tirto.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan perpajakan hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.064,0 triliun atau 76,6 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp2.693,7 triliun.
Jika dirinci, penerimaan perpajakan hingga akhir Oktober 2026 terdiri dari penerimaan pajak senilai Rp1.796,8 triliun atau 76,2 persen dari target APBN senilai Rp2.357,7 triliun. Secara sektoral, penerimaan PPh nonmigas konsisten meningkat berkat pemulihan dunia usaha dan perbaikan sistemik administrasi pajak.
Sementara itu, setoran PPh migas membukukan lonjakan signifikan mencapai 84,7 persen, yang didorong oleh reli kenaikan harga minyak mentah di pasar internasional.
"PPh nonmigas naik karena aktivitas ekonomi dan administrasi pajak. Kalau PPh migas kenaikannya 84,7 persen, yang di sebelah kiri itu adalah tumbuh seiring dengan naiknya harga minyak bumi itu sendiri," ujar Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, dalam konferensi pers APBN KiTa periode Oktober 2026 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).
Sementara, penerimaan dari pos PPN dan PPnBM turut menunjukkan tren peningkatan yang kuat. Pertumbuhan kedua jenis pajak konsumsi tersebut merefleksikan solidnya daya beli serta tingginya tingkat konsumsi masyarakat di dalam negeri.
Di sisi lain, setoran dari sektor PBB terpantau mengalami sedikit perlambatan atau kontraksi teknis. Suahasil meluruskan bahwa kondisi tersebut murni dipicu oleh pergeseran waktu jatuh tempo pembayaran dan diproyeksikan bakal terefleksi utuh dalam laporan tutup tahun anggaran pada Desember mendatang.
"Penerimaan PBB agak sedikit terkontraksi karena kemarin ada perubahan pergeseran pembayaran. Tapi nanti akan muncul di dalam APBN, di dalam press conference APBN tutup tahun bulan Desember," jelasnya.
Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai hingga 31 Oktober 2026 dilaporkan mencapai Rp267,2 triliun atau 79,5 persen dari target APBN 2026 yang sebesar Rp336,0 triliun.
Kendati tumbuh 23,2 persen dibanding Oktober 2025 yang masih sebesar Rp1.459,0 triliun, namun Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, mengatakan penerimaan perpajakan masih kurang Rp514 triliun hingga akhir 2026.
Sebab, pemerintah memproyeksikan realisasi penerimaan pajak hingga akhir tahun (outlook) sebesar Rp2.310,8 triliun atau sekitar 98 persen dari target APBN.
Namun, jika dihitung dari target awal yang ditetapkan pemerintah, penerimaan pajak yang harus dikejar pemerintah untuk periode November-Desember 2026 mencapai Rp560.9 triliun.
“Penerimaan pajak telah terkumpul Rp1.796,8 triliun. Hampir Rp1.800 triliun telah dikumpulkan oleh teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak. Bukan pekerjaan yang mudah mengumpulkan Rp1.800 triliun dan masih ada Rp514 triliun yang masih harus dikumpulkan oleh teman-teman pajak," ujar Suahasil.
Suahasil menerangkan sisa target penerimaan pajak senilai ratusan triliun rupiah tersebut memiliki peranan yang sangat vital dalam menopang kesinambungan berbagai pos belanja negara, mulai dari pembiayaan infrastruktur, jaring pengaman sosial, hingga belanja operasional pelayanan publik.
"Rp514 triliun dipakai buat apa? Untuk belanja negara. Saya mohon dukungan dari seluruh masyarakat, seluruh media untuk kita bisa mengumpulkan penerimaan pajak karena itu akan digunakan untuk belanja negara juga," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto mengakui, pihaknya harus melakukan langkah ekstra (extra effort) untuk mencapai target penerimaan pajak. Dalam hal ini, Bendahara Negara itu akan mengoptimalkan sektor-sektor kontributor utama untuk menggenjot penerimaan pajak di akhir 2026.
“Kami akan mengoptimalkan sektor-sektor kontributor utama untuk penerimaan kami dari trading (perdagangan), manufacturing (manufaktur), jasa perusahaan, serta transportasi pergudangan dan pengangkutan, kemudian juga sektor-sektor ekonomi digital yang mulai berkembang dengan baik,” kata Bimo.
DJP juga akan terus memantau kepatuhan para wajib pajak. “Sekaligus memastikan level of playing field dengan sektor-sektor ekonomi yang masih konvensional non-digital.” imbuhnya.
