Masuk tirto.id
tirto.id - Fenomena El Nino tahun ini memicu kemarau panjang nan kering di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk Sumatra Selatan. Kondisi ini kemudian ikut memperparah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di pelosok Bumi Sriwijaya.
Selama tiga bulan terakhir, warga Sumsel terpaksa menghirup udara beracun yang ditimbulkan asap karhutla. Tak ayal, kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) melonjak drastis hingga puluhan ribu orang hanya dalam hitungan bulan.
Kabut asap memaksa sejumlah pemerintah daerah di Sumsel menetapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi seluruh tingkat sekolah, begitu juga dengan perguruan tinggi. Kebijakan ini bertujuan agar anak didik terhindar dari paparan asap yang mengancam kesehatan.
Setelah mendapat banyak keluhan dari wali murid seiring pelaksanaan PJJ dinilai tak efektif, pemda akhirnya menyerahkan kewenangan kepada satuan pendidikan masing-masing untuk memutuskan menggelar pembelajaran tatap muka (PTM) atau PJJ. Pemda berdalih hal itu menyesuaikan kondisi udara di sekitar sekolah dan penderita ISPA.
Kualitas udara yang buruk juga membuat aktivitas masyarakat terganggu. Warga Sumsel harus menahan diri untuk tidak keluar rumah dan membiasakan memakai masker ketika bepergian atau hanya sekedar nongkrong di depan rumah bersama tetangga.
Presiden Mahasiswa Universitas Sriwijaya, Muhammad Gebri, mengatakan masyarakat Sumsel telah merasakan dampak buruk akibat karhutla selama berbulan-bulan. Sayangnya, pemda terkesan kewalahan menghadapi banyaknya kebakaran yang terjadi.
"Sudah sekian bulan kami hirup asap, entah sampai kapan berakhir. Haruskan Sumsel terus menjadi hitam dikepung asap?" ungkap Gebri saat gelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumsel, Senin (5/10/2026).
Gebri menilai kondisi makin parah lantaran pemerintah hanya bergerak ketika kebakaran sudah terjadi. Sementara itu, upaya pencegahan tidak diperkuat dan ditambah ketidakseriusan menangani dampak lingkungan imbas kebakaran.
Karena itu, kelompok mahasiswa menuntut penanganan karhutla yang lebih serius, cepat, dan menyeluruh. Pemprov Sumsel, menurut Gebri, harus melakukan evaluasi total pada kebijakan pencegahan dan penanggulangan karhutla karena dinilai tidak efektif.
"Mau berapa banyak lagi warga Sumsel yang menjadi korban asap? Jangan bilang karena faktor alam dan menunggu hujan. Itu adalah bentuk pasrah dan lempar tanggungjawab," kata dia.
Tak lupa, mahasiswa mengapresiasi perjuangan tim pemadam yang hingga saat ini berjibaku dan bertaruh dengan nyawa untuk mengendalikan kebakaran. Mereka menilai upaya tim lapangan telah maksimal—meski belum membuahkan hasil.
Gubernur Sumsel Minta Maaf
Gubernur Sumsel, Herman Deru, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena kabut asap berkepanjangan akibat karhutla hingga kini masih mengepung daerah itu. Dia menyadari kabut asap telah mengganggu aktivitas warga di berbagai bidang, termasuk kesehatan.
“Sampai saat ini, asap belum reda. Saya sebagai gubernur menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak yang merasa tidak nyaman dengan kejadian," kata Herman.
Herman mengatakan 12 ribu personel pemadam yang tergabung dalam Satgas Karhutla berusaha semaksimal mungkin dalam menangani kebakaran. Untuk membantu pemantauan, pemda menggunakan sistem aplikasi yang menampilkan informasi mengenai titik panas atau hotspot.
Namun, kemunculan hotspot tidak serta-merta berarti di lokasi tersebut terdapat kebakaran. Karena itu, diperlukan verifikasi di lapangan sebelum petugas mengerahkan peralatan pemadaman ke lokasi yang terdeteksi.
Selain melalui operasi darat, operasi modifikasi cuaca (OMC) juga dilakukan sebanyak 66 kali selama dua bulan terakhir. Namun, metode ini belum memberikan hasil optimal lantaran minimnya awan potensial.
"Untuk pencegahan sudah kami lakukan. Kanalisasi, sumur bor, embung itu terus kami perbuat," kata Herman.
BMKG Prediksi Musim Hujan
Kondisi ini makin menekan kehidupan warga Bumi Sriwijaya lantaran El Nino diperkirakan masih bakal berlangsung cukup lama. Warga mau tak mau masih harus berjibaku dengan karhutla dan asap dalam satu hingga dua bulan ke depan.
Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), awal musim hujan baru akan terjadi pada November 2026. Pada Oktober 2026, curah hujan kategori rendah (0-100 milimeter) diperkirakan akan mulai mengguyur di sebagian wilayah Sumsel, seperti Banyuasin, Musi Banyuasin, Musi Rawas, sebagian Ogan Komering Ilir (OKI), dan Ogan Komering Ulu (OKU).
