakan nama, lambang, atribut, maupun fasilitas yang mengatasnamakan PDIP.

Rekam Jejak Polemik Achmad di Internal PDIP

Sebelum polemik kunjungan ke Jokowi mencuat, Achmad sesungguhnya sudah beberapa kali terlibat gesekan di internal PDIP Surabaya.

Pada 30 April 2025, ia dibebastugaskan dari jabatan Wakil Sekretaris Bidang Program DPC PDIP Kota Surabaya lewat SK DPP PDIP Nomor 1742/KPTS/DPP/IV/2025, bersamaan dengan pembebastugasan Ketua DPC Adi Sutarwijono.

Keputusan itu merupakan bagian dari evaluasi internal DPP terhadap kinerja soliditas partai di sejumlah DPC se-Jawa Timur pasca-Pemilu, Pilkada, dan Pileg 2024; Sekretaris DPC Baktiono dan Bendahara Taru Sasmito turut dikenai sanksi peringatan dalam evaluasi yang sama, sementara Yordan M. Batara Goa ditunjuk sebagai Plt Ketua DPC PDIP Surabaya. Saat itu, Achmad sempat menyatakan sikap legawa.

Namun sekitar sebulan berselang, awal Juni 2025, Achmad justru melontarkan kritik terbuka terhadap kepemimpinan Plt Ketua DPC PDIP, Yordan Bataragoa.

Ia mengaku sempat diancam serta menyoroti sejumlah manuver internal partai yang menurutnya membuka ruang privat partai ke publik, mulai dari isu gaji sekretariat hingga pemanggilan kader yang ia anggap menyerupai proses interogasi.

Puncaknya, pada 18 Juli 2025, Achmad nyaris melakukan aksi protes ekstrem di depan Kantor DPC PDIP Surabaya di Jalan Setail. Ia datang membawa sebilah keris dan menyiramkan cairan spirtus ke tubuhnya sembari berulang kali meneriakkan nama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji serta yel-yel dukungan untuk Megawati.

Aksi itu berhasil dicegah Satgas PDIP sebelum sempat berlanjut, dan Achmad selanjutnya diamankan ke Polsek Wonokromo untuk menjalani pemeriksaan. Aksi protes tersebut diduga dipicu konflik internal berkepanjangan menyusul pembebastugasannya dari jabatan Wakil Sekretaris DPC.

Penjelasan Achmad Hidayat

Dalam keterangan suara yang diterima Tirto pada Selasa (15/9/2026), kepada awak media, Achmad menceritakan kunjungannya ke rumah Jokowi berlangsung sepulang dari ziarah ke makam Mbah Hasan Besari di Ponorogo.

"Saya berkunjung ke sana itu kebetulan saya habis ziarah di makamnya Mbah Hasan Besari Ponorogo, terus saya berkunjung ke sana. Ya ndak bicara apa-apa, salaman, habis gitu foto," kata Achmad dalam keterangannya kepada awak media.

Ia mengaku sempat menyinggung soal hubungan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP ,Megawati Soekarnoputri, dalam pertemuan itu, menanyakan langsung apakah Jokowi tidak berkeinginan bertemu kembali dengan Megawati mengingat hubungannya dengan Presiden Prabowo Subianto disebut masih terjalin baik.

Achmad mengklaim Jokowi merespons pertanyaan itu dengan menyatakan tidak ada masalah dengan Megawati.

"Saya ndak ada masalah dengan Ibu Mega. Suatu saat nanti mesti akan ketemu," kata Achmad menirukan jawaban Jokowi.

Ia membantah tudingan Komite Etik PDIP bahwa kunjungan itu terkait rencana kepindahannya ke PSI.

Achmad juga mengklaim banyak kader PDIP lain, termasuk dari DPR RI, bupati, dan wali kota, kerap mengunjungi Jokowi secara diam-diam. Ia mengaku sengaja memublikasikan kunjungannya secara terbuka karena berpegang pada prinsip AD/ART PDIP yang menganut Pancasila 1 Juni, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ia turut mempertanyakan sikap partai yang menurutnya berbeda perlakuan antara hubungan dengan pihak asing dan sesama kader bangsa sendiri, mengingat DPP PDIP kerap bertemu duta besar negara lain tanpa persoalan. Berbeda kala dirinya sowan menghadap Jokowi.

Soal rumor pinangan PSI usai pemecatannya, Achmad memastikan belum ada komunikasi resmi terkait isu tersebut.

"Sampai saat ini belum ada. Dan sampai saat ini ndak ada pembicaraan perihal itu," ujarnya.

Achmad mengaku legawa menerima keputusan partai, sembari mengenang perannya bersama almarhum Ketua DPC Adi Sutarwiyono dalam dua kali kemenangan pasangan Eri Cahyadi-Armuji di Pilkada Surabaya dan kemenangan Tri Rismaharini di Pilgub Jatim untuk wilayah Surabaya.

