tirto.id - Proyek Jalan Layang Non Tol (JLNT) Pluit sepanjang 1,5 kilometer yang mulai dibangun sejak 2015 sempat terhenti selama sekitar satu dekade. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyebut penghentian tersebut terjadi karena perubahan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta terhentinya proyek terkait Pulau G.
Dalam peninjauan di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (20/11/2026), Pramono menjelaskan bahwa stagnasi proyek bernilai sekitar Rp600 miliar itu tidak sepenuhnya disebabkan oleh pengembang.
"Jadi jalan layang non-tol Pluit ini sudah dibangun sejak tahun 2015, kemudian mengalami kemacetan karena ada perubahan policy sendiri dari Pemerintah DKI Jakarta. Jadi tidak sepenuhnya kesalahan ada pada pengembang. Mayoritas sebenarnya malah di Pemerintah DKI Jakarta," ujar Pramono.
Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Tbk, Bacelius Ruru, mengonfirmasi bahwa penghentian sementara proyek dilakukan sejalan dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta pada masa lalu yang turut menghentikan pembangunan Pulau G.
"Tapi kenapa dihentikan? Saya kira kami mengikuti kebijakan pemerintah DKI pada waktu itu dan oleh karena pembangunan Pulau G juga terhenti, maka bagian dari yang berkaitan dengan Pulau G, ini juga terhenti sementara. Kami berterima kasih kepada Bapak Gubernur yang bersedia untuk meneruskan kebijakan pembangunan ini," kata Bacelius Ruru.
Secara teknis, pembangunan JLNT Pluit merupakan bagian dari kontribusi tambahan reklamasi. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta, Afan Ardiansyah Idris, menyampaikan bahwa penghitungan ulang besaran kontribusi serta penyesuaian teknis akan dilakukan bersama.
"Pembangunan jalan layang non tol ini merupakan salah satu bentuk dari kontribusi tambahan reklamasi. Mengenai besarannya akan dilakukan perhitungan kembali, pak Gubernur. Kemudian nanti mengenai apa-apa yang akan disesuaikan kita akan bahas bersama," ucap Afan.
Sementara itu, Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Heru Suwondo, menjelaskan bahwa secara struktural JLNT Pluit sudah hampir rampung sejak berhenti sekitar 2016. Pekerjaan yang tersisa mencakup pengerjaan oprit, pengaspalan keseluruhan, pemasangan penerangan jalan umum (PJU), drainase, serta expansion joint.
Heru juga memaparkan sejumlah kendala lapangan yang perlu dibenahi, mulai dari penyempitan jalur turun karena keberadaan rumah pompa, bangunan baru di sekitar titik turun dan putaran arah, aktivitas pengepul barang bekas di kolong jembatan, hingga vandalisme di ujung jalan layang.
Kini, Pemprov DKI Jakarta menargetkan penyelesaian proyek tersebut beserta tiga jembatan terkait agar dapat rampung pada akhir Maret 2027 dan diresmikan pada April 2027. Pramono menilai rampungnya akses sepanjang 1,5 kilometer ini akan mempersingkat waktu tempuh, mengurai hambatan di persimpangan, serta mempermudah mobilitas warga Pluit dan Muara Karang menuju akses tol.
Penulis: Amanda Lathifah Laksmana Putri
Editor: Andrian Pratama Taher
Masuk tirto.id


































