Siapa Achmad Hidayat yang Dipecat PDIP Usai Sowan Jokowi?

tirto.id - Kader DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Surabaya bernama Achmad Hidayat dilaporkan telah dipecat oleh partainya sendiri imbas pertemuannya dengan Joko Widodo (Jokowi). Hal ini ini lantas menuai perhatian luas seputar hubungan eks presiden itu dengan partai berlogo kepala banteng. Namun, siapa sebenarnya Achmad Hidayat?

Sebelumnya, pemecatan Achmad Hidayat terjadi pada 4 September 2026 lalu. Hal ini diresmikan melalui Surat Keputusan (SK) DPP PDIP Nomor 105/KPTS/DPP/2026 yang ditandatangani langsung oleh Megawati Soekarnoputri.

Keputusan itu diambil DPP PDIP karena Achmad Hidayat dinilai telah melakukan pembangkangan di luar kewenangannya. Pembangkangan itu, disebut dalam SK, dilakukan kader dari Surabaya itu dengan mengunjungi eks Presiden RI Jokowi.

Achmad Hidayat sendiri telah mengakui peristiwa pertemuannya dengan Jokowi. Menurutnya, hal itu terjadi ketika ia bertandang ke kediaman Jokowi di Solo pada Juli lalu.

Achmad menyebut kunjungan itu ia lakukan atas inisiatifnya sendiri dan dimaksudkan sebagai silaturahmi tanpa embel-embel partai. Namun, setelah pertemuan itu terjadi surat pemecatan diterima Achmad pada 9 September lalu.

Pemecatan Achmad ini terjadi di tengah keretakan hubungan antara Jokowi dengan PDIP, partai yang jadi kendaraan politiknya untuk jadi Presiden RI. Keretakan ini sebelumnya meningkat jelang Pemilu 2024 lalu.

Kerenggangan hubungan Jokowi-PDIP kemudian memuncak dalam Pemilu 2024, ketika Jokowi dan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu faktor penentu kemenangan Prabowo Subianto dari Gerindra dalam Pilpres. Jokowi dan Gibran sendiri dipecat PDIP pada 16 Desember 2024 lalu.

Di tengah situasi tersebut, Ahmad Hidayat menjadi salah satu pihak yang getol mendorong rekonsiliasi hubungan Jokowi dengan PDIP. Pun dalam kunjungannya ke Solo pada Juli lalu, hubungan Megawati dan Jokowi turut disinggung dalam pembicaraan yang terjadi.

Profil Achmad Hidayat

Achmad Hidayat dikenal sebagai seorang kader PDIP dari Surabaya. Dalam partai berlogo kepala banteng itu, ia pernah didapuk menjadi Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya.

Di Kota Surabaya, Achmad tergolong sebagai salah satu politisi muda yang dimiliki oleh DPC PDI Perjuangan di sana. Usianya kini baru menginjak kepala tiga.

Lulusan Universitas Negeri Surabaya ini pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kota Surabaya. Namun, ia gagal mendapatkan cukup suara untuk jadi anggota parlemen tingkat kota.

Meski begitu, ia memiliki pengalaman dalam lembaga legislatif. Kendati tak menjadi anggota dewan, ia sempat menjadi tenaga ahli anggota dewan sebelum ini.

Jejak itu terekam ketika ia menjadi salah satu tenaga ahli untuk fraksi PDI Perjuangan di DPRD Kota Surabaya pada 2019-2024. Ia juga pernah menjadi tenaga ahli DPR RI pada 2018-2019. Rekam jejak itu lah yang kemudian membawanya jadi Wakil Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya pada 2019 hingga 2024.

Sementara itu, keterkaitannya dengan PDIP terjalin sejak ia masih menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Surabaya. Saat itu, ia aktif terlibat dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), organisasi underbow PDIP di kampus.

Meski punya rekam jejak panjang di PDIP, namun nama Achmad tak selalu harum. Sebelum kini menuai perhatian karena dipecat, ia sebelumnya pernah mendapatkan perhatian publik ketika hendak membakar diri di depan kantor partainya sendiri.

Hal itu terjadi pada Juli 2025 lalu. Saat itu Achmad datang ke Kantor DPC PDIP Kota Surabaya membawa sebilah keris. Ia lalu melumuri badannya sendiri dengan spirtus dan melakukan aksi protes.

Aksi protes diduga dilakukan Achmad imbas konflik internal dalam DPC PDIP Kota Surabaya. Ia saat itu menuduh partainya telah disetir oleh kepentingan pribadi. ia juga menyeret nama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dalam aksinya. Peristiwa ini terjadi tak lama setelah Achmad diberhentikan sebagai Wakil Sekretaris DPC PDIP Kota Surabaya pada April 2025.

Sementara itu, dalam surat pemecatan yang dirilis pada 4 September lalu, DPP PDIP turut menyebut adanya pelanggaran kode etik dalam keputusan mereka untuk memecat Achmad. Achmad dinilai telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang, penguasaan dokumen partai tanpa izin hingga intimidasi terhadap pengurus partai.