tirto.id - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatra Selatan sepanjang Agustus hingga Oktober 2026 tercatat mencapai 123.980,26 hektare. Luasan lahan yang hangus hanya dalam kurun waktu tiga bulan tersebut didominasi oleh kawasan gambut.
Luas lahan yang terbakar tersebut berdasarkan analisis Perkumpulan Lingkar Hijau. Dari luasan karhutla, sebanyak 96.671,42 hektare (77,97 persen) berada di dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) atau setara lebih dari 2,7 kali luas wilayah Palembang atau lebih dari 2,3 kali luas Pulau Batam. Sedangkan karhutla di lahan mineral tercatat seluas 27.308,84 hektare (22,03 persen).
Dari sebaran karhutla yang berada di kubah gambut, sebanyak 52.806,27 hektare atau 54,63 persen di antaranya terjadi di kawasan hutan di bawah otoritas pemerintah pusat. Sementara 43.850,07 hektare (45,37 persen) berada di Areal Penggunaan Lain (APL).
Rincian gambut terbakar di kawasan hutan meliputi Hutan Produksi seluas 22.987,20 hektare, Suaka Margasatwa (20.313,96 hektare), Hutan Produksi Konversi (7.197,30 hektare), Taman Nasional (1.267,94 hektare), dan Hutan Lindung (1.039,87 hektare).
"Luas indikasi karhutla di Sumsel sepanjang Agustus hingga Oktober 2026 mencapai 123.980,26 hektare. Karhutla di lahan gambut mendominasi," ungkap aktivis Perkumpulan Lingkar Hijau, Hadi Jatmiko, Kamis (19/11/2026).
Sebaran Karhutla Terparah di OKI dan Banyuasin
Berdasarkan wilayah, 75,90 persen karhutla terkonsentrasi di Ogan Komering Ilir (OKI) dan Banyuasin dengan luas 94.102,99 hektare. Dengan rincian, karhutla di OKI mencapai 61.276,86 dan Banyuasin seluas 32.826,13 hektare.
Selanjutnya di Musi Banyuasin seluas 8.918,41 hektare, Muara Enim (6.715,53 hektare), Ogan Ilir (3.908,82 hektare), PALI (2.950,07 hektare), OKU Timur (2.609,06 hektare), Musi Rawas Utara (1.939,99 hektare), Musi Rawas (998,94 hektare), OKU (679,30 hektare), Palembang (562,72 hektare), OKU Selatan (251,86 hektare), Lahat (173,50 hektare), Empat Lawang (157,88 hektare), Pagaralam (11,12 hektare), dan Prabumulih (4,32 hektare).
Ironi Karhutla di Tengah Diplomasi Iklim COP31
Menurut Hadi, temuan hasil analisis ini mempertanyakan kredibilitas diplomasi iklim Indonesia. Pasalnya, pada perundingan iklim global COP31 UNFCCC di Antalya, Turki, delegasi Indonesia yang diketuai oleh Hashim Djojohadikusumo yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Inovasi, Pembiayaan, dan Pengelolaan Taman Nasional tengah mempromosikan agenda 'Indonesia Delivering Climate Solutions at Scale', kemajuan FOLU Net Sink 2030, pasar karbon REDD+, dan skema pembiayaan inovatif untuk konservasi taman nasional.
"Sangat ironis ketika Hashim Djojohadikusumo berdiri di panggung COP31 Antalya untuk menjual skema pembiayaan konservasi, pasar karbon REDD+, dan target FOLU Net Sink 2030, sementara di Sumsel, kubah gambut seluas lebih dari negara Singapura, Taman Nasional, dan Suaka Margasatwa hangus terbakar hanya dalam tiga bulan," kata dia.
Menurut dia, tingginya risiko kebakaran berulang di kubah gambut lindung dan kawasan hutan negara secara langsung menggerus integritas skema perdagangan karbon maupun klaim penurunan emisi yang ditawarkan Indonesia kepada komunitas internasional.
Hasil tumpang susun (overlay) spasial Perkumpulan Lingkar Hijau memperlihatkan beberapa temuan kritis yang membenturkan klaim keberhasilan Indonesia dalam narasi diplomasi global dengan kegagalan tata kelola di tingkat tapak.
Kritik Tata Kelola dan Pencegahan Struktural
Hadi menilai karhutla berulang merupakan bentuk kegagalan pemerintah, Kementerian Kehutanan, serta Satgas Inovasi, Pembiayaan, dan Pengelolaan Taman Nasional yang masih menggunakan pendekatan sentralistik. Pendekatan ini menempatkan masyarakat adat dan masyarakat lokal hanya sebagai objek, bukan sebagai pemegang hak dan pelaku utama penjaga ekosistem.
Ia menambahkan, pemerintah cenderung sangat reaktif karena hanya sibuk melakukan pemadaman saat asap kebakaran telah muncul. Di sisi lain, pemerintah gencar mempromosikan skema pembiayaan karbon di forum internasional, namun lemah dalam pencegahan struktural dan pemulihan ekosistem secara permanen.
"Karhutla di Sumsel tidak hanya menjadi tamparan bagi delegasi pusat di COP31, tetapi juga menguji langsung pelaksanaan fungsi konstitusional dan administratif pemerintah daerah terkait lemahnya fungsi pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan perizinan berbasis lahan di daerah," kata dia.
Sementara itu, Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatra Ferdian Krisnanto mengatakan, Kementerian Kehutanan masih melakukan perhitungan luasan karhutla 2026 secara keseluruhan, termasuk wilayah Sumsel. Menurut dia, klaim luasan karhutla dari berbagai sumber sah-sah saja selagi dapat dipertanggungjawabkan.
"Kalau data resmi, Kemenhut masih tahap klarifikasi. Berdasarkan perhitungan manual di lapangan dan frekuensi kejadian, karhutla tahun ini lebih luas dibanding tahun lalu dan dampaknya pun kita rasakan lebih besar," kata Ferdian.
Terlepas luasan tersebut, Ferdian menyoroti pentingnya upaya pencegahan yang lebih optimal agar karhutla bisa ditekan pada masa mendatang. Diperlukan komitmen yang sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam menjaga lahan agar tidak terjadi karhutla berulang.
"Tentunya luasan ini harus menjadi peringatan penting, kesiapsiagaan ke depan dan upaya-upaya pencegahan paling utama," kata Ferdian.
Penulis: Irwanto
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id


































