tirto.id - Presiden Prabowo Subianto meminta pimpinan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menyerahkan daftar anggota yang dinilai berprestasi. Nantinya, personel yang berhasil menyelamatkan kekayaan negara harus memperoleh promosi jabatan hingga tanda kehormatan dari negara.
Permintaan itu disampaikan Prabowo usai menyoroti capaian Satgas PKH yang telah mengembalikan puluhan triliun rupiah ke kas negara dan menertibkan jutaan hektare kawasan hutan dalam dua tahun terakhir.
“Pimpinan Satgas PKH, saya minta daftar anak buahmu yang berprestasi. Saya ingin yang berprestasi harus segera naik pangkat. Harus diberi promosi, harus diberi bintang kehormatan,” kata Prabowo dalam acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Selasa (6/10/2026).
Menurut Prabowo, penghargaan kepada aparat yang bekerja dengan baik merupakan bagian dari tata kelola negara yang sehat. Sebaliknya, pelaku penyelewengan harus ditindak tegas.
“Itulah cara bernegara. Yang maling kejar, tangkap. Yang baik dipromosikan. Kalau yang baik tidak dihargai, ya bagaimana,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Prabowo mengungkapkan Satgas PKH yang terdiri dari 12 lembaga telah berhasil menyelamatkan sekitar Rp52 triliun uang negara dalam dua tahun terakhir atau setara sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Dari total tersebut, penyerahan pada tahap kedelapan saja –yang berlangsung sore tadi– mencapai Rp13,24 triliun, dengan penguasaan kembali kawasan hutan yang dapat dilakukan seluas 259.230 hektare.
“Acara seperti ini sudah yang ke-8 kali. Dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun. Sekitar 3 miliar dolar yang kita selamatkan dalam dua tahun,” kata Prabowo.
Selain menyelamatkan uang negara, Satgas PKH juga disebut telah menguasai kembali lebih dari 6,2 juta hektare kawasan hutan yang nilainya diperkirakan mendekati Rp400 triliun.
Menurut Prabowo, capaian tersebut menunjukkan pentingnya menjaga kekayaan negara dari praktik korupsi, penyelundupan, hingga penjarahan sumber daya alam. Apalagi, sampai saat ini Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan tata kelola.
“Kita faham, negara kita berada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Kita faham itu. Kita melihat puluhan tahun institusi-institusi kita dirusak,” ujarnya.
Meski demikian, Prabowo mengatakan pemerintah selama ini memilih jalan persuasif untuk memperbaiki keadaan, termasuk melalui pendekatan komunikasi dan ajakan untuk berbenah.
“Kita melihat dan kita berusaha memperbaiki. Kita berusaha memperbaiki. Dengan persuasif, dengan dakwah kebenaran, dakwah kebangsaan,” tambahnya.
Di sisi lain, ia mempersilakan pejabat negara yang tidak sejalan dengan agenda penertiban kekayaan negara untuk meninggalkan Kabinet Merah Putih.
“Siapa yang tidak mau terus di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik. Atau kalau saudara mau bergabung dengan kelompok yang menjarah kekayaan kita, silakan,” ujarnya.
Sebab, dengan kondisi sekarang ini seluruh kebijakan pemerintah akan tetap diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas dan bangsa Indonesia.
“Hanya satu patokan saya. Apa yang menguntungkan rakyat dan bangsa Indonesia itu akan saya kerjakan. Tidak ada lain,” tegasnya.
Ia meyakini hasil penertiban aset dan penyelamatan kekayaan negara dapat digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, mulai dari perbaikan sekolah, pembangunan rumah, irigasi, hingga peningkatan kesejahteraan aparatur negara.
Oleh karena itu, Prabowo meminta Satgas PKH terus melanjutkan pekerjaannya. Menurut dia, apa yang dilakukan satgas saat ini merupakan bentuk tabungan negara untuk generasi mendatang.
“Apa yang saudara kerjakan menyelamatkan anak dan cucu kita. Jutaan hektare yang saudara selamatkan, tambang-tambang ilegal yang saudara tutup dan kuasai untuk negara, itu adalah tabungan bangsa,” pungkasnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher
Masuk tirto.id































