tirto.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) memeriksa mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto (SHY). Pemeriksaan dilakukan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) kebencanaan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Suharyanto diperiksa sebagai saksi pada Kamis (12/11/2026). Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami perkara yang telah menjerat lima orang sebagai tersangka.
“Pada pekan kemarin, tepatnya pada hari Kamis, penyidik KPK bekerja sama dengan Puspom TNI untuk melakukan pemeriksaan terhadap saudara SHY selaku kepala BNPB [pada saat itu] yang bersangkutan dalam perkara ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Selain Suharyanto, penyidik juga telah memeriksa salah satu deputi di BNPB serta Koordinator Keprotokolan BNPB. Keterangan para saksi tersebut diperlukan untuk mendalami proses dan mekanisme pengadaan barang dan jasa, termasuk penunjukan langsung vendor dalam proyek kebencanaan.
Budi mengatakan, penyidik menemukan dugaan benturan kepentingan dalam penunjukan perusahaan pelaksana proyek. Salah satu modus yang didalami adalah penggunaan perusahaan pinjam bendera, sementara pengerjaan proyek dilakukan oleh perusahaan yang terafiliasi dengan salah satu tersangka.
“Karena diduga ada benturan kepentingan dalam penunjukan para pelaksana proyek tersebut, di mana ada beragam modus kickback, ada para pihak ini yang menggunakan pinjam bendera tapi kemudian proyek itu dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan tersangka BMS,” ujar Budi.
Penyidik juga mendalami dugaan pemberian sejumlah uang atau fee dari pihak swasta kepada oknum di lingkungan BNPB. Selain itu, KPK menelusuri dugaan penggelembungan harga atau mark up dalam pengadaan barang dan jasa tersebut.
Budi menyebut penyidik turut menelusuri dugaan praktik suap yang berasal dari inisiatif pihak swasta. Dengan demikian, penyidikan tidak hanya berfokus pada dugaan penerimaan uang oleh pihak BNPB, tetapi juga dugaan pemberian suap secara aktif oleh perusahaan yang terlibat dalam proyek.
“Penyidik juga memeriksa berkaitan dengan inisiatif-inisiatif yang memang muncul dari sisi swasta artinya memang praktik suap yang juga secara aktif dilakukan oleh para pihak swasta,” ucapnya.
Sebelumnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan Dana Siap Pakai kebencanaan di BNPB pada Rabu (14/10/2026).
Mereka adalah Bima Setiawan (tenaga ahli Kepala BNPB sekaligus adik mantan Kepala BNPB), Richard Erlangga (tenaga ahli Kepala BNPB saat itu).
Kemudian, Gabriel Purwaka Sigit (kepala sekaligus pejabat pembuat komitmen pada Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB), serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan.
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Bayu Septianto
Masuk tirto.id

