Di sisi lain, pada awal September 2026 DJP juga telah melakukan penghapusan maupun pengurangan sanksi administratif kepada wajib pajak. Hal itu dilakukan untuk memberikan kemudahan fasilitas bagi seluruh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara wajar.
Tidak hanya itu, implementasi pajak minimum global (global minimum tax) juga diharapkan dapat mengurangi permasalahan terkait erosi basis-basis perpajakan, praktik Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), serta untuk mengurangi kompetisi tarif PPh badan yang tidak sehat antarnegara. Kemudian, implementasi PPH Pasal 22 marketplace juga diharapkan dapat memberikan keadilan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Sekaligus juga mempermudah tata cara pemotongan pajak, jadi keadilan tercipta untuk seller, untuk buyer, sekaligus untuk negara dan juga untuk rakyat sebagai bagian yang dibiayai pembangunannya oleh negara. Kemudian pemungutan PPN atas layanan digital luar negeri SPPTDLN,” jelas Bimo.
Selain itu, di sisa 2026 DJP juga berkomitmen untuk tetap menjaga basis kepatuhan pajak melalui pengawasan pembayaran masa, hingga tindakan-tindakan penindakan, audit, bukti permulaan penyelidikan penagihan.
Sekaligus juga upaya-upaya “super extra effort” lainnya yang tentu dari data dari institusi pemerintahan, asosiasi pemerintah daerah, maupun dari institusi bisnis lainnya, data-data dari sektor keuangan, perbankan maupun non-perbankan, dan juga data-data dari pihak ketiga.
“Yang bisa kami gunakan untuk menguji data-data yang ada di Coretax kami, ini akan kami optimalkan terus selama dua bulan terakhir ini,” lanjut Bimo.
Bukan Pekerjaan Mudah Kejar Target Penerimaan Pajak Rp514 Triliun
Upaya pemerintah mengejar kekurangan penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun dalam waktu kurang dari dua bulan dinilai bukan pekerjaan mudah. Meski penerimaan pajak hingga Oktober tumbuh 23,2 persen secara tahunan, pemerintah tetap membutuhkan strategi ekstra untuk memastikan tambahan penerimaan dapat terkumpul tanpa mengganggu aktivitas ekonomi yang menjadi sumber utama penerimaan negara.
Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution, Ronny P. Sasmita, menilai pemerintah masih memiliki sejumlah ruang untuk menggali penerimaan pajak. Namun, upaya tersebut perlu diarahkan pada perluasan basis pajak dan penutupan kebocoran penerimaan, bukan sekadar meningkatkan tekanan terhadap wajib pajak yang selama ini sudah patuh.
Menurut Ronny, sektor perdagangan, manufaktur, jasa perusahaan, transportasi dan pergudangan, serta ekonomi digital masih menyimpan potensi penerimaan yang dapat dioptimalkan. Pengawasan perlu diperkuat terutama terhadap pelaporan omzet, transaksi afiliasi, kewajiban PPh badan, dan PPN.
"Jadi, strategi utamanya bukan hanya memperketat penagihan, tapi memperluas basis pajak, menutup kebocoran, dan meningkatkan kepatuhan melalui administrasi yang lebih efektif," ujar Ronny kepada Tirto, Senin (16/11/2026).
Selain sektor-sektor tersebut, pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap sektor sumber daya alam. Ronny menilai, pelaporan produksi, volume ekspor, harga jual, royalti, hingga transaksi antarperusahaan terafiliasi perlu dicermati untuk memastikan kewajiban perpajakan telah dipenuhi secara benar.
Penguatan integrasi data perpajakan dengan data keuangan dan kepemilikan aset juga menjadi penting. Langkah ini dapat membantu DJP mengidentifikasi kelompok berpenghasilan tinggi maupun aktivitas ekonomi yang belum sepenuhnya masuk ke dalam sistem perpajakan.
Karena itu, pemerintah juga perlu mengevaluasi insentif perpajakan yang tidak terbukti memberikan manfaat ekonomi memadai.
Senada, Direktur Eksekutif Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptono, menilai mengejar kekurangan Rp514 triliun untuk mencapai outlook penerimaan Rp2.310,8 triliun merupakan tantangan besar bagi otoritas pajak. DJP membutuhkan upaya ekstra, tetapi tetap harus menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan dan keberlangsungan aktivitas bisnis.
Menurut Prianto, pemerintah perlu menghindari strategi yang justru menekan wajib pajak patuh dan mengganggu arus kas perusahaan. Ia mengibaratkan kebijakan tersebut seperti "memotong angsa emas", yakni mengambil penerimaan dalam jangka pendek dengan risiko merusak sumber penerimaan pada masa mendatang.
