Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menilai proses pengisian kekosongan jabatan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai momentum penting untuk menyudahi berbagai ketegangan dan kegaduhan politik yang terjadi dalam dua tahun terakhir.
Ia menegaskan, DPD RI siap memberikan dukungan penuh kepada siapa pun figur yang nantinya diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kita wajib bersyukur bahwa ternyata ini kan aman, damai. Ini momentum kita untuk segera mengakhiri selama dua tahun ini kita ribut di medsos, kita berkelahi di mana-mana, energi bangsa ini habis terkuras hanya untuk urusan-urusan seperti ini,” ujar Sultan di sela Rapat Gabungan terkait pengisian kekosongan jabatan wakil presiden di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Sultan berharap, dengan sisa waktu tiga tahun masa kepemimpinan nasional yang ada, seluruh komponen bangsa, termasuk DPD, dapat merapatkan barisan untuk menyokong penuh agenda strategis presiden bersama wakil presiden terpilih kelak.
Menurutnya, stabilitas politik merupakan kunci utama agar percepatan pembangunan nasional dapat tercapai tanpa hambatan.
Terkait bursa kandidat pengganti Gibran, Sultan memilih tidak menyebutkan nama maupun mematok kriteria khusus. Ia menyerahkan hak prerogatif pengusulan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo dan koalisi partai pendukung pemerintah.
“Siapa pun, kapan pun yang diusulkan oleh Bapak Presiden Prabowo, DPD siap untuk mensukseskan dan mendukung. Karena ini domainnya Bapak Presiden, di situ juga ada partai koalisi,” ujarnya.
Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan, Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Merujuk pada Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, MPR kemudian bertugas memilih satu dari dua figur usulan tersebut melalui mekanisme pemungutan suara di ruang sidang.
Sidang Paripurna MPR untuk pemilihan, pelantikan, dan pengesahan wapres definitif baru telah dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 2 Desember 2026 mendatang.
Guna memastikan integritas proses seleksi, MPR telah membentuk dua tim ad hoc pendukung. Pertama, panitia verifikasi yang beranggotakan 36 orang bertugas memeriksa keabsahan persyaratan formil calon wakil presiden.
Kedua, panitia ad hoc beranggotakan 36 orang dari unsur fraksi MPR dan DPD yang bertugas mempersiapkan draf ketetapan pengangkatan.
Sultan mengungkapkan, pimpinan DPD telah merampungkan penugasan delegasi dari kelompok DPD untuk bergabung ke dalam kedua tim tersebut sesuai kuota proporsional yang ditetapkan.
“Anggota kelompok kita itu terdiri dari kurang lebih 30-an sekian. Tapi yang diberikan amanah oleh aturan itu adalah tim verifikasi dari kelompok DPD itu berjumlah 8 orang. Satu lagi tim atau panitia ad hoc dari kelompok DPD itu beranggotakan 8 orang. Dan delapan-delapan-nya sudah barusan kita putuskan dan kita kirim,” beber Sultan.
Secara struktur kelembagaan, komposisi total dari masing-masing tim verifikasi dan ad hoc berjumlah 36 anggota. Tim verifikasi dipimpin langsung oleh salah satu unsur pimpinan MPR, sementara panitia ad hoc diketuai oleh tiga orang wakil ketua MPR.
Penulis: Khizbulloh Huda
Editor: Mochammad Fajar Nur
