Menuju konten utama

Ina Liem Dilaporkan ke Polisi, Keterangan Ahli Bisa Dipidana?

Pendapat seorang ahli dalam persidangan dinilai tidak dapat dipidana hanya karena dianggap bertentangan dengan ahli lain atau tidak sesuai pihak tertentu.

Ina Liem Dilaporkan ke Polisi, Keterangan Ahli Bisa Dipidana?
Ina liem. Instagram/inaliem18
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Ahli pendidikan, Ina Liem, dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh seorang advokat bernama Subhan Palal, atas keterangan dalam persidangan terkait gugatan ijazah Wakil Presiden ke-14, Gibran Rakabuming Raka, di Mahkamah Konstitusi (MK). Dia diduga memberikan keterangan palsu dalam sidang tersebut.

Subhan mengaku telah memberikan somasi terlebih dahulu sebelum melaporkan Ina Liem ke polisi. Namun, tak pakar pendidikan tersebut menolak mencabut keterangannya yang disampaikan di MK.

"Kenapa ini saya laporkan? Karena menurut saya ini mengganggu keberadaan putusan MA nomor 742 yang telah berkekuatan hukum tetap. Akibat keterangan dia ini, sekarang di masyarakat terbentuk opini, apa? Seolah-olah Gibran memiliki syarat pendidikan dan itu dia mau fight di PTUN," kata dia di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).

Dia mengemukakan, Inal Liem diduga melanggar pasal 373 tentang memberikan keterangan palsu di atas sumpah dengan ancaman hukuman di KUHP itu disebut 7 tahun.

Lebih lanjut, Subhan juga menyiapkan langkah berikutnya dengan menyasar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pada Senin mendatang, dia berencana meminta kementerian tersebut menjalankan ketentuan Pasal 70 Ayat 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

Dia mendesak agar konsekuensi hukum terkait persoalan suket tersebut segera dilaksanakan, termasuk pengembalian uang sebagaimana yang dimintanya. Subhan bahkan secara tegas menyebut Gibran sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas pengembalian uang tersebut.

β€œNah, di situ apa? Tergugat dalam hal ini Kementerian Dinas Pendidikan tadi harus mengembalikan uang. Maka itu yang saya minta hari Senin paling telat, saya minta itu dieksekusi,” tutur dia.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, membenarkan bahwa pelapor telah menghadiri gelar perkara awal pada 19 November 2026. Namun, penyelidik belum meminta klarifikasi karena pelapor masih harus melengkapi bukti permulaan.

"Benar, hari ini (19/11/2026) MS selaku pelapor hadir dalam rangka gelar perkara awal terkait laporannya terhadap IS. Namun, permintaan klarifikasi terhadap pelapor belum dilakukan karena pelapor masih akan melengkapi bukti permulaan terlebih dahulu. Selanjutnya, penyelidik akan menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan prosedur yang berlaku," kata Budi kepada wartawan.

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa laporan masih berada dalam proses awal. Belum ada kesimpulan penyelidik mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana dalam keterangan yang disampaikan Ina Liem.

Di sisi lain, Ina Liem menegaskan bahwa kehadirannya di MK adalah sebagai ahli dan bukan mewakili pemilik ijazah alias Gibran. Dia meyakini, hakim tentu memahami bahwa tugas seorang ahli bukan menyediakan bukti ijazah seseorang.

"Dan jelas, yang saya sebutkan adalah press release resmi MDIS, bukan ijazah asli Gibran Rakabuming Raka," ungkap dia.

Ditambahkan Ina, dirinya memang tidak mencabut keterangan ahli yang telah saya sampaikan di MK. Dia memastiman tetap akan mempertanggungjawabkan keterangan tersebut berdasarkan keahlian profesional dan sumber informasi yang digunakan.

