Menuju konten utama

Alarm Penurunan Pendapatan Dunia Usaha Makin Mengkhawatirkan

Ketimpangan antara kenaikan biaya di tingkat produsen dan ruang kenaikan harga di tingkat konsumen inilah yang menjadi titik rawan bagi marjin usaha.

Alarm Penurunan Pendapatan Dunia Usaha Makin Mengkhawatirkan
Warga mengambil uang melalui mesin anjungan tunai mandiri (ATM) di kawasan Jagakarsa, Jakarta, Rabu (1/7/2026). Bank Indonesia mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Mei 2026 tercatat sebesar Rp10.415,9 triliun atau tumbuh sebesar 10,8 persen secara tahunan (yoy) yang dipengaruhi oleh penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih. ANTARA FOTO/Rakha Raditya Yahya/YU
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Potret perekonomian nasional agak mengkhawatirkan. Hal ini tercermin dari kinerja sektor riil. Setelah sempat melaju relatif stabil pada pertengahan tahun, tren pertumbuhan penerimaan dunia usaha di Indonesia menunjukkan kecenderungan melambat yang cukup signifikan mendekati penghujung 2026.

Data indikator riil per 31 Oktober 2026 yang diungkap oleh Chief Economist BCA, David Sumual, merekam bahwa pertumbuhan penerimaan pelaku usaha tertekan ke level 7,0 persen (yoy), merosot jauh dibandingkan posisi April 2026 yang sempat menyentuh angka 24,4 persen. Bahkan apabila sektor jasa keuangan dikeluarkan dari perhitungan, penerimaan pelaku usaha tertahan di angka 11,3 persen (yoy).

Perlambatan arus pendapatan korporasi ini tidak terjadi secara terpisah dari kondisi konsumsi rumah tangga. Di saat yang sama, denyut belanja masyarakat tercatat mengalami kontraksi hingga minus 2,9 persen pada Oktober 2026.

Melandainya penerimaan dunia usaha menjadi penanda penting karena arus kas (cash flow) merupakan penopang utama korporasi dalam menentukan langkah strategis, mulai dari belanja modal (capital expenditure), ekspansi kapasitas usaha, hingga kemampuan mempertahankan maupun menyerap tenaga kerja.

David dalam forum Indonesia Economic Outlook 2027 National Seminar, menjelaskan bagaimana dinamika sektor riil beririsan dengan pelemahan belanja masyarakat, tekanan di industri otomotif, ketergantungan impor bahan baku, hingga masalah industri manufaktur nasional.

"Buat perbankan, kondisi sektor riil pastinya akan sangat menentukan kinerja dari perbankan. Pertanyaan yang sering ditanyakan di mana-mana adalah: untuk mendorong pertumbuhan, kreditnya dulu yang kita kucurkan dari sisi supply ataukah dari sisi demand-nya dulu? Dari sisi penerimaan pelaku usaha, kita melihat trennya sampai Oktober kecenderungannya menurun. Bahkan dari sisi belanja masyarakat di Oktober angkanya sudah minus 2,9 persen,” kata David dikutip Kamis (19/11/2026).

Ia menilai keresahan mengenai ketahanan sektor riil berakar pada penurunan kontribusi sektor manufaktur terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional yang terus berlangsung selama lebih dari dua dekade. Sektor yang dahulu menjadi penggerak utama penyerapan tenaga kerja formal kini pangsanya mengecil secara konsisten.

David memaparkan bahwa pangsa sektor manufaktur Indonesia terhadap PDB pernah berada di kisaran 22 persen pada 2011, bahkan jika ditarik lebih jauh ke era 1980-an hingga 1990-an sempat mendekati 30 persen. Kini, kontribusi sektor manufaktur bergerak di kisaran 19 persen.

