Indeks Pajak

Ekonomi
20 jam lalu

Percepat Likuiditas Usaha, DJP Cairkan Restitusi Rp208,68 T

Direktorat Jenderal Pajak mencairkan restitusi pajak Rp208,68 triliun hingga Oktober 2026. Pemerintah mempercepat pencairan bagi UMKM dan padat karya.
News Plus
Minggu, 8 Nov

Berburu Tiket Nataru: Diskon Ada, Harga Murahnya Mana?

Pemerintah beri diskon PPN tiket pesawat ekonomi domestik 100% buat Nataru. Namun di lapangan harga tiket rute padat tetap tembus Rp2 juta lebih.
Ekonomi
Jumat, 6 Nov

Cadangan Devisa RI Naik Jadi 146,8 Miliar Dolar AS pada Oktober

Cadangan devisa Indonesia naik menjadi 146,8 miliar dolar AS pada Oktober 2026, didorong penarikan pinjaman luar negeri dan penerimaan pajak.
Sosial Budaya
Jumat, 6 Nov

Gempita AI di Malaysia: Bayar ChatGPT & AI Bisa Kurangi Pajak

Pemerintah Malaysia jor-joran mengenalkan masyarakatnya melek terhadap penggunaan AI. Bahkan, warga yang berlangganan AI diberikan keringanan pajak.
Ekonomi
Selasa, 3 Nov

Suahasil Tegaskan Tak Ada Pengenaan Pajak Transfer Antarbank

Menkeu meluruskan kebijakan yang dimaksud merupakan implementasi sistem perpajakan untuk transaksi digital luar negeri.
Hukum
Selasa, 3 Nov

KPK Periksa Anak Eks Pejabat Pajak M Haniv

Feby diperiksa terkait kasus dugaan gratifikasi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Kementerian Keuangan.
Ekonomi
Senin, 2 Nov

Airlangga Sebut Wacana Kenaikan PTKP Baru akan Dibahas 2027

Masih lamanya pembahasan wacana kenaikan batas PTKP juga diamini Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara. 
Ekonomi
Senin, 2 Nov

DJP Sebut Pajak Digital Tak Otomatis Buat Transfer Dana Kena PPN

Sistem ini tak dimaksudkan untuk mengenakan PPN atas transfer dana personal maupun kiriman uang masyarakat.
News Plus
Senin, 2 Nov

Dampak Bagi Fintech & Bank saat Pikul Tugas Pungut Pajak Digital

Pajak digital akan mulai dipungut lewat bank dan fintech. Bisakah dongkrak penerimaan negara, atau justru menambah beban nasabah dan pelaku usaha?
Ekonomi
Jumat, 30 Okt

Pemerintah Siapkan Insentif Pajak Rp632 T, Manufaktur Terbanyak

Suahasil menjelaskan insentif perpajakan merupakan potensi pajak yang secara aturan seharusnya dipungut oleh negara.
Politik
Jumat, 30 Okt

Perbandingan Pajak Pembalut di Indonesia dan Negara ASEAN

Simak perbandingan tarif pajak produk menstruasi di Malaysia, Singapura, Thailand, dan negara ASEAN lainnya.
News Plus
Jumat, 30 Okt

Pro-Kontra PPN untuk Pembalut: Bisakah Dihapus untuk Keadilan?

Sejumlah pihak mendukung agar penghapusan pajak untuk pembalut dan sanitasi menstruasi lain, tetapi harus dikawal agar harga bisa turun usai pajak 0 persen.
Ekonomi
Jumat, 30 Okt

PT CNI Pertahankan Konsistensi Pemenuhan Kewajiban Pajak

Pengelolaan perpajakan menjadi salah satu aspek penting dalam tata kelola perusahaan pertambangan.
Politik
Kamis, 29 Okt

Daftar Negara yang Sediakan Pembalut Gratis dan Pangkas Pajak

Ini daftar 14 negara dan wilayah yang menyediakan produk menstruasi gratis atau memberi keringanan pajak untuk membantu mengatasi kemiskinan menstruasi.
Ekonomi
Kamis, 29 Okt

Hashim Sebut Pembiayaan Program Beres bila Pajak Sesuai UU

Hashim juga menyoroti rasio penerimaan negara terhadap PDB yang baru sekitar 12 persen.
Ekonomi
Rabu, 28 Okt

PPN Pembalut Jadi Sorotan, DJP: Kategori Barang Kena Pajak

Direktur P2Humas DJP, Inge Diana Rismawati, mengonfirmasi penjualan produk kebersihan perempuan tersebut tetap dikenakan PPN.
Ekonomi
Jumat, 23 Okt

Pramono Ungkap Tujuan Ringankan Pajak Industri Film 50 Persen

Pemprov DKI Jakarta memberi keringanan pajak hingga 50 persen bagi industri film untuk menekan biaya produksi dan memperkuat ekonomi kreatif.
Ekonomi
Kamis, 15 Okt

Soal Usulan Pajak Orang Kaya, Bos DJP: Kami Kaji Hal yang Sama

DJP merespons usulan Celios mengenakan pajak kekayaan orang superkaya yang berpotensi menghasilkan Rp142,2 triliun bagi penerimaan negara.
Umum
Senin, 5 Okt

Apa Itu Pajak Penjual di Marketplace yang Berlaku Oktober 2026

Pajak seller marketplace mulai 1 Oktober 2026. Simak tarif PPh 22 sebesar 0,5 persen, batas omzet Rp500 juta, dan ketentuannya.
Ekonomi
Jumat, 2 Okt

Simulasi Hitungan Pajak Marketplace di Shopee hingga Tokopedia

Pajak marketplace dikenakan kepada wajib pajak mulai 1 Oktober 2026. Pajak akan dikenakan pada total penjualan di atas Rp500 juta di tahun pajak berjalan.