Sejarawan Membaca Mundurnya Gibran via Prasasti Talang Tuo

tirto.id - Sejumlah sejarawan dan akademisi di Palembang menilai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI pada 12 November 2026 menarik dibaca melalui nilai-nilai kepemimpinan dalam Prasasti Talang Tuo peninggalan Kerajaan Sriwijaya.

Sebagai catatan, dalam surat pengunduran dirinya ke MPR RI, putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo itu menyebut keputusan tersebut diambil dengan penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara, termasuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Gibran kemudian menjelaskan alasan di balik keputusannya. Ia menegaskan bahwa kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran pemerintahan menjadi pertimbangan utama, bahkan harus ditempatkan di atas kepentingan dirinya sendiri.

Sejarawan Palembang, Dedi Irwanto, mengakui memang tidak ada hubungan historis langsung antara Prasasti Talang Tuo yang berangka tahun 684 Masehi dengan dinamika politik 2026. Namun, ia menilai prasasti era Kedatuan Sriwijaya tersebut dapat dijadikan lensa pembanding untuk melihat konsep kekuasaan sebagai sarana pelayanan kepada rakyat.

"Memang hasilnya adalah tafsir, bukan fakta sejarah atau penilaian politik, dan tidak mengambil posisi soal benar atau salahnya keputusan tersebut," ujar Dedi dalam keterangannya, Minggu (15/11/2026).

Dedi menyoroti pengunduran diri Gibran yang hanya mencantumkan alasan pribadi dan suara masyarakat tanpa rincian spesifik. Menurutnya, hal itu kontras sekaligus menarik apabila disandingkan dengan isi Prasasti Talang Tuo, yang memuat janji suci (pranidhana) penguasa Sriwijaya, Dapunta Hyang Sri Jayanasa, dalam membangun Taman Sriksetra secara terbuka demi kemakmuran seluruh makhluk hidup.

"Walau detail pelaksanaannya tidak diketahui, prasasti ini tetap menjadi sumber penting untuk memahami cara penguasa masa Sriwijaya membangun kewibawaan melalui pemberian, bukan hanya kekuasaan, yang masih relevan dengan peristiwa di masa kini," kata Dedi.

Senada dengan itu, Guru Besar Sejarah Universitas Sriwijaya, Farida R. Wargadalem, menyatakan Prasasti Talang Tuo menempatkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi pemegang kuasa. Ia menilai pernyataan pengunduran diri Gibran menggunakan bahasa pengabdian yang serupa, kendati motif di baliknya belum dapat dinilai secara utuh.

"Maka dapat dikatakan surat berhenti Wapres Gibran merupakan keyakinan seorang penguasa masa kini bahwa negara dan masyarakat perlu dijaga melebihi dirinya sendiri. Keduanya sama-sama menggunakan bahasa pengabdian. Sayangnya, dalam surat berhenti Wapres Gibran, motifnya hanya bisa dinilai setelah ada keterangan lebih lengkap," ujar Farida.

Sementara itu, akademisi Universitas Sriwijaya, Agustina Bidarti, menyoroti aspek akuntabilitas dan transparansi tujuan kekuasaan dalam prasasti tersebut. Anggota TACB Palembang, Hidayatul Fikri alias Mang Dayat, menambahkan bahwa ukuran moral dalam Prasasti Talang Tuo menuntut setiap keputusan pemimpin disertai kejelasan tujuan kepada publik dan proses suksesi yang tertib.

"Pada tataran inilah kita bisa melihat bahwa apa yang ada dalam Prasasti Talang Tuo dan apa yang terjadi dengan Wapres Gibran dapat dimaknai bahwa kekuasaan sebagai sarana kebajikan, sekaligus pelimpahan jasa kebajikan atau parinama dalam tradisi Buddha Sriwijaya saat itu," tutur Hidayatul.

Konteks Sejarah Prasasti Talang Tuo

Prasasti Talang Tuo dipahat pada 23 Maret 684 Masehi (606 Saka) atas titah Dapunta Hyang Sri Jayanasa sebagai penanda pembangunan Taman Sriksetra. Prasasti berisi 14 baris tulisan beraksara Pallawa dan berbahasa Melayu Kuno tersebut memuat perintah raja untuk menata permukiman, perkebunan, bendungan, dan kolam demi kesejahteraan warga, disertai doa-doa dalam ajaran Buddha.

Bongkahan batu prasasti itu pertama kali ditemukan oleh seorang petani pada 17 November 1920 di kawasan hutan adat Talang Kelapa, kaki Bukit Siguntang, Palembang, sebelum diserahkan kepada Residen Palembang L.C. Westenenk dan kini disimpan di Museum Nasional, Jakarta.

Kajian alih aksara prasasti ini pertama kali dipublikasikan oleh dua ahli Indologi, Philippus Samuel van Ronkel dan Frederik D.K. Bosch, dalam jurnal Acta Orientalia pada 1936. Selain dibaca sebagai warisan kearifan lingkungan—yang mendorong sosiolog lingkungan UIN Raden Fatah, Dr. Yen Rizal, menggagas 23 Maret sebagai Hari Bumi—para sejarawan menilai bait-bait prasasti tersebut menyimpan pedoman etika kepemimpinan publik.