Penurunan pangsa manufaktur ini tidak bisa dilepaskan dari persaingan ketat global, terutama sejak Cina bergabung dengan World Trade Organization (WTO) pada 2001, serta meningkatnya mekanisasi dan otomatisasi dalam sepuluh tahun terakhir.

"Dulu di tahun 80-an, 90-an sampai awal 2000-an, salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor manufaktur. Kalau kita lihat sekarang, elastisitas pertumbuhan kita terhadap pertambahan penduduk kelihatannya makin lama makin menurun. Salah satunya karena penyerapan sektor manufaktur makin kecil. Yang kedua, memang dalam 10 tahun terakhir mekanisasi dan otomatisasi terus meningkat,” kata David.

Pelaku usaha kerupuk perkecil ukuran

Pekerja menyelesaikan pembuatan kerupuk berbahan dasar tepung tapioka di kawasan Rorotan, Jakarta Utara, Rabu (18/11/2026). Menurut pelaku usaha kerupuk, mereka terpaksa memperkecil ukuran kerupuknya dikarenakan kenaikan harga tepung tapioka mencapai Rp18 ribu hingga Rp21 ribu per kilogramnya dari harga sebelumnya yakni Rp11 ribu hingga Rp12 ribu per kilogramnya. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz

Dari sisi investasi, arus penanaman modal dalam sepuluh tahun terakhir lebih banyak mengalir ke sektor padat modal serta sektor ekstraktif dan hilirisasi mineral seperti nikel dan turunannya.

Meski mendongkrak ekspor, hilirisasi mineral memiliki daya serap tenaga kerja langsung yang jauh lebih rendah dibandingkan sektor perkebunan seperti kelapa sawit yang menyerap lebih dari 9 juta tenaga kerja langsung dan sekitar 7 juta tenaga kerja tidak langsung.

Lebih jauh, perlambatan penerimaan usaha juga berkelindan dengan menyusutnya kelas menengah. David mengutip data BPS yang menunjukkan penurunan jumlah kelas menengah sebanyak 11 juta orang sejak 2019 hingga 2026. Mereka yang kehilangan pekerjaan atau terdampak PHK banyak beralih ke sektor informal dan UMKM, terutama di bidang perdagangan makanan dan minuman.

Padahal, sekitar 60 hingga 70 persen UMKM berada di sektor perdagangan yang didominasi barang impor atau bahan makanan sehingga persaingannya sangat ketat.

Tekanan Sektor Otomotif Menghambat Laju Industri

Tekanan terhadap kinerja usaha juga terlihat jelas pada sektor otomotif. Pertumbuhan penjualan mobil komersial melambat bertahap dari 106,1 persen yoy pada April 2026 menjadi 24,4 persen pada Oktober 2026.

Secara volume unit, penjualan mobil memang masih mencatat pertumbuhan, tetapi secara nominal pendapatan cenderung tertahan karena harga jual di pasar cenderung turun di tengah maraknya kompetisi dan masuknya kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang menekan harga kendaraan bermotor konvensional (Internal Combustion Engine/ICE).

Persoalan manufaktur domestik kian terasa jika melihat struktur impor. Sekitar 70 persen dari total impor Indonesia berupa bahan baku. Ketika industri hulu atau antara di dalam negeri belum mencukupi, proses produksi barang jadi maupun ekspor terpaksa bergantung pada pasokan bahan baku impor.

David menyoroti bahwa inflasi di tingkat produsen sudah merangkak naik di kisaran 7 persen akibat kenaikan harga energi dan komoditas turunan seperti bahan baku plastik, karet, dan logam dasar, sementara inflasi di tingkat konsumen (IHK) masih relatif lebih rendah di kisaran 3,2-3,4 persen.

Ketimpangan antara kenaikan biaya di tingkat produsen dan ruang kenaikan harga di tingkat konsumen inilah yang menjadi titik rawan bagi marjin usaha.