Meski peluang hujan mulai muncul di bulan ini, cuaca di Sumsel cenderung lebih kering dari biasanya. Risiko kekeringan dan karhutla tetap berpeluang tinggi, terutama wilayah yang memiliki tutupan vegetasi kering.
Barulah pada Desember 2026-Januari 2027 curah hujan meningkat tinggi dan memasuki puncak musim hujan. Pada periode ini, warga dan pemda setempat pun tak boleh lepas kewaspadaan karena ancaman bencana hidrometeorologi berbeda.
Kepala Stasiun Klimatologi Kelas I Sumsel, Wandayantolis, mengungkapkan transisi peralihan musim di Sumsel terjadi secara bertahap. Karakter dan intensitas hujan juga masih fluktuatif dan tidak merata.
Wandayantolis mengatakan prediksi dimulainya musim hujan tidak serta-merta menjadi harapan kondisi membaik. Ancaman karhutla masih terbuka lebar mengingat banyaknya lahan kering yang sulit diakses.
"Diprediksi, awal musim hujan diprediksi mulai November hingga Desember 2026. Fase awal, musim hujan tidak terjadi secara bersamaan," ungkap Wandayantolis.
Pencegahan Paling Utama
Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, Najmah, mengungkapkan pemerintah sebaiknya mencontoh Selandia Baru dalam pencegahan karhutla. Sebagai negara yang memilih hidup dari pariwisata ketimbang mengeruk kekayaan tambangnya secara besar-besaran, negara ini menjadikan pencegahan kebakaran hutan sebagai prioritas utama.
Selandia Baru memiliki hutan pinus yang luas dan rawan kebakaran di musim panas. Guna mencegah hutan terbakar, pemerintah setempat melakukan berbagai upaya. Yang paling sederhana adalah memasang papan informasi tanda bahaya kebakaran yang sangat jelas menggunakan indikator warna yang mudah dipahami warga—semisal hijau untuk potensi rendah, kuning untuk potensi sedang, oranye untuk potensi tinggi, merah untuk potensi sangat tinggi, hingga hitam untuk potensi ekstrem.
Kemudian, pemerintah Selandia Baru melarang keras siapa pun menyalakan api ketika memasuki kawasan hutan. Selandia Baru sadar betul bahwa mencegah titik api sejak awal jauh lebih masuk akal dan murah daripada harus mengerahkan biaya raksasa untuk memadamkannya.
Di saat negara lain sibuk mencegah sebelum api menyala, Pemprov Sumsel sayangnya masih terjebak pada kebiasaan lama: sibuk memadamkan api dengan helikopter water bombing yang membuang banyak uang negara, merampas hak warga untuk bernapas lega, dan melumpuhkan ekonomi.
Padahal, Sumsel memiliki lahan gambut yang sangat luas. Saat terik, lahan gambut yang tadinya basah seperti spons berubah menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Jika ada titik api, apinya bisa menjalar ke bawah tanah (underground fire).
"Parahnya lagi, kebakaran lahan sering kali dilakukan dengan sengaja untuk membuka perkebunan sawit baru, atau meremajakan kebun sawit yang sudah tidak berproduksi," kata dia.
Derita Rakyat Disambut Candaan Pejabat
Di tengah krisis yang mengkhawatirkan ini, seperti diungkap kelompok mahasiswa, respons sejumlah pejabat di Sumsel justru mengecewakan. Bukannya menunjukkan empati dan mengambil langkah darurat, justru muncul pernyataan-pernyataan yang terkesan melempar tanggung jawab.
Di antaranya seperti, “Ada BG-nya apa? BG sekian asapnya begitu?”, “Asap pakai pelat kendaraan BG?”, hingga kalimat pasrah, “Siapa yang bisa menjamin kehendak Tuhan?", seolah mengaburkan tanggung jawab pemerintah dalam mencegah dan menangani bencana.
Masyarakat yang sudah lelah dan pasrah akhirnya merespons dengan komedi gelap (dark comedy). Media sosial diramaikan dengan julukan “Palembang Blur” atau menyebut Palembang atau daerah lain di Sumsel sebagai “negeri di kayangan”.
Meme lucu bertebaran membayangkan kota ini seolah berada di puncak gunung karena tertutup awan putih pekat. Padahal, candaan ini sejatinya adalah bentuk keputusasaan warga menghadapi bencana tahunan yang tak kunjung usai.
Hal ini memperlihatkan bahwa masyarakat seolah sudah mulai beradaptasi dan merasa tidak ada pilihan lain selain menghirup udara yang sangat berbahaya bagi paru-paru. Bagi mereka yang memiliki penyakit komorbid seperti asma, penyakit paru obstruktif kronis dan pneumonia dan komorbid lainnya, akan memperparah kesehatan mereka.
"Belum lagi usia rentan, pada bayi, balita dan lansia, yang rentan ketika menghirup partikel halus (PM2.5), karbon monoksida (CO), dan senyawa toksik lainnya," tutup Najmah dari Universitas Sriwijaya.
