MPR Sesuaikan Jadwal Pemilihan Wapres dengan Agenda Prabowo

tirto.id - Pimpinan MPR dan DPR akan menyesuaikan jadwal Rapat Paripurna pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka dengan agenda Presiden Prabowo Subianto, termasuk kunjungan luar negeri.

Sidang Paripurna MPR adalah tahap akhir dalam proses konstitusi pemilihan wapres pengganti pasca kekosongan yang terjadi. Sidang tersebut akan langsung ditindaklanjuti pelantikan.

Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI, Habiburokhman, mengatakan, agenda tersebut akan lebih ideal jika dihadiri presiden secara langsung.

"Idealnya kalau dilantik kan harus ada presidennya. Makanya akan disesuaikan dengan jadwal Pak Prabowo. Kalau nggak salah Pak Prabowo akan ke APEC, lalu ke Cina, segala macam, itu mungkin perlu disesuaikan,” kata Habiburokhman sebelum Rapat Gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Pernyataan tersebut turut dibenarkan Ketua MPR RI, Ahmad Muzani. Saat ditanya soal jadwal Presiden yang tidak berbenturan dengan persidangan, ia mengatakan jadwal tersebut akan dicocokkan dalam proses yang berjalan.

“Ya, ini nanti kita akan cocokkan,” singkatnya sebelum memasuki ruang sidang.

Rapat gabungan hari ini pada intinya akan membahas empat hal, yakni pelaksanaan Rapat Paripurna beserta tanggalnya, surat MPR kepada Presiden, pembentukan tim verifikasi, dan pembentukan tim ad hoc.

Jika rapat menyetujui, pimpinan MPR akan menyurati Presiden untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden beserta syarat-syaratnya. Presiden punya waktu 14 hari kerja sejak menerima surat tersebut.

Setelah dua nama masuk, tim verifikasi yang beranggotakan 5 persen dari seluruh anggota MPR, sekitar 36 orang, akan memeriksa dokumen dan syarat calon.

Sementara itu, tim ad hoc menyiapkan ketetapan MPR tentang pengangkatan wapres yang dipilih dalam Rapat Paripurna.

Habiburokhman: Wapres Bukan Sekadar Ban Serep

Dalam kesempatan yang sama, Habiburokhman menyampaikan pesan Prabowo soal alasan kursi wapres yang akan dikebut untuk diisi supaya tidak terjadi kekosongan dalam waktu lama. Pesan itu, menurutnya, ia terima saat bertemu Prabowo di Istana, Kamis (12/11/2026).

“Jabatan ini nggak boleh terlalu lama dikosongkan. Walaupun tenggat waktunya 60 hari, tapi nggak boleh terlalu lama karena faktanya Pak Prabowo kemarin cerita soal fakta konstitusionalnya, jabatan wapres bukan cuma ban serep,” ujarnya.

Habiburokhman mengatakan, Prabowo selama ini berbagi tugas dengan Gibran, salah satunya kunjungan ke sejumlah daerah. Tugas itu tidak akan ada yang mengerjakan jika kursi wapres kosong.

“Kalau kosong, nanti nggak ada yang melakukan hal tersebut. Sementara Pak Prabowo agenda internasionalnya banyak, kemudian agenda-agenda besar di level nasional juga banyak sekali,” katanya.

Ia menambahkan, dari komunikasi dengan sejumlah fraksi di MPR, semangat yang ia tangkap adalah proses berjalan kondusif, mulus, tanpa kegaduhan, dan cepat.