"Dari total impor, sekitar 70 persen berupa bahan baku. Jadi kalau tidak ada impor bahan baku, barang jadi kita berupa barang ekspor tidak bisa diproduksi. Di sisi lain, inflasi produsen sudah naik sekitar 7 persen karena kenaikan harga energi dan bahan baku, tapi di tingkat konsumen belum naik setinggi itu. Transmisi ini yang harus kita waspadai,” katanya.

Sejalan dengan kehati-hatian dunia usaha, pertumbuhan impor barang modal juga melambat tajam menjadi 1,3 persen pada September 2026 setelah sempat mencapai 26,5 persen pada Juni 2026.

Di sisi lain, indikator PMI manufaktur aktual justru bergerak menguat ke level 54,0 pada Oktober 2026, sementara belanja modal pemerintah pada September naik 27,1 persen dan kredit investasi tetap bertahan di kisaran 23 persen.

Ketimpangan antar-indikator ini menunjukkan bahwa meski aktivitas tertentu dan belanja pemerintah masih menopang, pelaku usaha tetap bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan ekspansi baru.

Evaluasi Ekspansi dan Tuntutan Kepastian Kebijakan

Dari sisi pelaku usaha, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sanny Iskandar, mengakui bahwa ketidakpastian global dan domestik mendorong sebagian masyarakat menahan pengeluaran, yang pada gilirannya memengaruhi penerimaan dunia usaha secara berbeda-beda antar-sektor.

Ketika penerimaan tertekan, perusahaan melakukan evaluasi terhadap langkah bisnis ke depan, termasuk menahan ekspansi. Langkah penahanan ekspansi ini bisa berupa penundaan penambahan karyawan baru secara masif, penundaan penerapan inovasi atau teknologi baru, hingga penjagaan arus kas melalui efisiensi.

"Pada beberapa sektor, penahanan melakukan ekspansi memuat langkah-langkah seperti menahan menambah karyawan baru secara masif, menahan implementasi inovasi dan teknologi baru, hingga menjaga cashflow dengan melakukan efisiensi,” kata Sanny kepada Tirto.

Sanny juga manegaskan bahwa penguatan dolar AS terhadap rupiah berdampak pada dinamika bisnis sektor yang mengandalkan bahan baku impor, termasuk otomotif. Sementara itu, kesulitan produsen menaikkan harga jual tidak dipicu faktor tunggal, melainkan kombinasi kondisi pasar, daya beli, dan persaingan yang perlu dipetakan secara rinci di tiap sektor.

Terkait ketergantungan impor bahan baku, Apindo menilai kebutuhan impor sulit dihindari apabila pasokan domestik belum memenuhi kebutuhan dari sisi kualitas maupun kuantitas. Kerentanannya pun berbeda antara sektor yang memang belum memiliki substitusi lokal dengan sektor yang mengimpor untuk menjaga cadangan pasokan.

“Mengenai potensi pemangkasan belanja modal (capex), efisiensi operasional, maupun penundaan rekrutmen, keputusan tiap perusahaan bergantung pada sektor dan kondisi keuangannya masing-masing,” tuturnya.

Adapun, terkait dukungan kebijakan dari pemerintah, pelaku usaha menekankan dua hal utama untuk mendukung kelancaran dunia usaha, yakni kepastian hukum dan kepastian kebijakan. Kepastian hukum akan menawarkan regulasi yang jelas bagi dunia usaha untuk beroperasi hingga dijamin legalitas dan keamanan beroperasi.

Lalu, kepastian kebijakan akan membantu dunia usaha dari segi kemudahan beroperasi, pemberian insentif, hingga membantu dunia usaha menetapkan langkah jangka menengah dan panjang.

“Jika keduanya diwujudkan, kemudahan berusaha di Indonesia dapat menarik investor,” ujarnya.

Baca juga artikel terkait DUNIA USAHA atau tulisan lainnya dari Nanda Aria

tirto.id - Ekbis
Reporter: Nanda Aria
Penulis: Nanda Aria
Editor: Bayu Septianto