tirto.id - Bagi Galang Pandega (34), terjebak dalam pusaran pinjaman daring (pindar) bukanlah kisah tentang hura-hura, gaya hidup konsumtif, atau ambisi mengoleksi barang-barang mewah. Semua bermula dari kebutuhan mendesak untuk membiayai pernikahan serta menopang dapur keluarga yang tengah dihantam krisis keuangan.
Meminjam kepada kerabat terdekat bukanlah pilihan yang mudah di tengah angka kebutuhan yang mencapai puluhan juta rupiah. Galang pun ambil jalan pintas dengan mengunduh aplikasi pinjaman digital yang menawarkan pencairan instan. Namun, keputusan itu justru menyeretnya ke dalam labirin utang yang berlapis-lapis.
Uang pinjaman awal yang berkisar antara Rp20 juta hingga Rp30 juta lekas habis tersedot untuk menutup kebutuhan hidup serta membayar cicilan. Tumpukan beban kian membelit ketika kerabat terdekat turut nebeng pinjaman lewat akunnya. Parahnya, kerabat yang dibantu kesulitan memenuhi kewajibannya, beban pelunasan pun jatuh sepenuhnya di pundak Galang.
Berbekal skema "gali lubang tutup lubang", dia mulai mengakses aplikasi pinjaman lain. Hingga, dia memiliki total lima platform pindar, baik legal maupun ilegal, demi menambal cicilan yang macet.
"Awalnya, sudah ada yang lunas. Tapi, karena ada urgensi dari keluarga yang terpaksa memakai nama saya, akhirnya dengan berat hati saya coba pinjamkan. Dan, saya menjadi korban karena saudara tidak mampu membayar iurannya," ujar Galang menceritakan pengalamannya kepada Tirto, Selasa (17/11/2026).
Tekanan mental pun datang beruntun. Galang mengaku kerap menerima teror panggilan telepon setiap hari, bahkan mendapati ancaman penagih utang (debt collector) yang mengarah ke tempatnya bekerja. Menghadapi situasi tersebut, dia memilih mengambil langkah senyap: membiarkan telepon tak diangkat, mengganti nomor, dan menghentikan skema gali lubang tutup lubang yang dinilainya justru semakin menjerat.
Dari total lima aplikasi pinjol yang diaksesnya, dua berhasil ia lunasi, sementara tiga sisanya terpaksa ia biarkan karena ketidakmampuan bayar.
“Untuk sejauh ini, tidak ada (strategi lain) karena saya sudah biarkan saja. Tapi, jika ada rezeki berlebih akan saya tutup semua beberapa pinjol tersebut,” ucapnya.
Dengan begitu, dia pun menyadari bahwa catatan kreditnya di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK pasti akan jeblok. Karena itu Galang dengan kesadaran penuh tidak akan mengakses pembiayaan lewat lembaga keuangan formal seperti perbankan. Bahkan untuk mengajukan pinjaman untuk kredit kendaraan pun dia terpaksa harus menggunakan nama orang lain.
“karena saya tahu itu akan sulit, saya tidak pernah untuk mengajukan pinjaman lain atau pun KPR. Kalaupun ada kredit kendaraan, saya memakai atas nama orang lain dan sampai lunas,” tuturnya.
Kisah Galang hanyalah satu sekian contoh karut-marut jerat pinjaman digital di kalangan generasi produktif. Di tengah himpitan ekonomi, cerita serupa melambangkan rapuhnya ketahanan finansial generasi muda.

Dominasi Kredit Macet Usia Produktif
Apa yang dialami Galang terpotret jelas dalam data statistik resmi negara. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat fenomena pelik kelompok usia muda mendominasi porsi kredit macet sektor pembiayaan digital.
Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Agusman, mengungkapkan bahwa kelompok usia 19 hingga 34 tahun menyumbang lebih dari separuh total pendanaan macet perorangan di sektor pinjaman daring.
"Berdasarkan kelompok usia, porsi pendanaan macet terbesar berasal dari rentang usia 19–34 tahun, yaitu 50,69 persen dari total pendanaan macet borrower perorangan," terang Agusman.
Menurut Agusman, tingginya angka kemacetan kredit pada segmen usia tersebut sangat dipengaruhi oleh kapasitas atau kemampuan bayar. Sebagai respons atas tren mengkhawatirkan ini, OJK mendorong para penyelenggara platform pinjaman untuk memperketat penilaian kemampuan bayar calon peminjam, yang dibarengi dengan intensifikasi literasi dan edukasi keuangan bagi generasi muda.
Selain itu, OJK juga memberikan perhatian khusus terhadap pergerakan Tingkat Wanprestasi 90 Hari (TWP90). Agusman menegaskan lonjakan TWP90 tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan total pinjaman yang beredar (outstanding), melainkan sangat ditentukan oleh kesehatan arus kas dan kemampuan riil peminjam dalam melunasi kewajibannya.
Pihaknya memastikan pengawasan ketat diberlakukan kepada penyelenggara fintech yang mencatatkan rasio TWP90 di atas 5 persen hingga melampaui 10 persen, termasuk mewajibkan mereka menyusun rencana penyehatan kualitas pendanaan.
