Indeks Gibran Rakabuming Raka

Transkrip nilai akademik dibutuhkan untuk melihat apakah Gibran lulus atau mengalami kegagalan.

Menurut Hasto, polemik ijazah Gibran perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintahan Prabowo Subianto.

Bahlil mengatakan Golkar menghormati proses dan mekanisme yang ada dan akan melihat perkembangan perkara tersebut ke depan.

Skor kualitas Gibran dan Kaesang yang terendah dalam survei SMRC menjadi sinyal meredupnya pengaruh politik dinasti Solo menjelang Pilpres 2029.

Khozin memastikan Fraksi PKB akan membaca dan mengkaji substansi aspirasi hak angket terhadap Wapres Gibran sebelum menentukan langkah selanjutnya.

Denny Indrayana berkata posisi Presiden Prabowo sebagai kepala negara sangat menentukan langkah politik koalisi di parlemen.

Klaim yang menyebut guru SMPN 1 Solo mengungkap Gibran pernah tidak naik kelas dan pindah ke Singapura adalah salah dan menyesatkan.

Komisi II DPR hanya perlu memanggil penyelenggara pemilu untuk meminta penjelasan mengenai proses pencalonan Gibran.

MK memang tak menerima gugatan soal ijazah, tetapi dalam pertimbangan hukum dinyatakan Gibran tak terbukti punya ijazah setara SMA.

DPR dinilai memiliki ruang konstitusional untuk memproses dugaan pelanggaran berkaitan dengan Gibran, tetapi perlu dukungan 2/3 parlemen untuk terealisasi.

Sahroni menegaskan, belum ada pula arahan khusus dari Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, terkait putusan MK soal syarat ijazah Gibran.

Komarudin juga meminta komisioner KPU yang terlibat dalam persoalan yang disoroti MK tidak kembali mencalonkan diri pada periode berikutnya.

Bambang menilai putusan MK soal pendidikan Gibran ini belum berpengaruh terhadap legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Bambang Pacul belum mau berkomentar lebih jauh terkait polemik ijazah Gibran karena belum menerima putusan dari MK.

Almas Tsaqibbirru tak lagi mendukung Wapres Gibran. Dulu gugatannya di MK membantu Gibran lolos mendaftar Pilpres. Kini Almas ingin Gibran dimakzulkan.

Bergabungnya Jokowi ke PSI di tengah polemik ijazah Gibran menguji legitimasi dinasti Solo dan ambisi elektoral PSI pada 2029.

KPU Surakarta hanya memverifikasi ijazah Gibran ke kementerian terkait, tidak sampai ke Singapura.

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran mengantongi ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA).

Upaya pemakzulan Gibran dinilai realistis dan rasional dari sisi politik hukum, tetapi berpotensi mengganggu stabilitas politik pemerintahan Prabowo.

Pada saat pemeriksaan tahun 2023, KPU tidak menemukan keadaan yang menimbulkan keraguan terhadap surat penyetaraan tersebut.