tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, bertemu dengan Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, membahas soal rencana perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Yusril mengatakan, pertemuan di Kantor Kementerian Pertahanan, Jumat (20/11/2026), merupakan undangan dari Sjafrie untuk membahas RUU Pertanahan Negara yang kini tengah digarap oleh Komisi I DPR RI dan Kementerian Pertahanan. Harapannya, rancangan undang-undang tersebut dapat diajukan sebagai Revisi Undang-Undang (RUU) pada awal 2027.
“Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati,” kata Yusril dalam keterangan tertulis dikutip, Sabtu (21/11/2026).
Dia mengaku senang dapat membantu proses penyiapan RUU ini. Meski begitu, kata Yusril, secara teknis, pembahasan di DPR nantinya akan melibatkan Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
Menurut Yusril, perubahan UU Pertahanan Negara diperlukan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan lingkungan strategis yang telah banyak berubah selama hampir 25 tahun sejak undang-undang tersebut diberlakukan.
“Secara umum beliau mengatakan UU ini sudah seperempat abad dan karena itu perlu banyak penyesuaian dengan perkembangan baru di bidang pertahanan dan keamanan. Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan Al, UU Pertahanan juga perlu diubah," ujar Yusril.
Yusril menyebut, perubahan undang-undang ini juga diperlukan mengingat perkembangan regulasi di bidang pertahanan. Menurutnya, UU TNI yang dibuat pada tahun yang sama telah mengalami perubahan, sehingga UU Pertahanan Negara juga harus disesuaikan dengan kondisi saat ini.
Selain itu, Yusril mengaku, pertemuan dengan Sjafrie sekaligus menjadi ajang silaturrahmi. Yusril mengenang, saat dirinya menjabat sebagai Asisten Menteri Sekretaris Negara, Sjafrie Sjamsoeddin menjabat sebagai Pangdam Jaya. Keduanya juga sama-sama terlibat dalam penanganan kerusuhan Mei 1998 dan situasi pada minggu-minggu terakhir pemerintahan Presiden Soeharto.
Yusril membatah ada pembahasan soal calon wakil presiden hingga masalah penyadapan dan makar saat bertemu Sjafrie. Dia memastikan Sjafrie memahami bahwa masalah penyadapan dan makar merupakan kewenangan pihak kepolisian dalam menegakkan hukum.
“Saya juga enggak nanya. Pak Menhan juga enggak ngomong apa-apa. Pak Menhan itu tokoh yang sangat disiplin. Beliau tidak akan bicara hal-hal yang di luar ruang lingkup tugas dan kewenangannya," kata Yusril.
Penulis: Auliya Umayna Andani
Editor: Abdul Aziz
Masuk tirto.id

