Di sisi lain, mitigasi risiko juga diarahkan ke sektor perbankan yang bertindak sebagai pemberi pinjaman (lender), agar senantiasa membentuk Cadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) guna menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Pertemuan antara Perilaku Individu dan Tekanan Struktural
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, berpandangan bahwa kredit macet pada anak muda mencerminkan pertemuan kompleks antara keputusan pribadi dan himpitan tekanan ekonomi. Dia mencatat bahwa porsi 50,69 persen yang dirilis OJK merupakan representasi dari nilai pendanaan macet secara agregat, bukan berarti seluruh anak muda di rentang usia tersebut secara otomatis gagal bayar.
Menurutnya, pekerjaan yang serba informal, pendapatan yang berubah-ubah, serta biaya hidup yang melambung tinggi telah mempersempit ruang gerak anak muda dalam membayar cicilan.
"Pekerjaan informal, pendapatan berubah-ubah, dan biaya hidup mempersempit ruang pembayaran cicilan. Kredit digital kemudian menutup kekurangan kas, seiring dengan biaya relatif tinggi. Kemudahan persetujuan juga dapat mendorong pinjaman melebihi kemampuan membayar," ujar Syafruddin kepada Tirto.
Senada dengan itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, menilai persoalan ini tidak bisa disederhanakan hanya sebagai masalah rendahnya literasi atau buruknya pengelolaan keuangan individu.
Menurutnya, ada faktor struktural yang tidak boleh diabaikan, di mana sebagian besar anak muda memasuki usia produktif dengan upah yang relatif rendah dan pekerjaan yang tidak stabil.
"Memang ada perilaku konsumtif, dorongan mengikuti gaya hidup, lemahnya perencanaan keuangan, dan kecenderungan mengambil pinjaman tanpa menghitung kemampuan membayar. Namun, ada persoalan lain di mana sebagian anak muda memasuki usia produktif dengan pendapatan yang relatif rendah, pekerjaan tidak stabil, dominasi pekerjaan informal, serta biaya hidup yang terus meningkat," ungkap Ronny saat dihubungi Tirto.
Dia menambahkan, ketika pendapatan tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar sementara akses pinjaman yang ditawarkan platform digital begitu longgar, utang kerap kali menjadi jalan pintas bagi anak muda untuk menambal kesenjangan finansial.
Oleh karena itu, industri tidak boleh lepas tangan dari model bisnis yang menawarkan kemudahan tanpa diimbangi scoring kemampuan bayar yang memadai.
Ancaman Jangka Panjang bagi Mobilitas Ekonomi
Bagi debitur seperti Galang, akses terhadap pembiayaan formal perbankan sering kali tertutup rapat tatkala kebutuhan mendesak mendera. Ketika jerat gagal bayar terjadi, bayang-bayang sistem pencatatan riwayat kredit yang kian ketat, seperti SLIK OJK, menambah daftar panjang konsekuensi jangka panjang yang harus diterima.
Syafruddin mengingatkan bahwa catatan kredit macet di awal karier berpotensi merusak mobilitas ekonomi generasi produktif. Riwayat pembayaran yang buruk akan mempersempit peluang mereka mengakses pembiayaan formal berbiaya rendah, menghambat calon pengusaha rintisan mendapatkan modal kerja, hingga menunda rumah tangga muda membeli hunian dan berinvestasi pada keterampilan.
"Ancaman terbesarnya muncul ketika kegagalan kredit hari ini menutup kesempatan produktif esok,” ucapnya.
Kendati demikian, para pengamat sepakat bahwa SLIK bukanlah daftar hitam permanen yang menutup pintu perbaikan. Pembaruan data setelah kewajiban diselesaikan tetap membuka peluang bagi peminjam untuk dinilai ulang kelayakan kreditnya oleh perbankan.
Untuk memutus rantai kerentanan ini, Syafruddin mendesak adanya perombakan pendekatan dari tingkat regulator hingga pemerintah pusat. Dia menekankan pentingnya mewajibkan platform pinjaman untuk melakukan verifikasi arus kas yang ketat, membatasi biaya tersembunyi, serta menindak tegas praktik penagihan yang melanggar aturan.
Hal senada disampaikan Ronny P. Sasmita yang merumuskan solusi dalam tiga level utama. Pertama, OJK harus memperketat standar kehati-hatian dan transparansi bunga. Kedua, pemerintah wajib memperbaiki struktur ekonomi melalui perluasan lapangan kerja formal, peningkatan upah riil, serta penguatan jaring pengaman sosial agar masyarakat tidak terpaksa berutang demi kebutuhan dasar.
Ketiga, memperluas akses pembiayaan produktif yang terjangkau bagi pekerja muda dan pelaku usaha pemula. "Kita perlu mengubah pendekatan dari sekadar mendorong masyarakat agar tidak berutang menjadi membangun ekosistem agar masyarakat tidak terpaksa bergantung pada utang konsumtif.
Baginya, pinjaman digital pada dasarnya bukan sesuatu yang buruk karena dapat memperluas inklusi keuangan. “Tetapi, jika pertumbuhannya lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan dan kemampuan ekonomi masyarakat, maka inklusi keuangan justru berisiko berubah menjadi inklusi utang," kata Ronny.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id
































