tirto.id - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) menaikkan status penanganan perkara kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.
Peningkatan status perkara tersebut diputuskan setelah Tim Joint Investigasi Polda NTT melaksanakan gelar perkara khusus pada Kamis (19/11/2026) sore di Polda NTT.
Perkembangan penanganan kasus yang dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT tertanggal 12 November 2026 itu disampaikan Kabidhumas Polda NTT Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., saat memberikan keterangan kepada awak media di Lobi Bidhumas Polda NTT, Kamis malam.
Henry menjelaskan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual dengan korban berinisial RWM dan terlapor YL. Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Kamis, 12 November 2026, sekitar pukul 00.00 WITA, di salah satu rumah dinas di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang.
Menurut Henry, keputusan meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan diambil setelah penyidik melakukan serangkaian pendalaman terhadap keterangan saksi dan sejumlah alat bukti.
Dalam proses penyelidikan, Tim Joint Investigasi telah memeriksa 13 orang saksi, termasuk lima saksi tambahan. Penyidik juga mengkaji hasil visum et repertum, pemeriksaan psikologis, serta keterangan ahli psikologi, medis, dan pidana.
Seluruh keterangan dan bukti tersebut kemudian dikorelasikan untuk memperkuat proses penanganan perkara.
"Peningkatan perkara ke tahap penyidikan merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk membuat terang dugaan tindak pidana yang dilaporkan. Setiap keterangan dan alat bukti akan diuji secara cermat, objektif, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," jelas Henry.
Ia menegaskan, penyidik akan terus mendalami perkara tersebut dengan pendekatan pendekatan investigasi ilmiah (scientific investigation).
Dalam penanganan kasus ini, penyidik mencantumkan Pasal 6 huruf c juncto Pasal 15 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Henry mengatakan, penerapan pasal-pasal tersebut masih menjadi bagian dari proses pendalaman dan pengujian kecukupan alat bukti.
Selain itu, karena perkara ini melibatkan kepala daerah yang masih menjabat, penyidik juga memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Kabareskrim Nomor 1 Tahun 2022.
Tahapan selanjutnya, penyidik akan melengkapi administrasi penyidikan dan menyiapkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kejaksaan.
Penyidik juga akan meminta penjelasan tentang jenis tindakan hukum yang memerlukan persetujuan Pengadilan Negeri serta menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk terlapor.
Polda NTT selanjutnya akan mengajukan permohonan fasilitasi persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri melalui Bareskrim Polri sesuai prosedur yang berlaku.
Di tengah proses hukum tersebut, Polda NTT menegaskan komitmennya untuk menangani perkara secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.
Henry juga memastikan perlindungan terhadap korban dan saksi menjadi perhatian penyidik. Pendampingan psikologis bagi korban dan saksi diharapkan terus dilakukan melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT.
"Kami berkomitmen agar seluruh proses penyidikan berjalan tertib, objektif, dan tuntas sesuai ketentuan hukum. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap korban dan saksi menjadi perhatian penting. Kami juga memastikan identitas korban harus dijaga dan proses pendampingan psikologis terus diperhatikan," tegasnya.
Polda NTT turut mengimbau masyarakat dan media untuk tidak menyebarkan spekulasi maupun informasi yang belum terverifikasi terkait perkara tersebut. Kerahasiaan identitas korban juga diminta tetap dijaga.
"Kami mengharapkan dukungan media dan masyarakat untuk bersama-sama mengawal proses ini secara bijak. Mari hormati proses hukum yang sedang berjalan, jaga kerahasiaan identitas korban, dan berikan ruang aman bagi korban maupun saksi," tutup Henry.
Penulis: Mario Wihelmus PS
Editor: Dipna Videlia Putsanra
Masuk tirto.id

































