Menuju konten utama

GMTD Bantah PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16,3 Hektare

PT GMTD membantah klaim kemenangan PT Hadji Kalla atas sengketa lahan 16,3 hektare di Makassar dan menegaskan putusan PN tidak menetapkan kepemilikan tanah.

GMTD Bantah PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16,3 Hektare
Sengketa Lahan KALLA Group dengan PT GMTD. Tirto.id/MN Abdurrahman
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) membantah klaim PT Hadji Kalla yang menyatakan memenangkan sengketa lahan seluas 163.262 meter persegi atau sekitar 16,3 hektare di kawasan Tanjung Bunga, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Direktur Utama GMTD Ali Said menegaskan bahwa putusan pengadilan sama sekali tidak menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah atas objek tanah tersebut.

“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat. Pernyataan yang tidak didukung oleh amar putusan pengadilan tentunya tidak memiliki kredibilitas,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Kamis (19/11/2026).

Pernyataan GMTD tersebut merespons klaim kuasa hukum PT Hadji Kalla yang menyatakan, “Ya, kita dimenangkan. Ya, dimenangkan,” dalam konferensi pers pada Kamis (19/11/2026).

Pihak Kalla turut mengklaim telah membuktikan bahwa objek sengketa merupakan milik mereka.

Menanggapi hal itu, Ali menerangkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tertanggal 12 November 2026 hanya menyatakan gugatan GMTD tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) atas pertimbangan aspek formil.

Putusan tersebut bukan putusan materiil yang membatalkan hak kepemilikan GMTD ataupun membenarkan tindakan pihak Kalla di lapangan.

“Bagaimana mungkin suatu pihak mengklaim telah dimenangkan oleh pengadilan atas kepemilikan tanah, sementara gugatan baliknya sendiri dinyatakan tidak dapat diterima dan tidak satu pun amar putusan menetapkannya sebagai pemilik tanah? Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang benar, bukan interpretasi sepihak yang menyesatkan,” tegas Ali.

Keabsahan Sertifikat dan Langkah Hukum Lanjutan

GMTD menegaskan sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454 atas nama perseroan seluas 163.262 meter persegi tetap berlaku sah dan tidak dibatalkan oleh pengadilan.

Kepemilikan GMTD didukung oleh riwayat sertifikat yang tercatat sejak 1971, sejumlah putusan pengadilan terdahulu yang berkekuatan hukum tetap (inkracht), serta pelaksanaan eksekusi resmi oleh PN Makassar pada 3 November 2025.

Perkara ini bermula dari dugaan penguasaan fisik lahan secara sepihak oleh pihak Kalla melalui pengerahan alat berat serta penimbunan tanah di atas lahan perseroan.

Atas peristiwa tersebut, GMTD memastikan akan terus menempuh proses hukum atas dugaan penyerobotan lahan secara paksa, sekaligus mengkaji langkah hukum terhadap berbagai pernyataan pihak Kalla yang dinilai merugikan reputasi perseroan.

GMTD juga mengingatkan bahwa sengketa lahan ini menyangkut kepentingan daerah. Pasalnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar tercatat sebagai pemegang saham resmi di tubuh perseroan.

Baca juga artikel terkait SENGKETA TANAH atau tulisan lainnya dari Novita Lestari

tirto.id - Flash News
Reporter: Novita Lestari
Penulis: Novita Lestari
Editor: Mochammad Fajar Nur