"Legawa, dan berterima kasih sekali sudah dikasihkan kesempatan," katanya.

Bantahan DPP PDIP

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, membantah pemecatan Achmad semata-mata karena kunjungannya ke rumah Jokowi. Ia menyebut ada banyak pelanggaran lain yang selama ini tidak diungkap ke publik.

"Yang terjadi sesungguhnya, terlalu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Achmad Hidayat yang tidak kami sampaikan ke publik," kata Said kepada awak media di Kompleks DPR, Senin (14/9/2026).

Said menyoroti kontradiksi antara narasi yang dibangun Achmad di media sosial dengan sikapnya di internal partai.

"Kalau kita lihat rekamnya dia di Instagram, dia itu berani mati untuk membela Ibu Mega. Tapi kelakuannya jauh dari apa yang menjadi concern partai dan instruksi Ibu Mega," ujarnya.

Said juga menegaskan kunjungan ke rumah Jokowi bukan hal yang luar biasa di internal PDIP, karena menurutnya bukan hanya Achmad yang kerap menemui Jokowi.

Ia menyebut PDIP dan Jokowi kini telah berada di jalur politik yang berbeda, sehingga kunjungan semacam itu semestinya tidak lagi jadi persoalan bagi partai.

"Tidak ada orang datang ke Pak Jokowi dipecat. Kecuali ada pelanggaran berat di internal partai, baru dia dipecat," tegasnya.

Ia bahkan mengklaim sebagian pelanggaran Achmad berpotensi masuk ranah hukum perdata maupun pidana.

"Ada perdata, ada pidana. Silakan kepada berbagai pihak yang kena korban dari Achmad Hidayat untuk menuntut ke APH," ujarnya.

Said turut membantah klaim Achmad soal keterbukaan Jokowi untuk bertemu kembali dengan Megawati.

"Disampaikan Achmad Hidayat? Nah, itu hoaks," katanya.

Ia menegaskan PDIP dan Jokowi sudah bersimpangan jalan secara politik dan partainya tak berniat membuka kembali hubungan yang sudah berakhir tersebut.

PDIP dan PSI Memiliki Ceruk Pemilu yang Beririsan

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menilai, PSI dan PDIP memang memiliki ceruk pemilih yang saling beririsan sehingga wajar bila PSI cepat merespons isu Achmad Hidayat.

Hal ini disampaikan Agung merespons tanggapan Sekretaris DPW PSI Jawa Timur, Abdul Ghoni, di sejumlah media yang menyatakan partainya terbuka bagi siapa pun jika ingin bergabung, termasuk Achmad Hidayat, seraya menghormati mekanisme internal PDIP terhadap kader-kadernya.

"PSI dan PDIP ini punya ceruk massa yang beririsan. Sama-sama partai nasionalis, sama-sama mengusung Pak Jokowi," kata Agung kepada Tirto, Selasa (15/9/2026).

Ia menyebut pola saling menyambut kader dari partai lain ini berlaku dua arah antara PSI dan PDIP. Di mana ketika ada masalah di salah satu partai, kader yang tersingkir cenderung disambut terbuka oleh partai satunya.

Di sisi lain, soal peluang rekonsiliasi Megawati dengan Jokowi yang disinggung dalam klaim Achmad, Agung menilai kemungkinannya masih kecil dalam waktu dekat.

"Dalam konteks relasi ataupun rekonsiliasi Pak Jokowi dengan Ibu Mega, kemungkinannya kecil sementara ini. Karena luka yang ditinggalkan Pak Jokowi bagi Ibu Mega cukup dalam di Pilpres 2024 kemarin," katanya.

Ia menilai keretakan itu sebagai perbedaan yang untuk pertama kalinya terbuka secara terang-terangan di internal PDIP.

Terkait pemecatan Achmad, Agung menilai langkah PDIP wajar mengingat sifat partai yang menuntut kepatuhan kader pada garis komando ketua umum.

"PDIP partai kader. Otomatis setiap kader harus solid memegang AD/ART, karena komando ada di tangan Ibu Ketum, Ibu Megawati," katanya.

Ia menyebut permintaan rehabilitasi keanggotaan Jokowi yang diusulkan Achmad berada di luar kewenangannya sebagai kader.

"Wajar ketika Pak Achmad Hidayat melakukan kunjungan ke kediaman Pak Jokowi, kemudian meminta partai untuk merehabilitasi keanggotaan Pak Jokowi di PDIP, ini menurut saya terlampau jauh, karena bukan menjadi kewenangan dari Pak Achmad Hidayat sendiri," ujarnya.

Sebagai informasi, Tirto sudah menghubungi Juru Bicara DPP PSI, Faldo Maldini, untuk meminta tanggapan resmi partai atas polemik pemecatan Achmad Hidayat dari PDIP usai bertemu Jokowi dan isu tawaran merapat ke kubu PSI. Namun, hingga berita ini ditulis, pesan konfirmasi tersebut belum direspons PSI.