Advokat Subhan Palal

Advokat Subhan Palal saat menjalani pemeriksaan terkait pelaporan dugaan pemberian keterangan palsu di MK, di Polda Metro Jaya, Kamis (19/11/2026). tirto.id/Ayu Mumpuni

Membedakan Pendapat Ahli dan Keterangan Palsu

Pelaporan seorang ahli yang sempat memberikan kesaksian dalam persidangan memang bukan kali ini saja terjadi. Bambang Hero, seorang ahli lingkungan, juga pernah mengalami hal serupa usai memberikan keterangan atas kasus korupsi timah.

Berbagai pelaporan yang menyasar para ahli usai memberikan keterangan terkait sebuah perkara pun akhirnya perlu diulas lebih jauh. Apakah memang seorang ahli memiliki kerentanan usai memberikan keterangan atas dasar ilmu yang dimilikinya?

Pakar hukum pidana dari Binus University, Ahmad Sofian, menilai bahwa pelaporan terhadap seorang ahli yang memberikan keterangan dalam persidangan MK tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana. Dia menuturkan, keterangan ahli merupakan bagian dari proses pembuktian yang harus ditempatkan dalam kerangka independensi dan kebebasan akademik.

Ahmad menegaskan, proses hukum tetap dapat berjalan apabila terdapat dugaan tindak pidana yang didukung bukti permulaan relevan. Kendati demikian, perbedaan penafsiran akademik atau kesimpulan keilmuan tidak cukup menjadi alasan untuk menyeret seorang ahli ke ranah pidana.

"Hukum pidana tidak boleh dijadikan instrumen untuk menghukum pendapat ilmiah yang tidak disukai oleh pihak tertentu," ujar Ahmad saat dikonfirmasi reporter Tirto, Jumat (20/11/2026).

Menurut Ahmad, penyidik perlu membedakan antara pendapat yang dianggap keliru dan keterangan yang sengaja dipalsukan. Keduanya memiliki konsekuensi hukum berbeda.

Kata Ahmad, pendapat ahli dapat diperdebatkan, diuji, bahkan ditolak oleh hakim. Kendati begitu, perbedaan tersebut tidak otomatis memenuhi unsur tindak pidana.

Ahmad menjelaskan, apabila keterangan diberikan setelah berlakunya KUHP Nasional, ketentuan mengenai pemberian keterangan palsu di bawah sumpah perlu diuji berdasarkan Pasal 373 UU Nomor 1 Tahun 2023, dengan memperhatikan ketentuan perubahannya. Sementara itu, apabila perbuatan terjadi sebelum KUHP Nasional berlaku, penyidik perlu memperhatikan Pasal 242 KUHP lama dan ketentuan hukum antarwaktu.

Dengan demikian, kata dia, penentuan pasal tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Penyidik pun dinilai harus terlebih dahulu memastikan waktu terjadinya perbuatan yang dilaporkan, kemudian menguji ketentuan pidana yang relevan.

Ditambahkan dia, persoalan utamanya bukan sekadar menentukan pasal yang akan digunakan. Unsur kesengajaan, kata Ahmad, juga harus dibuktikan.

Penyidik, kata Ahmad, harus membuktikan bahwa terdapat kebohongan yang dilakukan secara sengaja, bukan hanya menunjukkan bahwa pendapat ahli berbeda dengan putusan pengadilan.

"Apabila yang ditemukan hanya perbedaan penilaian akademik, tanpa adanya bukti kesengajaan memberikan keterangan palsu, maka perkara tersebut tidak layak dipaksakan menjadi tindak pidana," ujar Ahmad.

Dinilai Ahmad, putusan Mahkamah Agung (MA) dapat digunakan sebagai salah satu bahan untuk menguji keterangan ahli. Namun, putusan tersebut tidak dapat menggantikan kewajiban penyidik untuk membuktikan seluruh unsur tindak pidana.

"Saya ingin menegaskan bahwa putusan pengadilan yang membatalkan suatu keputusan administrasi bukanlah putusan yang menyatakan seorang ahli telah berbohong. Dua persoalan hukum ini tidak boleh dicampuradukkan," tutur Ahmad.

