tirto.id - Kekosongan kursi wakil presiden pascamundurnya Gibran Rakabuming Raka seketika menggeser pusaran politik ke panggung Senayan. Sejumlah spekulasi, manuver, hingga kalkulasi kalkulus politik mulai bermunculan ke permukaan.
Salah satu isu paling krusial yang kini tengah menjadi sorotan tajam para pengamat dan politisi adalah peta kekuatan di parlemen, khususnya menyangkut seberapa besar signifikansi dan peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia dalam menentukan sosok calon wakil presiden (cawapres) pengganti putra sulung Presiden ke-7, Jokowi, tersebut.
Di satu sisi, nama Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, mendadak masuk ke dalam radar bursa cawapres pengganti. Dukungan internal pun mengalir, salah satunya datang dari Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung yang menilai bahwa pimpinan parlemen muda tersebut memiliki kualifikasi mumpuni untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Kendati demikian, ketika berbicara mengenai kalkulasi riil di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sejauh mana institusi para senator ini mampu menjadi penentu arah kebijakan politik nasional? Apakah suara 152 anggota DPD akan menjadi poros penentu, ataukah mereka sekadar menjadi pelengkap dalam skenario besar yang telah dirancang oleh kekuatan partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)?
Posisi DPD: Antara Peluang dan Realitas Politik

Peluang masuknya representasi daerah dalam bursa pencalonan sejatinya bukan tanpa dasar. Wakil Ketua DPD Tamsil Linrung secara terbuka mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memerlukan figur pendamping yang mampu memberikan nilai tambah kepemimpinan secara substantif, terutama yang memiliki pengalaman kuat dalam memperjuangkan kepentingan daerah.
Menurut Tamsil, kriteria tersebut mutlak diperlukan guna merespons berbagai persoalan mendesak di tingkat regional.
"Kalau berlandaskan Asta Cita, maka beliau perlu didampingi oleh seorang yang memiliki pengalaman dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Memiliki penerimaan dari kalangan masyarakat secara luas dan memenuhi kriteria secara konstitusional," ujar Tamsil kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Lebih lanjut, Tamsil berpandangan bahwa sosok pengganti Gibran harus mampu menghadirkan solusi konkret atas problem ketimpangan fiskal serta memperkuat jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
"Bisa memberikan solusi atas keluhan daerah mengenai keseimbangan dan keadilan fiskal. Memperkuat hubungan pemerintah pusat dan daerah dan bisa memelihara keseimbangan politik yang tidak hanya didominasi partai politik," imbuhnya.

Menanggapi dinamika yang menyeret namanya ke dalam bursa cawapres, Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, memilih untuk bersikap tenang. Dalam keterangannya pada Sabtu (14/11/2026), Sultan menegaskan bahwa fokus utama institusi yang dipimpinnya saat ini bukanlah perebutan kursi kekuasaan, melainkan memastikan proses transisi kepemimpinan nasional berjalan mulus, damai, dan konstitusional.
"Posisi dan tugas DPD RI adalah menyukseskan dan mendukung siapa pun dan kapan pun nama yang akan diusulkan oleh Presiden Prabowo," ujar Sultan.
Sultan juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk menyudahi berbagai energi politik yang terkuras pada hal-hal kurang produktif selama dua tahun ke belakang, agar pemerintahan ke depan dapat fokus melanjutkan program pembangunan bersama wakil presiden terpilih.
DPD Sebagai Penentu atau Sekadar Pelengkap?

