Menuju konten utama

Pemerintah Tetapkan 42 Mineral Kritis, Lima Komoditas Dihapus

Lima komoditas yang tidak lagi tercantum dalam daftar terbaru adalah hafnium, merkuri, palladium, ruthenium, dan thorium.

Pemerintah Tetapkan 42 Mineral Kritis, Lima Komoditas Dihapus
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan keterangan kepada media di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/kye
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan 42 jenis komoditas yang tergolong dalam klasifikasi mineral kritis melalui Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 434.K/MB.01/MEM.B/2026. Kepmen ESDM tersebut ditandatangani Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Bahlil Lahadalia, pada 10 November 2026.

Jumlah puluhan komoditas tersebut kini berkurang lima komoditas dibandingkan daftar mineral kritis sebelumnya sebagaimana Keputusan Menteri ESDM Nomor 296.K/MB.01/MEM.B/2023.

Lima komoditas yang tidak lagi tercantum dalam daftar terbaru adalah hafnium, merkuri, palladium, ruthenium, dan thorium.

Sementara itu, 42 komoditas yang masih tergolong mineral kritis meliputi aluminium, antimoni, barium, berilium, besi, bismut, boron, feldspar, fluorspar, fosfor, galena, galium, germanium, grafit, indium, kadmium, kalium, kalsium.

Lalu, kobal, kromium, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, nikel, niobium, platinum, selenium, seng, silika, sulfur, skandium, stronsium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, wolfram, vanadium, dan zirkonium.

Pemerintah menetapkan mineral kritis berdasarkan kepentingan ekonomi dan industri strategis nasional, kerentanan pasokan, serta ketahanan cadangan untuk menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku fasilitas pengolahan dan pemurnian.

Kriteria kepentingan ekonomi dan industri strategis nasional mencakup mineral yang menjadi bahan baku industri strategis, termasuk industri pertahanan dan keamanan negara, peningkatan nilai ekonomi nasional dan nilai tambah, tingkat kebutuhan dan penyerapan dalam negeri, serta keterbatasan substitusi.

Penetapan mineral kritis dapat menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dalam mengatur tata kelola serta tata niaga industri pertambangan mineral dan mineral ikutannya, termasuk sisa hasil pengolahan dan pemurnian.

Daftar tersebut juga menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan fiskal di bidang pertambangan mineral, kebijakan pengutamaan mineral untuk kebutuhan dalam negeri, penerbitan perizinan berusaha, peningkatan penyelidikan dan penelitian, serta peningkatan kewajiban eksplorasi lanjutan bagi pemegang izin pertambangan.

Baca juga artikel terkait MINERAL atau tulisan lainnya dari Muhammad Naufal

tirto.id - Flash News
Reporter: Muhammad Naufal
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Andrian Pratama Taher