Menuju konten utama

Polemik Dana Cadangan Pesangon: Beban Pengusaha & Pengelolaannya

Polemik Dana Cadangan Pesangon mengemuka. Danantara, Jamsostek, hingga lembaga khusus dipertimbangkan, tetapi siapa yang paling layak kelola dana buruh?

Polemik Dana Cadangan Pesangon: Beban Pengusaha & Pengelolaannya
Buruh berjalan keluar dari Pabrik Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jumat (28/2/2025). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/Spt.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Tragedi ribuan buruh raksasa tekstil PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) yang terkatung-katung menuntut hak pasca-kepailitan menjadi cermin buram hubungan industrial di Indonesia. Aturan pesangon di atas kertas kerap berakhir hampa di hadapan kurator dan kas perusahaan yang kosong.

Salah satu upaya untuk mencegah persoalan serupa berulang adalah melalui kewajiban penyediaan Dana Cadangan Pesangon (DCP), yakni skema yang ditujukan untuk memastikan ketersediaan dana agar pekerja tidak lagi gigit jari saat pemutusan hubungan kerja (PHK) atau kepailitan melanda.

Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan oleh pemerintah bersama DPR Oktober lalu. Pasal 253 ayat (1) menyatakan, “Pengusaha wajib menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak Pekerja/Buruh akibat Pemutusan Hubungan Kerja.”

Namun, penerapan skema ini masih memerlukan aturan lebih lanjut yang tengah digodok. Ayat (3) menetapkan bahwa DCP dikelola oleh lembaga pemerintah, sedangkan ayat (5) mengamanatkan mekanisme pengelolaan dan pengaturan lebih lanjut mengenai dana baru akan diatur melalui aturan turunan berupa Peraturan Pemerintah.

Dalam diskursus ini, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, membeberkan ada tiga opsi saran lembaga pengelola yang sempat dibahas intensif bersama pimpinan DPR dan Panitia Kerja (Panja) saat penyusunan draf undang-undang berlangsung.

Ketiga alternatif itu meliputi BPJS Ketenagakerjaan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), atau pembentukan lembaga khusus baru.

“Dalam diskusi yang berkembang, saya menjelaskan, pengelola dana cadangan pesangon ada tiga kemungkinan. Sekali lagi, tiga kemungkinan. Apakah Presiden memilih di antara satu ini terhadap ketiga kemungkinan, atau ada kemungkinan lain? Tentu Presiden harus memutuskan,” ujar Said yang juga Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh dalam konferensi pers daring, Senin (16/11/2026).

Said menilai pengelolaan melalui BPJS Ketenagakerjaan memerlukan revisi UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS karena DCP membutuhkan skema kontribusi tersendiri di luar program jaminan sosial yang telah diatur. Sementara pembentukan badan baru dinilainya membutuhkan anggaran dan perekrutan pegawai dalam jumlah besar.

Di antara ketiga opsi itu, Said lebih condong kepada Danantara karena dinilainya dapat ditunjuk melalui PP tanpa harus mengubah undang-undang.

“Saya berpendapat dengan tiga kemungkinan tadi yang paling cepat itu adalah yang sudah ada tanpa mengubah undang-undang, ya paling mungkin Danantara. Kalau negara yang menyelenggarakan akan melalui Danantara, itu sangat mungkin. Yang penting negara,” ujarnya.

Sebelumnya, beredar narasi di media sosial yang mengeklaim Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah mewajibkan perusahaan menyetorkan dana pesangon ke Danantara mulai Oktober 2027. Informasi tersebut memantik kegelisahan di kalangan pelaku usaha yang mengira penunjukan Danantara telah menjadi kebijakan tetap.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI-JSK) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, membantah informasi tersebut. Ia menegaskan belum ada keputusan pemerintah mengenai lembaga pengelola DCP.

“Informasi yang menyebutkan bahwa pengusaha kini wajib menyetorkan dana cadangan pesangon ke Danantara tidak benar. Sampai sekarang belum ada keputusan Pemerintah mengenai lembaga yang akan mengelola Dana Cadangan Pesangon,” tegas Putri melalui siaran pers, Sabtu (14/11/2026).

