Menuju konten utama

KPK Duga Ada Aliran Uang ke BPK Terkait Kasus Bupati Pemalang

Dugaan tersebut muncul setelah penyidik menemukan adanya komunikasi antara Anom dan pihak BPK Perwakilan Jawa Tengah.

KPK Duga Ada Aliran Uang ke BPK Terkait Kasus Bupati Pemalang
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro (tengah) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2026). KPK menahan empat orang tersangka yakni Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, Lilik Budi Suprianto, Setya Budi Dias Oktavianto dan Mohamad Haris pascaoperasi tangkap tangan (OTT) pada (28/7) serta menyita barang bukti uang tunai sejumlah Rp 2 miliar terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pemalang. ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/agr
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga terdapat aliran uang ke pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kasus dugaan suap pengaturan hasil audit yang melibatkan Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro.

Dugaan tersebut muncul setelah penyidik menemukan adanya komunikasi antara Anom dan pihak BPK Perwakilan Jawa Tengah.

"Ada dugaan ke sana (aliran uang ke BPK RI). Jadi ini masih ditelusuri ya soal ada dugaan pengondisian yang dilakukan oleh para pihak," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Budi mengatakan penyidik telah memeriksa mantan Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah untuk mendalami dugaan pengondisian audit laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Dalam perkembangannya, KPK juga menduga praktik pengondisian temuan audit tersebut memiliki pola serupa dengan kasus korupsi yang berkaitan dengan audit BPK di Kabupaten Muara Enim.

Ia menjelaskan dalam kasus Klaten terdapat dugaan dropping atau penghilangan sejumlah temuan audit. Penyidik menduga pola serupa juga terjadi dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

"Dugaannya demikian (pihak BPK RI sama dengan kasus Kabupaten Muara Enim). Jadi, soal audit keuangan, soal dropping temuan, tentunya ini ditelaah, dianalisis, ini menjadi kewenangan siapa? Apakah kewenangan di tingkat daerah atau kemudian juga ada kewenangan di tingkat pusat?" kata Budi.

Ia mencontohkan dalam penyidikan perkara Muara Enim, KPK tidak hanya menelusuri keterlibatan pihak BPK Perwakilan Sumatra Selatan, tetapi juga mendalami kemungkinan keterlibatan pihak di tingkat pusat.

"Di perkara Muara Enim, penyidik dalam melakukan penelusurannya tidak berhenti kepada pihak-pihak di BPK Perwakilan Sumatra Selatan, tapi kemudian cross ke BPK tingkat pusat," imbuhnya.

Menurut Budi, pendalaman terhadap BPK pusat diperlukan untuk mengidentifikasi pembagian kewenangan dalam proses audit keuangan pemerintah daerah, termasuk kewenangan untuk mengondisikan atau menghilangkan temuan audit.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ahmad Luthfi HR. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menjerat Anom.

Budi mengatakan penyidik mendalami dugaan pengaturan audit BPK di Pemalang melalui pemeriksaan terhadap Ahmad Luthfi.

"Untuk perkara Pemalang hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap saudara AL yang juga merupakan kepala perwakilan BPK Jawa Tengah. Dalam pemeriksaan ini penyidik mendalami soal dugaan adanya pengaturan audit BPK di Pemalang," kata Budi, Rabu (11/11/2026).

Ia menyebut penyidik masih mendalami bentuk pengondisian temuan audit yang diduga dilakukan dalam pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Baca juga artikel terkait KASUS KORUPSI atau tulisan lainnya dari Hanang Septioyudho

tirto.id - Flash News
Reporter: Hanang Septioyudho
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama