tirto.id - Pemerintah menetapkan pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0 persen atas pengalihan saham badan usaha milik negara (BUMN) melalui mekanisme hibah dalam rangka penatausahaan struktur kepemilikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.
Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang Melibatkan BPI Daya Anagata Nusantara, Holding Investasi, Holding Operasional, dan Entitas yang Dimilikinya yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 19 Oktober 2026 lalu.
Insentif perpajakan ini diberikan seiring penataan kepemilikan 1 persen saham BUMN berupa saham Seri A Dwiwarna melalui Kepala Badan Pengelola (BP) BUMN serta 99 persen saham Seri B melalui Danantara.
Merujuk Pasal 3 ayat (3) PP 41/2026, pengalihan kedua jenis saham tersebut dilakukan dengan cara hibah, yang semestinya terutang PPh bersifat final. Melalui fasilitas ini, tarif PPh final dibebaskan hingga 31 Desember 2029.
“Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tarif sebesar 0 persen,” demikian bunyi Pasal 4 ayat (2) beleid tersebut, dikutip Kamis (19/11/2026).
Dasar pengenaan PPh final atas hibah saham tersebut adalah nilai buku saham menurut catatan perpajakan pihak yang mengalihkan.
Nilai buku itu dapat merujuk pada nilai buku definitif yang ditetapkan Kepala BP BUMN—sebagaimana diatur dalam PP tentang penambahan penyertaan modal negara untuk pendirian Holding Operasional—atau dari nilai perolehan saham pihak yang mengalihkan. Adapun pajak dianggap terutang pada saat pengalihan saham terjadi.
“Tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Menteri,” tulis Pasal 4 ayat (6) PP 41/2026.
Untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, entitas terkait wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama enam bulan setelah tanggal efektif pengalihan saham.
Kepala Badan Pelaksana bertanggung jawab atas kesesuaian subjek, objek, dan skema penatausahaan struktur kepemilikan.
Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, fasilitas pembebasan PPh final gugur dan transaksi dikenai pajak sesuai ketentuan umum.
“Dalam hal diketahui bahwa Badan, Holding Investasi, Holding Operasional, atau BUMN tidak memenuhi ketentuan: a. kesesuaian subjek, objek, dan skema penatausahaan struktur kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3); b. pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1); c. kelengkapan dokumen pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4); atau d. jangka waktu pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi tidak berlaku dan atas transaksi pengalihan tersebut dikenai Pajak Penghasilan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan,” terang beleid tersebut.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Mochammad Fajar Nur
Masuk tirto.id



































