tirto.id - Seorang warga bernama Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub mengajukan gugatan terhadap Undang-Undang (UU) Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pemohon meminta agar syarat usia minimum calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) diturunkan menjadi 19 tahun.
Gugatan tersebut tercantum dalam situs resmi MK yang teregister dengan nomor perkara 432/PUU-XXIV/2026. Pemohon menggugat Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur persyaratan usia minimum capres dan cawapres.
Sebagai informasi, Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 menetapkan syarat usia minimum capres dan cawapres adalah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub yang berstatus sebagai pengajar/aktivis menilai, batas usia 40 tahun membatasi hak warga negara yang memiliki kemampuan untuk menjadi capres atau cawapres. Dia juga mengaitkan gugatannya dengan putusan MK terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka.
“Putusan MK 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan putusan MA 742 K/TUN/2026 menyebabkan Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026. Hal ini menyebabkan kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pasal 169 huruf q berusia paling rendah 40 tahun membatasi hak konstitusi pemohon. Padahal negara menjamin kedudukan dan hak yang sama,” katanya.
Pemohon menilai usia tidak seharusnya menjadi satu-satunya tolok ukur untuk menentukan kecakapan seseorang dalam menduduki jabatan presiden maupun wakil presiden. Menurutnya, pembatasan usia berpotensi mengesampingkan warga negara yang memiliki kapasitas untuk memimpin.
“Pemohon mengusulkan agar usia paling rendah 19 tahun dapat dipertimbangkan sebagai alternatif persyaratan, dengan penilaian terhadap kecakapan dan integritas calon,” ujarnya.
Atas dasar itu, Pemohon meminta MK menyatakan frasa "berusia paling rendah 40 tahun" dalam Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:
'Berusia paling rendah 40 tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah atau berusia paling rendah 19 tahun cakap dalam kejujuran, amanah, mampu menyampaikan ide-ide dalam sebuah gagasan dan cerdas. Yang dapat menjadi pertimbangan Presiden dalam memenuhi (pasal 46 ayat 2 UU MD3) Presiden mengusulkan Wapres sekaligus kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR'.
Sidang perdana gugatan itu dijadwalkan mulai pada 25 November 2026.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id


































