Indeks Pajak

Dari masa ke masa, rakyat tak henti didera sejumlah pajak. Terkadang, pungutan di tengah berbagai keterbatasan hidup berhasil menyulut perlawanan.

Pemerintah menaikkan PPN menjadi 12 persen 2025, di sisi lain perusahaan banyak yang luput dari pembayaran pajak. Kok bisa?

Meski belanja online masih bergairah, tapi ada kekhawatiran minat belanja masyarakat tahun depan akan berkurang. Mengapa?

Pelaku UMKM yang dapat memanfaatkan insentif tersebut adalah mereka yang memiliki omzet maksimal Rp4,8 miliar per tahun.

Perwakilan massa mengaku tidak menutup kemungkinan akan kembali turun ke jalan jika kebijakan PPN 12 persen tetap berjalan di masa depan.

Arief mengaku mereka hanya ingin menyerahkan petisi penolakan langsung ke Setneg, tetapi diadang oleh kepolisian sehingga tidak bisa maju ke Setneg.

Namun, BI mengingatkan bahwa ada faktor lain selain besaran PPN yang bisa mempengaruhi inflasi di Indonesia.

Simak 2 pajak baru untuk kendaraan bermotor yang berlaku mulai 2025. Cek simulasinya di sini. 

Pemberlakuan kebijakan ini sebagai upaya pemerintah dalam memberi perhatiannya terhadap perekonomian kelas menengah.

Pajak karbon di Indonesia adalah solusi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Berikut informasi tentang apa itu pajak karbon, tujuan, dan tarifnya.

Informasi mengenai opsen pajak kendaraan 2025. Simak dasar hukum dan tujuan pemberlakuannya.

Deputi Direktur CITA, Ruben Hutabarat, menilai penerapan PPN 12 persen hanya untuk barang mewah merupakan kebijakan yang moderat atau win-win solution.

Pajak penjualan barang mewah yang direncanakan untuk industri otomotif sedang dalam masa pengkajian.

Target penerimaan PPh badan 2025 turun 13,68 persen dari target penerimaan PPh badan pada 2024. Bagaimana PPN?

Pemerintah dinilai perlu memungut pajak dari orang-orang kaya. Kebijakan ini lebih baik ketimbang menaikkan PPN 12% yang mencekik rakyat kelas bawah.

Airlangga mengatakan, perbincangan penundaan penerapan kenaikan PPN 12 persen juga belum dibahas dengan Presiden Prabowo.

Menaikkan PPN menjadi 12 persen dengan mengacu kepada negara maju dianggap tak tepat karena Indonesia masih berstatus sebagai negara berkembang.

DPRD DKI Jakarta berniat menarik retribusi dari para pedagang kantin sekolah. Padahal mereka selama ini kembang kempis membayar sewa lapak ke pihak sekolah.

Pelaku UMKM menjerit memikul beban PPN 12 persen. Mereka mengais pelanggan yang pergi. Pemerintah dengarkanlah suara rakyat.

Piter meminta pemerintah menyiapkan solusi bagi wajib pajak belum terdigitalisasi karena core tax lebih menyasar wajib pajak yang melek digital.