Menuju konten utama

Kemenkum Gratiskan Pendaftaran Hak Cipta 19 Jenis Karya

Sebelumnya, pencipta karya dikenakan tarif sekitar Rp200 ribu untuk setiap lagu atau ciptaan yang didaftarkan.

Kemenkum Gratiskan Pendaftaran Hak Cipta 19 Jenis Karya
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (tengah) bersama Dirjen Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar (kanan) dan Ketua Perkumpulan Reproduksi Cipta Indonesia (PRCI) Kartini Nurdin (kiri) memberikan keterangan dalam konferensi pers Kebijakan Persetujuan Tarif Nol Rupiah Layanan Pencatatan Hak Cipta dan Rekomendasi Penutupan SItus di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (26/10/2026). Kementerian Hukum mengumumkan pemberlakuan tarif nol rupiah atau gratis untuk 19 layanan pencatatan hak cipta yang mencakup bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/tom.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Kementerian Hukum menghapus biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP untuk pendaftaran pencatatan hak cipta untuk 19 jenis ciptaan, di antaranya karya musik, literasi, buku, artikel ilmiah, hingga seni rupa.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyatakan regulasi yang mengatur pembebasan biaya pendaftaran untuk karya lagu telah lebih dulu diterbitkan. Sementara itu, Peraturan Menteri Hukum untuk pembebasan biaya hak cipta di bidang literasi dan seni rupa telah merampungkan proses harmonisasi dan siap diundangkan pada awal pekan depan.

"Insyaallah mulai hari Senin, Pak, nanti Bapak punya artikel daftar nanti gratis, nol rupiah, Pak. Semua buku dan lain-lain sebagainya. 19 jenis hak ciptaan, Pak, nol rupiah," kata Supratman dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI di Ruang Sidang Komisi XIII DPR RI, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Supratman untuk menjawab pertanyaan Anggota Komisi XIII DPR RI, Askweni, yang mengaku masih dikenakan tarif PNBP saat mendaftarkan hak cipta artikel jurnal publikasinya pada 7 November 2026 lalu di hadapan pimpinan rapat, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya.

Supratman mengakui kebijakan pembebasan tarif pencatatan hak cipta ini membuat negara berpotensi kehilangan pemasukan PNBP sekitar Rp43 miliar per tahun. Sebelumnya, pencipta karya dikenakan tarif sekitar Rp200 ribu untuk setiap lagu atau ciptaan yang didaftarkan.

Meski demikian, Supratman menilai langkah tersebut justru akan mendorong gairah para kreator untuk mendaftarkan karyanya tanpa terbebani biaya awal. Kementerian Hukum akan mengalihkan skema pungutan PNBP ke tahap komersialisasi atau perjanjian lisensi setelah karya tersebut menghasilkan nilai ekonomi.

"Tetapi, dengan kita berlakukan nol rupiah, semakin banyak orang mendaftarkan lagunya. Nanti, di perjanjian lisensinya yang akan kami pungut PNBP-nya. Jadi, setelah menghasilkan, baru kami pungut PNBP-nya," jelas Supratman.

Untuk mengoptimalkan skema baru tersebut, pemerintah tengah membangun Pusat Data Lagu dan Musik yang terhubung dengan Sistem Informasi Lagu dan Musik milik Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Melalui sistem digital yang terintegrasi, potensi royalti yang dapat dihimpun diproyeksikan mencapai Rp500 miliar hingga Rp1 triliun sehingga mampu menutupi potensi kehilangan PNBP dari biaya pendaftaran awal.

Baca juga artikel terkait HAK CIPTA atau tulisan lainnya dari Muhammad Rayfahd Haykal

tirto.id - Flash News
Reporter: Muhammad Rayfahd Haykal
Penulis: Muhammad Rayfahd Haykal
Editor: Fadrik Aziz Firdausi