Di luar optimisme internal lembaga legislatif daerah tersebut, para pengamat politik dan hukum tata negara justru membaca realitas yang jauh lebih pragmatis di balik layar perpolitikan Senayan. Dominasi partai politik di parlemen dinilai menjadi variabel determinan yang membuat ruang gerak DPD menjadi sangat terbatas.
Pengamat Hukum Tata Negara sekaligus Anggota Badan Pekerja KIKA, Hendriansyah Hamzah, berpandangan bahwa kalkulasi politik praktis di tingkat nasional hampir selalu tunduk pada konfigurasi kekuatan partai politik pendukung pemerintah yang menguasai mayoritas kursi di DPR.
"Yang memang yang langsung punya garis komando dari partai adalah DPR. Jadi kalkulasi politik tentu akan lebih mudah dibaca kalau kita membaca suara partai-partai, apalagi itu sudah clear gitu ya," ujar Hendriansyah kepada Tirto, Senin (16/11/2026).
Ia menambahkan, apabila merujuk pada persentase koalisi pendukung pemerintah di parlemen yang mencapai angka di atas 80 persen, maka secara hitung-hitungan matematis politik, kekuatan tersebut sudah sangat dominan.
"Tapi kalau kemudian itu dipastikan adalah suara yang mayoritas pendukung Prabowo, ya enggak ada lagi gunanya 152 suara itu sebenarnya. Karena pada akhirnya menurut saya itu pasti akan moderat, dia akan mengikuti arus utamanya," ucapnya.
Pandangan senada juga disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah. Menurut Dedi, lobi-lobi politik yang menentukan justru akan terkonsentrasi di tingkat fraksi partai politik DPR, bukan DPD, yang sudah terjadi jauh sebelum presiden mengajukan nama secara resmi.
"Secara umum lobi politik di DPD memang akan muncul, meskipun riaknya kecil, mengingat dua tokoh yang akan dipilih sama-sama dari kubu serumpun, dan pemilihan itu bukan kontestasi, bahkan lobi-lobi nyaris tidak ada," ungkap Dedi saat dihubungi Tirto, Senin.
Dedi menegaskan bahwa dalam skenario pengajuan dua nama oleh presiden, siapapun yang akhirnya terpilih tidak akan memicu gesekan berarti di tingkat elite karena figur-figur tersebut umumnya sudah dikurasi berdasarkan selera kekuasaan yang selaras.
Adapun, saat ini nama yang santer mencuat ke publik adalah Sufmi Dasco Ahmad dan Ahmad Muzani, yang keduanya berasal dari internal Partai Gerindra.
"Pertama, Presiden akan mengusulkan dua nama yang sama-sama diinginkan, sehingga siapa pun yang dipilih tidak akan bermasalah. Sisi lain, lobi politik akan bergulir lebih awal bahkan sebelum presiden usulkan secara resmi, lobi paling riuh justru akan dihadapi di fraksi DPR juga Parpol. DPD secara umum hanya akan menjadi pelengkap, bukan penentu," jelas Dedi.
Sementara itu, Peneliti Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati, menilai bahwa struktur kelembagaan DPD yang tidak berbasis pada fraksi partai politik membuat para senator cenderung sulit membangun blok kekuatan tawar-menawar yang ketat dalam Sidang Istimewa MPR.
"Saya pikir DPD RI sepertinya kecil kemungkinan menjadi blok suara sendiri dalam sidang istimewa MPR karena mereka akan melebur menjadi anggota MPR bersama anggota DPR lainnya," ujar Wasisto saat berbincang dengan Tirto.
Menimbang Sisi Konstitusional dan Prospek Pemilihan di MPR

Meskipun realitas politik memperlihatkan dominasi kuat partai politik, dari sudut pandang hukum tata negara, keberadaan 152 anggota DPD yang melebur ke dalam Sidang Paripurna MPR tetap memiliki bobot legitimasi yang diatur oleh konstitusi.
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Fadli Ramadhanil, membedah aspek normatif dan objektif dari proses pemilihan wakil presiden pengganti ini. Menurutnya, pemilihan dua calon wakil presiden pengganti itu merupakan kesempatan bagi presiden untuk melihat sosok yang ideal untuk mendampinginya. Lebih lanjut, kualifikasinya juga mesti setara dengan kualifikasi presiden.
“Tentu saja orang yang dipilih mestinya orang yang punya integritas baik, kapabel, dan bisa membantu presiden menjalankan fungsi-fungsi tugas kepresidenan,” ujar Fadli kepada Tirto.
Meski tak menafikan bahwa suara 152 anggota DPD cukup besar di MPR, Fadil menilai bahwa keberadaan mereka tetap akan menginduk kepada suara partai politik yang ada di DPR. Apalagi, calon yang diajukan nantinya sudah sesuai kriteria presiden yang didukung oleh mayoritas partai di parlemen.
“Logikanya sebetulnya sederhananya begini, orang yang akan diajukan oleh presiden adalah dua orang yang secara syarat objektif itu sudah memenuhi kualifikasi. Nah, tinggal kemudian nanti akan dipilih dalam proses pemilihan di MPR dalam pendekatan subjektivitas dari masing-masing anggota,” kata dia.
Penulis: Nanda Aria
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id

