Putri menjelaskan, selagi peraturan pelaksanaan belum hadir, berbagai aspek teknis mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut belum memiliki dasar hukum. “Kami belum membahas detail dan teknisnya, kami masih akan menjaring masukan dan aspirasi stakeholders,” jawab Putri ketika dikonfirmasi Tirto, Selasa (17/11/2026).

Raker RUU Ketenagakerjaan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (kiri) dan Menteri UMKM Maman Abdurrahman (kanan) menyampaikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026). Dalam rapat tersebut, Komisi IX DPR dan pemerintah menyetujui laporan Panja pembahasan RUU Ketenagakerjaan untuk selanjutnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi Undang-Undang.ANTARA FOTO/Shaka/ada/tom.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli turut angkat bicara. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah belum menetapkan rincian apa pun, baik mengenai batas iuran maupun institusi penampung dana.

Dirinya menguraikan, pemerintah akan berusaha mencari titik temu antarpihak dalam merumuskan regulasi agar tercipta titik keseimbangan antara proteksi buruh dan kelangsungan dunia usaha.

“Belum ada penetapan, karena tidak hanya terkait dengan lembaga yang menampung seperti apa, besarannya juga kan nanti harus kita kaji bersama. Tentu sekali lagi kita ingin ada keseimbangan, tidak membebankan perusahaan,” urai Yassierli saat ditemui usai menghadiri pembukaan program Pemagangan Nasional Batch 3 Angkatan II di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026) siang.

“Dan semangatnya waktu disusun undang-undang ini bersama DPR adalah ingin memberikan kepastian kepada teman-teman kita buruh, ketika nanti mereka di-PHK sudah ada cadangan dana yang memang dialokasikan untuk pesangon,” imbuhnya.

Yassierli menegaskan proses penetapannya masih panjang karena harus melewati tahapan meaningful participation dengan melibatkan seluruh pihak, konsultasi dengan DPR, para menteri koordinator, hingga Presiden.

“Lembaga penampungnya baru atau bukan? Belum dikaji, nanti kita lihat detailnya di peraturan turunan,” tukasnya.

OJK Ingatkan Ancaman bagi Dana Pensiun

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, menilai pengelolaan DCP perlu mempertimbangkan ekosistem industri dana pensiun yang selama ini sudah berjalan.

Ogi menjelaskan, sebelum UU Pelindungan Ketenagakerjaan disahkan, perusahaan memiliki dua cara untuk menyiapkan kewajiban pesangon. Sebagian mencatatkan dana cadangan secara internal tanpa mengeluarkannya dari kas perusahaan, sementara sebagian lainnya menitipkan dana tersebut melalui program Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

“Dana cadangan itu disimpan oleh perusahaan, tidak dikeluarkan, tetapi dicatat sebagai cadangan pesangon. Ada juga perusahaan yang menitipkannya sebagai dana pensiun di DPLK,” jelas Ogi ketika berbincang dengan awak media dalam diskusi di Bali, Selasa (17/11/2026).

Berangkat dari praktik tersebut, OJK memandang DCP memiliki keterkaitan dengan industri dana pensiun. Ogi menilai pengelolaannya semestinya diserahkan kepada lembaga yang memang memiliki fungsi mengelola dana pensiun, baik lembaga yang sudah ada maupun badan khusus yang kelak dibentuk pemerintah.

Pandangan tersebut juga berkaitan dengan target pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2045 untuk meningkatkan porsi aset industri dana pensiun hingga 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), dari posisi saat ini yang baru sekitar 8 persen. Ogi menilai DCP dapat menjadi salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan aset tersebut melalui inovasi produk baru.

Sebaliknya, apabila DCP dikelola oleh lembaga di luar industri dana pensiun, ia khawatir dana yang selama ini ditempatkan perusahaan melalui DPLK justru akan keluar dari ekosistem tersebut.

