tirto.id - Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) akan mengangkat tantangan tatanan dunia, demokrasi, dan posisi Indonesia dalam hubungan internasional melalui Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2026 yang bakal digelar Sabtu (21/112026).
Pendiri FPCI, Dino Patti Djalal, mengatakan Indonesia perlu mengambil peran dalam mendorong perubahan tatanan dunia ke arah yang lebih damai. Namun, menurutnya, upaya tersebut juga harus diikuti dengan komitmen Indonesia untuk mempertahankan demokrasi dan reformasi.
"Bagi kami yang paling penting adalah Indonesia itu tetap berada di jalur demokrasi dan reformasi," kata Dino dalam media briefing di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).
Dino mengatakan tema besar konferensi tahun ini adalah “Independent and Active Foreign Policy: How to Keep Indonesia, and the World Order, Moving in the Right Direction”. Tema tersebut diangkat karena FPCI menilai kondisi dunia saat ini tengah bergerak ke arah yang keliru dan membutuhkan upaya bersama untuk memperbaikinya.
"Artinya apa? Kami percaya bahwa sekarang ini dunia sedang salah arah, going in the wrong direction," ujarnya.
Dia bilang FPCI juga akan membahas sejumlah persoalan yang berkaitan dengan posisi Indonesia di tingkat internasional. Salah satunya berkaitan dengan penilaian Morgan Stanley Capital International (MSCI) terhadap kondisi pasar modal Indonesia.
"Kita bisa bilang MSCI ngabur dan lain sebagainya, tapi tetap yang menjadi acuan dari para investor itu adalah MSCI," ucap Dino.
MSCI sebelumnya menyoroti sejumlah anomali dalam perdagangan saham Indonesia dan memperingatkan adanya risiko penurunan klasifikasi pasar Indonesia menjadi standalone market apabila persoalan tersebut tidak dibenahi.
Dino mengatakan pemerintah perlu menindaklanjuti evaluasi tersebut agar Indonesia tetap berada dalam kategori emerging market MSCI.
Selain pasar modal, Dino menyebut agenda pembahasan mencakup reformasi kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia, kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, ASEAN, mineral kritis, kecerdasan buatan (AI), El Nino, hingga kabut asap lintas batas (transboundary haze).
Dalam kesempatan yang sama, Executive Secretary FPCI & Director of CIFP, Calvin Khoe, menyebut jumlah pendaftar telah mencapai 11.612 orang per Rabu (18/112026). Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi sekitar 14.000 peserta hingga hari pelaksanaan.
“Per hari ini yang sudah daftar itu ada 11.612 orang. Di hari, sekarang hari Rabu ya. Kita masih ada hari Kamis dan hari Jumat. Biasanya itu akan bertambah mungkin dalam bisa bertambah 2.000 sampai 3.000 lagi. 14.000-an kurang lebih sampai 14.000 sampai di hari Sabtu,” ungkap Calvin.
Ia pun mencatat sebanyak 55 duta besar yang terakreditasi untuk Indonesia dan ASEAN telah mengonfirmasi kehadiran. Konferensi satu hari tersebut akan menghadirkan 102 pembicara dalam 29 sesi.
CIFP 2026 juga akan menyediakan sesi diplomasi klinik yang memungkinkan peserta berdialog langsung dengan duta besar selama tiga hingga lima menit. Sebanyak 34 duta besar, termasuk perwakilan Amerika Serikat, Iran, dan Singapura, telah mengonfirmasi partisipasi dalam sesi tersebut.
Calvin menegaskan CIFP merupakan forum masyarakat sipil yang independen dan bukan bagian dari kegiatan pemerintah. Forum tersebut dirancang untuk mempertemukan pemerintah, akademisi, diplomat, dan masyarakat dalam membahas persoalan kebijakan luar negeri.
Konferensi tahun ini merupakan penyelenggaraan ke-10 sejak pertama kali digelar pada 2015. Kegiatan tersebut sempat tidak diselenggarakan pada 2020 dan 2021 akibat pandemi COVID-19.
Penulis: Novita Lestari
Editor: Bayu Septianto
Masuk tirto.id


































