Indeks Gibran Rakabuming Raka

Pengakuan itu disampaikan Atase Singapura dan Canbera dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres di MK.

Sidang diwarnai drama pengusiran ahli dan misteri penutupan Silon KPU. MK pilih panggil Atase luar negeri ketimbang hadirkan Gibran langsung.

Tensi di ruang sidang meningkat saat Bambang Widjojanto mengajukan permohonan tertulis agar majelis hakim MK memanggil Gibran.

Keterangan tersebut ia sampaikan saat memberikan kesaksian dalam sidang sengketa syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka di MK.

Gibran menegaskan, proses investigasi penyebab insiden dugaan keracunan MBG harus dituntaskan secara cepat dan hasilnya dibuka secara transparan.

Cek link tracking perkara ijazah Gibran di MK dan jadwal sidang putusan sela 28 September 2026, pembuktian, RPH, sampai pembacaan putusan.

Raja Juli menyayangkan polemik ijazah Jokowi dan keluarganya terus diembuskan hingga saat ini.

Di MK, Bawaslu mengungkap berbagai kendala dan pembatasan saat hendak memeriksa dokumen pencalonan di KPU.

Dalam sidang sengketa Pilpres 2024, kuasa hukum KPU menegaskan perkara syarat pendidikan Gibran harus lewat mekanisme DPR, bukan langsung ke MK.

Kuasa hukum perkara sengketa pilpres, Denny Indrayana, sebut gugatan keabsahan ijazah Gibran Rakabuming Raka tak dibatasi waktu demi tegaknya konstitusi.

Putusan MK harus menjelaskan mata rantai akibat hukumnya: mulai dari masalah pencalonan Gibran sebagai cawapres hingga status pelantikannya.

MK membutuhkan dokumen autentik guna menelusuri munculnya pengecualian bukti kelulusan bagi kandidat lulusan luar negeri.

Denny Indrayana cs gugat syarat pendidikan Gibran di MK. Pemohon desak pembatalan pelantikan wapres dan meminta MPR menggelar pemilihan ulang.

Berdasarkan PMK 1/2026, pemeriksaan pendahuluan perkara PHPU Pilpres 2024 yang diajukan pada 2026 dijadwalkan berlangsung pada Senin (21/9/2026).

Gibran juga mengajak masyarakat untuk mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi.

Survei Median menyebut MBG jadi alasan utama publik puas pada pemerintah, sementara Poltracking mencatat 44,6 persen responden ingin program itu dihentikan.

Sekolah ini menjadi lokasi pertama kunjungan Wapres untuk meninjau kondisi pendidikan anak-anak di tengah proses penanganan pascabencana di NTT.

Gibran respons Kabinet Bayangan yang diinisiasi oleh sejumlah tokoh masyarakat sipil dan hormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis.

Bambang Haryadi mengatakan isu tersebut berasal dari pembahasan di salah satu media dan tidak memiliki dasar yang jelas.

Bambang kembali menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan pengecekan terkait kabar tersebut dan meminta waktu untuk memeriksanya.