Salah satu langkah yang dapat segera dioptimalkan adalah pemanfaatan kebijakan pengurangan sanksi administratif sebesar 100 persen melalui Kep-239/PJ/2026. Kebijakan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong wajib pajak melunasi pokok pajak terutang sebelum tutup buku 2026.
“Langkah tercepat untuk mencairkan piutang pajak adalah mendorong wajib pajak melunasi pokok pajak terutang sebelum tutup buku 2026. Promosi agresif atas penghapusan sanksi administratif 100 persen, sesuai Kep-239/PJ/2026 diharapkan dapat memberikan injeksi kas instan ke penerimaan negara tanpa memicu sengketa perpajakan yang panjang,” tutur Prianto kepada Tirto, Senin (16/11/2026).
Selain itu, DJP dapat mengoptimalkan pendekatan behavioral nudging melalui pengiriman pengingat atau teguran terarah kepada wajib pajak. Langkah ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan pencocokan data pihak ketiga dan data perbankan, misalnya melalui surat elektronik maupun Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK).
Pendekatan tersebut diharapkan mendorong wajib pajak melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) secara sukarela. Pada saat bersamaan, pencocokan data juga dapat digunakan untuk menguji keandalan informasi yang dimiliki DJP dalam masa transisi menuju implementasi penuh Coretax.
Dari sisi perluasan basis penerimaan, Prianto menilai pengawasan ekonomi digital perlu diperkuat. Salah satunya melalui optimalisasi pemungutan PPh Pasal 22 atas transaksi melalui marketplace dengan tarif 0,5 persen dari peredaran bruto yang berlaku sejak 1 Oktober 2026. Pengawasan terhadap penerimaan PPN Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) juga perlu ditingkatkan.
“Pendekatan ini memperluas basis pajak tanpa membebani sektor penyumbang tradisional seperti industri pengolahan dan perdagangan konvensional,” lanjutnya.
Selain itu, Prianto juga mendorong pemeriksaan pajak berbasis risiko. Meski aktivitas audit ditargetkan meningkat 25 persen, pemeriksaan sebaiknya diarahkan kepada sektor dengan kesenjangan pajak (tax gap) tinggi maupun korporasi yang terindikasi melakukan praktik transfer pricing secara agresif.
Menurutnya DJP perlu menghindari pemeriksaan yang tidak tepat sasaran atau sekadar mengejar wajib pajak yang mudah dijangkau. Pemeriksaan yang terlalu menekan perusahaan patuh justru berpotensi merusak kerangka pengendalian pajak atau Tax Control Framework yang tengah dibangun dunia usaha.
Instrumen lain yang perlu diamankan adalah implementasi Global Minimum Tax (GMT). Kebijakan pajak minimum global tersebut berlaku bagi grup perusahaan multinasional dengan pendapatan konsolidasi di atas 750 juta euro.
Melalui kebijakan ini, pemerintah dapat menarik pajak tambahan (top-up tax) atas keuntungan yang sebelumnya berpotensi tidak dikenai pajak secara memadai akibat praktik penggerusan basis pajak dan pengalihan laba.
Jatuh tempo pembayaran GMT pada akhir 2026 juga menjadi salah satu peluang penerimaan yang perlu dipersiapkan DJP. Namun, Prianto menekankan bahwa seluruh langkah tersebut tetap harus ditopang kepastian hukum dan kualitas pelayanan administrasi perpajakan.
"Pada akhirnya, kepatuhan kooperatif (cooperative compliance) antara fiskus dan wajib pajak korporasi harus terjalin dengan baik," ujarnya.

Sementara itu, Ekonom CORE Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai upaya mengejar penerimaan pajak tidak bisa hanya mengandalkan langkah ekstra dari administrator pajak. Penerimaan negara juga sangat bergantung pada perkembangan aktivitas ekonomi yang secara alamiah memengaruhi kemampuan masyarakat dan dunia usaha dalam membayar pajak.
Menurut Yusuf, perbaikan pertumbuhan ekonomi dari kuartal I-III 2026 menjadi modal bagi pemerintah untuk menggenjot penerimaan pada akhir tahun. Jika aktivitas ekonomi terus bergerak, setoran pajak berpeluang meningkat seiring dengan bertambahnya kegiatan usaha, konsumsi, dan transaksi ekonomi.
"Menurut saya memang kombinasi keduanya ini menjadi krusial karena kita tidak bisa mengandalkan salah satu di antaranya saja," kata Yusuf kepada Tirto, Senin (16/11/2026).