“Mana mungkin lompat dari 8 persen ke 60 persen kalau tidak ada inovasi produk baru seperti dana cadangan ini? Kalau dia masuk bukan ke program dana pensiun, bukan membesar, malah kempes. Karena dana pesangon pensiun yang ada di DPLK akan keluar,” papar Ogi.

“Jadi kami posisinya sebaiknya itu dikategorikan penyelenggara dana pensiun, penyelenggaranya lembaga pengelola dana pensiun. Lembaganya siapa saja? Apa yang dijamin? Tunggu dari PP-nya saja, itu akan keluar,” sambungnya.

KSPI Dorong DCP Dikelola Wali Amanah, Negara Jadi Penjamin

Menanggapi silang pendapat soal kelembagaan, Said Iqbal tetap teguh pada pandangannya. Menurutnya, penentuan lembaga pengelola perlu mempertimbangkan kecepatan pembentukan dan kepastian hukum agar implementasi perlindungan pesangon tidak berlarut-larut.

Ketika dihubungi Tirto melalui pesan teks, Selasa (17/11/2026), Said menjelaskan pekerja tidak perlu khawatir dana yang dihimpun akan disalahgunakan atau hilang sepanjang pengelolaannya memiliki mekanisme pengawasan yang kuat.

Ia mengusulkan agar lembaga pengelola, baik nantinya Danantara maupun badan khusus, menerapkan model Wali Amanah seperti BPJS Ketenagakerjaan. Dewan pengawasnya melibatkan tiga unsur, yakni perwakilan buruh, pengusaha, dan pemerintah, dengan pertanggungjawaban langsung kepada Presiden sebagai kepala negara.

“Pengelolaan dana cadangan pesangon ini sebaiknya berbentuk wali amanah seperti BPJS, dengan dewan pengawas dari tiga unsur: buruh, pengusaha, dan pemerintah. Dalam sistem wali amanah, berlaku asas kontingensi. Bilamana terjadi sesuatu terhadap dananya, Presiden sebagai kepala negara akan menjadi penjamin pembayaran pesangon. Beda dengan swasta atau BUMN yang kalau bangkrut seperti Jiwasraya repot. Sepanjang negara yang menjamin, buruh tidak usah takut,” ujar Said.

Said Iqbal tinjau permasalahan PHK di Semarang

Penasihat Khusus Presiden bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal (tengah) didampingi Kadisnakertrans Jateng Ahmad Aziz (ketiga kanan) dan Kadisnaker Kota Semarang Sutrisno (ketiga kiri) berdialog dengan buruh saat kunjungan kerja di pabrik garmen ekspor PT Victory Apparel Indonesia, Semarang, Jawa Tengah, Senin (27/7/2026). Kunjungan tersebut guna memastikan perlindungan hak kepada 846 buruh dan karyawan yang terdampak ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pemerintah menawarkan dua opsi yakni intervensi pemerintah membantu masalah permodalan serta mencarikan solusi untuk regulasi hingga bahan baku agar PHK terhindari atau memastikan pembayaran hak pekerja secara penuh sebelum operasional pabrik berakhir pada Oktober mendatang. ANTARA FOTO/Makna Zaezar/nz

Jaminan negara tersebut merupakan usulan Said mengenai desain kelembagaan, bukan ketentuan yang secara eksplisit telah ditetapkan dalam UU 27/2026.

Said juga menjelaskan bahwa DCP bukan jaminan sosial, melainkan kewajiban pengusaha untuk memenuhi hak pekerja. Formula pesangon berdasarkan masa kerja, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebenarnya telah lama diatur dalam regulasi ketenagakerjaan. Namun, pelaksanaannya kerap tidak berjalan ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan.

“Rumusnya sudah ada, skemanya sudah ada, tapi enggak jalan. Jadi banyak perusahaan yang ketika mem-PHK karyawan dengan alasan apa pun dia tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang alasannya pailit, ada yang alasannya tidak punya uang lagi. Kalau pailit kan sudah dikuasai kurator,” papar Said.

