Indeks Pajak

Budi menekankan pentingnya mempertajam redistribusi beban pajak agar asas keadilan benar-benar terwujud bagi seluruh lapisan wajib pajak.

Klaim Presiden Prabowo mengeluarkan kebijakan baru agar perempuan hamil wajib membayar pajak tidak pernah ditemukan di berbagai portal berita yang kredibel.

Pemerintah akan terlebih dahulu melihat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi serta kondisi daya beli masyarakat sebelum menarik pajak baru.

DJP berdalih belum memiliki program kerja spesifik pada 2027 yang secara khusus menarik pajak dari pemilik rumah kontrakan atau properti sewaan.

Pemerintah bebaskan pajak konsolidasi BUMN di Danantara selama tiga tahun. Insentif hanya berlaku untuk merger dan restrukturisasi BUMN.

Dalam video asli, Gema Goeyardi, Founder & CEO Astronacci tidak pernah mengatakan bahwa rakyat dipaksa membayar pajak karena utang Indonesia.

Saat zakat berubah sebagai tax credit, pengawasan berlapis menjadi konsekuensi yang tidak dapat dihindari.

MUI mendorong zakat dijadikan pemotong pajak langsung agar umat tidak membayar ganda. Pakar memperingatkan risikonya terhadap penerimaan negara.

Bahlil tidak pernah menyatakan klaim tersebut dan sampai saat ini tidak ada pajak khusus untuk pengguna HP.

MUI mendesak integrasi zakat dan pajak untuk hapus beban pajak ganda. Ketua Baznas sebut perlu kesepahaman jika zakat masuk APBN.

Hingga kini, tidak ada kebijakan atau usulan mengenai pajak pejalan kaki. Klaim itu muncul dari hoaks lama tentang pejalan kaki bisa kena tilang elektronik.

Pajak tidak berlaku untuk seluruh penggunaan air tanah, melainkan hanya untuk pengambilan atau pemanfaatan air tanah yang memenuhi ketentuan tertentu.

DPR meminta pemerintah untuk memikirkan ulang perihal keterlibatan Babinsa dalam institusi pajak.

DJP resmi bisa meminta data keuangan konglomerat, pejabat, hingga wajib pajak berisiko tinggi dari lembaga keuangan dan penyedia jasa aset kripto.

DJP libatkan Babinsa dan Bhabinkamtibnas dalam pembangunan jejaring informasi perpajakan. Mengapa menuai polemik?

Bimo menegaskan bahwa pemerintah akan menerbitkan aturan perpajakan untuk sejumlah pekerjaan yang tetap dikenakan pajak di PFII dan akan diatur lewat PMK.

Surat Edaran DJP Nomor SE-8/PJ/2026 menekankan pentingnya pengawasan wilayah melalui kegiatan pengumpulan data ekonomi.

Tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang menyatakan kewarganegaraan seseorang dapat dicabut hanya karena tidak membayar pajak.

BPK menemukan 2.317 aset sitaan pajak senilai Rp2,66 triliun belum dilelang. Pengelolaan aset DJP dinilai berisiko hambat penerimaan negara.

BPK kembali soroti penagihan pajak Kemenkeu yang lemah. Piutang perpajakan membengkak jadi Rp116,78 triliun, termasuk banyak piutang macet tak tertagih.