Meski begitu, ia mengingatkan pemerintah untuk menjaga ekosistem perekonomian agar momentum pemulihan tidak terganggu. Salah satu tantangannya adalah kenaikan inflasi pangan yang dipengaruhi dampak lanjutan El Nino. Tekanan harga pangan dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan pada akhirnya berdampak terhadap aktivitas konsumsi yang menjadi salah satu sumber penerimaan pajak.
Selain itu, persepsi pelaku usaha terhadap prospek ekonomi juga berpengaruh terhadap realisasi investasi. Ketidakpastian mengenai kondisi perekonomian pada kuartal keempat 2026 dan tahun berikutnya dapat membuat investor menunda keputusan untuk menanamkan modal.
Padahal, keputusan investasi yang mulai dilakukan pada akhir tahun berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi baru yang kemudian berkontribusi terhadap penerimaan pajak. Karena itu, menurut Yusuf, pemerintah perlu menjaga kepercayaan pelaku usaha agar aktivitas investasi tetap berjalan.

Dari sisi administrasi perpajakan, Yusuf menilai intensifikasi merupakan langkah yang lebih realistis untuk dikejar dalam waktu singkat dibandingkan ekstensifikasi. Perluasan basis pajak melalui penambahan wajib pajak baru membutuhkan waktu, sehingga kontribusinya terhadap penerimaan dalam dua bulan terakhir 2026 relatif sulit diandalkan.
Sebaliknya, DJP masih dapat mengoptimalkan pemeriksaan untuk memastikan pajak terutang telah dibayarkan sesuai kewajiban. Pemeriksaan juga dapat difokuskan kepada wajib pajak besar untuk menguji kesesuaian pelaporan dan pembayaran pajak dengan ketentuan yang berlaku.
"Intensifikasi yang menurut kami lebih relevan dikejar dalam dua bulan terakhir ini. Misalnya dalam proses pemeriksaan, apakah pajak terutang yang dibayarkan oleh wajib pajak itu sudah sesuai dengan kewajiban mereka atau tidak," ujar Yusuf.
Namun, ia menilai optimalisasi penerimaan juga perlu didukung percepatan belanja pemerintah. Belanja negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat memberikan stimulus bagi aktivitas ekonomi. Ketika belanja pemerintah meningkat, permintaan barang dan jasa ikut bergerak sehingga membuka peluang bertambahnya transaksi ekonomi dan setoran pajak.
Menurut Yusuf, tantangan saat ini justru terlihat pada realisasi belanja pemerintah daerah. Meskipun transfer ke daerah (TKD) telah mencapai sekitar 90 persen dari pagu, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih terbatas. Artinya, dana yang telah ditransfer pemerintah pusat belum sepenuhnya dibelanjakan oleh pemerintah daerah.
“Tapi realisasi APBD-nya yang masih terbatas. Artinya kan dana yang sudah ditransfer dari pemerintah pusat itu tidak langsung dibelanjakan oleh pemerintah daerah, masih ditahan, gitu. Nah, kenapa ditahan? Ini juga sebenarnya tidak sepenuhnya salah pemda juga, karena pertama, ini bisa jadi mereka menahan dananya khawatir di awal tahun depan mereka tidak punya dana (untuk belanja),” terang Yusuf.
Karenanya, percepatan realisasi belanja daerah perlu menjadi perhatian pemerintah. Sebab, stimulus fiskal yang tidak terserap secara optimal akan mengurangi dorongan terhadap aktivitas ekonomi yang dibutuhkan untuk menopang penerimaan pajak.
Kendati masih terdapat peluang untuk meningkatkan penerimaan, Yusuf menilai pemerintah tetap berpotensi mengalami kekurangan dari target yang ditetapkan. Berdasarkan perhitungan CORE Indonesia, shortfall penerimaan pajak pada 2026 diperkirakan berada di kisaran Rp100 triliun.
Proyeksi tersebut didasarkan pada asumsi bahwa kondisi perekonomian masih relatif membaik sehingga kekurangan penerimaan tidak terlalu besar. Namun, angka tersebut dapat berubah apabila aktivitas ekonomi pada dua bulan terakhir justru mengalami perlambatan.
"Shortfall-nya mungkin sekitar Rp100 triliun-an. Jadi, memang tidak terlalu besar. Tapi kalau seandainya ternyata kondisi perekonomiannya di dua bulan terakhir ini justru memburuk, bisa jadi shortfall-nya jadi lebih besar dari asumsi atau perhitungan kami," pungkas Yusuf.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Bayu Septianto
Masuk tirto.id

































