tirto.id - Pakar pendidikan Ina Liem dilaporkan ke polisi buntut keterangannya sebagai saksi ahli dalam sidang Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka. Pelapor dalam kasus ini, advokat Subhan Palal, telah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya.
Subhan menyatakan telah melayangkan somasi sebelum menempuh jalur hukum. Namun, ia menyebut pakar pendidikan tersebut menolak mencabut keterangannya di hadapan majelis hakim MK.
“Kenapa ini saya laporkan? Karena menurut saya ini mengganggu keberadaan putusan MA nomor 742 yang telah berkekuatan hukum tetap. Akibat keterangan dia ini, sekarang di masyarakat terbentuk opini, apa? Seolah-olah Gibran memiliki syarat pendidikan dan itu dia mau fight di PTUN,” kata Subhan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis (19/11/2026).
Subhan menuding Ina Liem melanggar ketentuan pidana mengenai pemberian keterangan palsu di bawah sumpah sebagaimana diatur dalam Pasal 242 KUHP dengan ancaman hukuman penjara hingga tujuh tahun.
Selain memproses laporan di kepolisian, Subhan berencana mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Senin mendatang guna mendesak pelaksanaan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terkait konsekuensi hukum pembatalan surat keterangan (suket) tersebut.
“Nah, di situ apa? Tergugat dalam hal ini kementerian pendidikan tadi harus mengembalikan uang. Maka itu yang saya minta hari Senin paling telat, saya minta itu dieksekusi,” tutur Subhan seraya menyebut Gibran sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas pengembalian dana tersebut.
Di sisi lain, Ina Liem menegaskan bahwa kehadirannya di ruang sidang MK adalah murni sebagai ahli yang memberikan pandangan keilmuan objektif, bukan mewakili pihak pemilik ijazah.
Ia meyakini majelis hakim memahami bahwa tugas seorang ahli bukan menyediakan bukti fisik dokumen seseorang.
“Dan jelas, yang saya sebutkan adalah press release resmi MDIS, bukan ijazah asli Gibran Rakabuming Raka,” tegas Ina.
Ina memastikan tetap menolak mencabut keterangannya di MK dan siap mempertanggungjawabkannya secara profesional berdasarkan keilmuan serta sumber informasi resmi yang digunakannya.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Mochammad Fajar Nur
Masuk tirto.id


