Berangkat dari persoalan tersebut, ia mendorong agar dana pesangon dihimpun melalui kontribusi berkala yang disetorkan kepada lembaga pengelola. Kontribusi itu, menurutnya, menjadi tanggung jawab pengusaha, bukan pekerja, karena pesangon merupakan hak yang wajib dipenuhi perusahaan.

Besaran kontribusi belum ditetapkan dan masih harus dihitung secara aktuaria. Said mengusulkan agar iuran memiliki batas masa pembayaran, yakni dihentikan setelah masa kerja delapan tahun, mengacu pada batas maksimal komponen uang pesangon sebesar sembilan bulan upah. Ia juga mengusulkan batas atas upah atau ceiling wages sebagai dasar penghitungan agar iuran pekerja berupah tinggi tidak terus membesar.

“Dulu diskusi kami batas upahnya sekitar tiga kali PTKP (sekitar Rp13,5 juta). Jadi mau upah manajer atau direksi Rp100 juta, pengali iurannya tetap maksimal di Rp13,5 juta. Kalau nanti saat PHK pesangon aslinya masih kurang dari gaji riilnya, kekurangannya dibayar langsung secara tunai oleh pengusaha,” bebernya.

Dengan demikian, batas tersebut hanya berlaku untuk penghitungan kontribusi, bukan untuk mengurangi hak pesangon berdasarkan upah sebenarnya. Apabila dana yang terkumpul tidak mencukupi, Said mengusulkan agar selisihnya tetap menjadi tanggungan perusahaan.

Ia menilai pola pembayaran berkala dapat membantu perusahaan mengantisipasi kewajiban pesangon sebagai bagian dari struktur biaya tenaga kerja, alih-alih harus menyediakan pembayaran dalam jumlah besar sekaligus ketika terjadi PHK.

“Ini bukan masalah mampu atau tidak mampu. Ini perintah undang-undang. Justru pemerintah ingin membantu perusahaan agar bebannya tidak berat saat terjadi PHK. Caranya apa? Dicicil. Sama seperti beli rumah atau motor, kalau bayar kontan tidak sanggup, tapi kalau dicicil dari gaji bisa,” urai Said.

Untuk memastikan kewajiban tersebut dipatuhi, dirinya juga mengingatkan bahwa UU Pelindungan Tenaga Kerja telah mengatur sanksi bagi pengusaha yang tidak menyediakan DCP. Pasal 253 ayat (6) menetapkan sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Sementara itu, ancaman pidana penjara paling lama empat tahun diatur secara terpisah dalam Pasal 295 bagi pemberi kerja yang dengan sengaja tidak membayar hak pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima pekerja.

Risiko Tata Kelola dan Jebakan Utang Negara

Pandangan serikat buruh tersebut mendapat sejumlah catatan dari kalangan ekonom, terutama soal pemusatan penampungan dana pada lembaga seperti Danantara.

Perdebatan mengenai Danantara sebagai salah satu calon pengelola DCP turut memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian lembaga investasi negara tersebut dalam mengelola dana pesangon pekerja. Direktur Utama Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, menjelaskan bahwa sumber pendanaan sovereign wealth fund (SWF) di berbagai negara tidak seragam.

“SWF di negara-negara lain sumber dananya memang macam-macam. Ada yang umumnya surplus dari APBN, ada juga yang dari surplus penjualan komoditas, misalnya minyak. Ada negara lain juga yang sumbernya salah satunya dari pension fund, dana pensiun,” jelas Faisal kepada Tirto, Selasa (17/11/2026).

Namun, menurutnya, keberadaan model tersebut tidak otomatis membuat pengelolaan dana pesangon melalui SWF cocok diterapkan di Indonesia. Mekanisme, persyaratan, dan karakter kelembagaan masing-masing negara perlu dipertimbangkan sebelum pemerintah menentukan pengelola DCP.

Karena itu, Faisal meminta pemerintah tak tergesa menunjuk Danantara. Ia menilai lembaga tersebut masih perlu membuktikan kredibilitas dan tata kelolanya, mengingat pengelolaan dana pekerja membutuhkan tingkat kepercayaan publik yang tinggi.

