Menuju konten utama

Masyarakat Aceh Desak Pemulihan Hutan-DAS Cegah Banjir Berulang

Setahun berlalu, Aceh masih menghadapi persoalan pemulihan, sementara banjir dan longsor kembali melanda.

Masyarakat Aceh Desak Pemulihan Hutan-DAS Cegah Banjir Berulang
Salah satu massa aksi melakukan orasi di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). Foto : tirto.id/Firhan Farabi
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Bencana banjir dan longsor yang terus berulang di Aceh mendorong koalisi masyarakat sipil peduli bencana mendesak pemerintah pusat maupun daerah melakukan pemulihan lingkungan secara menyeluruh. Mereka menilai penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan kerusakan lingkungan.

Desakan tersebut disampaikan dalam aksi unjuk rasa di depan Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Kamis (19/11/2026). Massa meminta pemerintah memulihkan hutan, daerah aliran sungai (DAS), serta kawasan hulu yang dinilai penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mengurangi risiko bencana.

Koordinator aksi, Muhammad Resqi, mengatakan Aceh telah mengalami bencana ekologis besar pada 2025 yang menimbulkan dampak sosial dan korban dalam jumlah besar. Namun, hingga setahun berlalu, masyarakat masih menghadapi persoalan pemulihan, sementara banjir dan longsor kembali melanda sejumlah wilayah.

"Setahun bencana ekologis Aceh pada 2025 lalu menghantam Aceh secara sosial yang menimbulkan korban yang begitu besar. Akan tetapi, lagi-lagi pada detik ini korban masih menjadi korban," kata Resqi.

Menurut dia, Aceh masih menjadi korban dari kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat terdampak. Karena itu, melalui aksi tersebut, mereka ingin mengetuk hati pemerintah agar mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi bagi warga korban bencana ekologis.

Resqi juga menyoroti banjir dan longsor yang terus terjadi secara berulang di Aceh, terutama ketika musim penghujan tiba. Menurutnya, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah, termasuk dengan mengevaluasi kebijakan pengelolaan lingkungan.

Dalam pernyataan sikapnya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya mendorong pemulihan hutan, DAS, dan kawasan hulu secara menyeluruh. Kemudian, mendesak audit dan evaluasi terhadap seluruh perizinan tambang, baik legal maupun ilegal, perkebunan, serta pemanfaatan kawasan hutan.

Lalu, mereka meminta pemerintah menindak tegas pihak-pihak yang terbukti melakukan perusakan lingkungan.

Pantauan kontributor Tirto di lokasi aksi, massa mengibarkan bendera putih sebagai simbol keprihatinan. Mereka juga membawa sejumlah poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah, salah satunya bertuliskan "Kerusakan alam adalah keresahan yang dilindungi kekuasaan".

Selain itu, massa membentangkan spanduk bertuliskan "Prabowo-Mualem Biarkan Korban Bencana Sengsara".

Sebagai informasi, sejumlah daerah di Aceh kembali dilanda banjir dan longsor sejak akhir Oktober 2026. Akibatnya, puluhan ribu warga terdampak dan ratusan orang di antaranya terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Bencana tersebut juga merusak sejumlah akses jalan dan infrastruktur vital, termasuk saluran air bersih yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat.

Berulangnya bencana banjir dan longsor di Aceh membuat persoalan pemulihan lingkungan kembali menjadi sorotan. Bagi koalisi masyarakat sipil, upaya penanggulangan bencana perlu disertai pembenahan tata kelola hutan dan kawasan aliran sungai agar masyarakat tidak terus menghadapi ancaman bencana yang sama setiap musim penghujan.

Baca juga artikel terkait BENCANA atau tulisan lainnya dari Firhan Farabi

tirto.id - Flash News
Kontributor: Firhan Farabi
Penulis: Firhan Farabi
Editor: Fadrik Aziz Firdausi