Menuju konten utama

KPK Gali Sestama BNPB soal Dugaan Plotting Anggaran DSP

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Rustian dinilai mengetahui mekanisme pengadaan tersebut secara menyeluruh.

KPK Gali Sestama BNPB soal Dugaan Plotting Anggaran DSP
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (6/11/2026). tirto.id/Auliya Umayna
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pengaturan pembagian proyek pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada swasta atau vendor tertentu.

Pendalaman itu dilakukan dengan memeriksa Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Rustian, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana kebencanaan tersebut pada Kamis (19/11/2026).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan penyidik menggali pengetahuan Rustian mengenai proses pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran DSP.

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Rustian dinilai mengetahui mekanisme pengadaan tersebut secara menyeluruh.

“Artinya yang mengetahui secara menyeluruh bagaimana proses mekanisme pengadaan yang bersumber dari DSP atau Dana Siap Pakai itu dilakukan,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Budi menjelaskan penyidik mendalami mekanisme penunjukan langsung dalam pengadaan yang menggunakan DSP.

“Seperti apa penunjukan langsung ini dilakukan di lingkungan BNPB, siapa yang menunjuk, siapa yang melakukan plotting pembagian dan sebagainya. Karena, penggunaan dana DSP untuk pengadaan barang dan jasa ini tidak melalui proses dan mekanisme seperti lelang dan sebagainya, tapi memang ada keistimewaan dengan syarat-syarat tertentu instansi tersebut bisa melakukan penunjukan langsung,” ujar Budi.

Menurut Budi, penyidik menelusuri kemungkinan adanya konflik kepentingan, pemberian kickback, hingga dugaan pembagian proyek kepada vendor tertentu.

“Nah, penunjukan langsung ini basisnya seperti apa, yang kemudian menimbulkan adanya konflik kepentingan, kemudian ada kickback, kemudian ada plotting atau pembagian proyek-proyek itu kepada vendor-vendor tertentu saja, dan sebagainya,” kata Budi.

Dia menambahkan penyidik menggali hal tersebut dari pengetahuan Rustian selaku KPA. Sebab, pelaksanaan pengadaan yang didalami KPK disebut tidak lagi menggunakan kelompok kerja (pokja), melainkan memungkinkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penunjukan langsung.

“Itu semuanya didalami pengetahuan dari Saudara RUS selaku KPA. Karena, memang pelaksanaannya tidak lagi menggunakan semacam Pokja, tapi kemudian PPK ini langsung bisa melakukan pelaksanaan penunjukan langsung tersebut,” tutur Budi.

Sebagai informasi, KPK kembali memeriksa Rustian dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa yang menggunakan DSP di lingkungan BNPB.

“Pemeriksaan saksi-saksi dalam dugaan TPK [tindak pidana korupsi] terkait pengadaan barang dan jasa yang menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Budi, Kamis (19/11/2026).

Selain Rustian, penyidik KPK juga memeriksa Donny Immanuel Haratua Situmeang, aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas sebagai analis kebencanaan BNPB.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) terhadap 14 orang terkait BNPB. Dalam operasi tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka.

Mereka adalah Bima Setiawan selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB, Suharyanto; Richard Erlangga selaku Tenaga Ahli Kepala BNPB saat itu; serta Gabriel Purwaka Sigit selaku kepala sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB.

KPK juga menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka, yakni Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan.

Dalam perkara ini, KPK telah menyita barang bukti dengan total nilai sekitar Rp5,47 miliar. Barang bukti tersebut meliputi uang tunai Rp3,35 miliar, US$7.500, SG$9.000, 56 keping emas seberat 133 gram senilai Rp315,8 juta, serta tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta.

Selain itu, penyidik turut menyita aset kripto senilai Rp1,10 miliar. Perkara ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa suap dan konflik kepentingan dalam pengelolaan Dana Siap Pakai untuk penanganan darurat kebencanaan periode 2024–2026.

Baca juga artikel terkait KASUS KORUPSI atau tulisan lainnya dari Hanang Septioyudho

tirto.id - Flash News
Reporter: Hanang Septioyudho
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Fadrik Aziz Firdausi