“Lembaga yang mengelola dana pesangon itu sangat bergantung pada kredibilitas dan trust dari pekerja. Danantara ini baru dan belum teruji, experience-nya masih sangat pendek. Kalau kaitannya dengan pengelolaan dana publik pekerja, menurut saya itu riskan,” ujarnya.

Kerja sama investasi Danantara - Acwa Power

Pekerja membersihkan kaca gedung Wisma Danantara Indonesia di Jakarta, Selasa (8/7/2025). Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjalin kerja sama investasi dengan perusahaan asal Arab Saudi, ACWA Power senilai 10 miliar dolar AS atau setara Rp162 triliun yang berfokus pada proyek pembangkit energi terbarukan, turbin gas siklus gabungan, hidrogen hijau, dan desalinasi air. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

Pada persoalan kepatuhan perusahaan, Ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, sejalan dengan Presiden KSPI, Said Iqbal, bahwa persoalan pemenuhan pesangon bukan semata-mata terletak pada ketiadaan aturan, melainkan lemahnya pelaksanaan kewajiban perusahaan.

Namun, keduanya memiliki pendekatan berbeda mengenai kelembagaan. Jika Said mendorong pengelolaan melalui satu lembaga dengan model Wali Amanah, Dipo justru mengusulkan keterlibatan banyak institusi agar pengelolaan tidak terpusat pada satu badan.

“Apabila memang nanti dikelola oleh Danantara atau siapa pun, saran saya adalah jangan hanya satu lembaga. Kalau bisa ada 8 atau 10 lembaga yang mengelola dana tersebut beramai-ramai. Karena bagaimanapun juga ini mengelola dana cadangan dari hampir seluruh pekerja formal di Indonesia, jumlahnya sangat besar. Saya ragu ada satu lembaga yang bisa mengelola dana sebesar ini sendirian,” cetus Dipo.

Gagasan pengelolaan oleh banyak lembaga tersebut memiliki pembanding di Austria. Melalui skema Abfertigung Neu, perusahaan menyetorkan 1,53 persen dari upah pekerja kepada salah satu dari delapan lembaga pengelola dana pesangon berizin.

Berbeda dari Indonesia yang dalam UU Nomor 27 Tahun 2026 menyebut lembaga pemerintah sebagai pengelola, Austria memberikan pilihan kepada perusahaan untuk menentukan lembaga pengelola yang akan menerima kontribusi pekerjanya.

Sementara itu, Brasil menggunakan model terpusat melalui Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Perusahaan umumnya menyetor 8 persen upah pekerja ke rekening individual yang dikelola melalui bank pemerintah, Caixa Econômica Federal.

Dana tersebut dapat dicairkan ketika pekerja mengalami PHK dalam kondisi yang memenuhi ketentuan, sekaligus dimanfaatkan untuk membiayai program perumahan, sanitasi, dan infrastruktur.

Di luar persoalan konsentrasi pengelolaan, Dipo juga mengkhawatirkan potensi penggunaan dana pekerja untuk menopang kebutuhan fiskal pemerintah. Menurutnya, keterbatasan ruang fiskal dan mahalnya pembiayaan utang negara dapat memunculkan dorongan untuk memanfaatkan dana yang terkumpul sebagai sumber pembelian Surat Berharga Negara (SBN).

“Jangan sampai dana ini dikelola oleh lembaga pemerintah, tetapi nanti oleh pemerintah dananya sendiri digunakan untuk program-program fiskal lainnya. Kita tahu ruang fiskal di Indonesia sangat sempit, pendapatan pajak kita mengalami shortfall. Jangan sampai dana cadangan ini digunakan untuk membeli SBN atau surat utang pemerintah lainnya,” tegasnya.

Baca juga artikel terkait BURUH atau tulisan lainnya dari Khizbulloh Huda

tirto.id - News Plus
Reporter: Khizbulloh Huda
Penulis: Khizbulloh Huda
Editor: Hendra Friana