Dua persoalan tersebut harus dipisahkan. Pembatalan keputusan administrasi merupakan persoalan mengenai keabsahan suatu tindakan atau keputusan hukum. Sementara itu, dugaan pemberian keterangan palsu berkaitan dengan apakah seseorang secara sadar menyampaikan informasi yang tidak benar dalam proses peradilan.

"Putusan pengadilan yang membatalkan suatu keputusan administrasi bukanlah putusan yang menyatakan seorang ahli telah berbohong. Dua persoalan hukum ini tidak boleh dicampuradukkan," kata Ahmad.

Dengan begitu, keberadaan putusan MA tidak bisa langsung dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pendapat Ina Liem merupakan kebohongan. Ahmad menekankan, harus ada pembuktian tersendiri mengenai substansi keterangan, ketidakbenarannya, serta kesengajaan orang yang menyampaikannya.

Ahli Tidak Kebal Hukum, tetapi Pendapatnya Bukan Objek Pemidanaan

Pandangan serupa disampaikan ahli hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Dia menilai bahwa seseorang memang memiliki hak untuk melaporkan pihak lain kepada aparat penegak hukum. Namun, persoalan yang harus diuji adalah apakah objek pelaporan benar-benar memenuhi unsur tindak pidana.

Menurut Fickar, pendapat seorang ahli dalam persidangan tidak dapat dipidanakan hanya karena dianggap bertentangan dengan pendapat ahli lain atau tidak sesuai dengan pandangan pihak tertentu.

Dia menjelaskan, keterangan ahli pada dasarnya merupakan pendapat yang disampaikan berdasarkan teori, penelitian, dan kompetensi akademik yang dimiliki. Oleh karenanya, pendapat tersebut berada dalam koridor kebebasan akademik.

"Keterangan ahli lebih tepat disebut pendapat ahli, dan pendapat seperti apa pun, apalagi ditopang atau didasarkan pada teori, tidak akan bisa dituntut dengan proses pidana," ujar Fickar kepada reporter Tirto.

Kata Fickar, hakim juga tidak memiliki kewajiban untuk mengikuti seluruh pendapat atau teori yang disampaikan ahli. Keterangan tersebut, ujar dia, hanya menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara.

Oleh karena itu, apabila hakim memiliki pandangan berbeda, bukan berarti ahli yang menyampaikan pendapat sebelumnya telah melakukan tindak pidana. Fickar pun justru melihat persoalan yang dapat dibawa ke ranah pidana apabila terdapat pemalsuan mengenai identitas atau kualifikasi akademik seorang ahli.

Dicontohkan dia, seseorang mengaku memiliki gelar akademik tertentu atau mengklaim kompetensi yang sebenarnya tidak pernah diperolehnya untuk mendapatkan legitimasi ketika memberikan keterangan di persidangan. Dalam situasi demikian, yang dipersoalkan bukan substansi pendapat akademiknya, melainkan dugaan kepalsuan identitas atau gelar yang digunakan.

"Jadi yang bisa dituntut itu kepalsuan gelarnya, bukan pendapatnya," tutur Fickar.

Lebih lanjut, Fickar menilai, harus ada pembedaan antara laporan yang mempersoalkan pendapat ahli dan laporan yang mempersoalkan fakta mengenai jenjang pendidikan atau kualifikasi akademik seseorang. Keduanya, kata Abdul, memiliki dasar pengujian hukum yang berbeda.

Di sisi lain, Ahmad menekankan bahwa independensi ahli harus tetap dilindungi tanpa menghilangkan kemungkinan pertanggungjawaban hukum apabila kebohongan memang terbukti.

"Kesimpulan saya, hukum pidana harus digunakan untuk menindak kebohongan yang terbukti, bukan untuk menghukum perbedaan pendapat keilmuan," ujar Ahmad.

Baca juga artikel terkait AHLI atau tulisan lainnya dari Ayu Mumpuni

tirto.id - News Plus
Reporter: Ayu Mumpuni
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Andrian Pratama Taher