tirto.id - Pemerintah membuka ruang bagi badan usaha milik negara (BUMN) dan anak usahanya untuk memakai nilai buku dalam penghitungan pajak penghasilan (PPh) saat melakukan restrukturisasi. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto pada 19 Oktober 2026 lalu.
Restrukturisasi yang dicakup meliputi penggabungan, peleburan, pemekaran, dan pengambilalihan usaha. Namun, entitas yang direstrukturisasi dapat memakai nilai buku setelah menyampaikan pemberitahuan dan dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
"Untuk kepentingan penerapan ketentuan di bidang Pajak Penghasilan, Entitas Restrukturisasi dapat menggunakan nilai buku atas pengalihan dan/atau perolehan harta dalam rangka restrukturisasi BUMN dan Anak Usaha BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e setelah menyampaikan pemberitahuan penggunaan nilai buku dan dokumen pendukung kepada Direktur Jenderal Pajak," demikian bunyi Pasal 9 ayat (2) PP 41 Tahun 2026 tersebut, dikutip Kamis (19/11/2026).
Pemberitahuan harus disampaikan paling lama enam bulan setelah tanggal efektif restrukturisasi.
Sementara itu, dokumen yang wajib dilampirkan mencakup surat pernyataan pejabat, dokumen transaksi, akta pendirian dan anggaran dasar, serta laporan posisi keuangan proforma. Dengan surat pernyataan dibuat Kepala Badan Pelaksana atau Kepala BP BUMN, tergantung tujuan restrukturisasi, yakni peningkatan kinerja, penyehatan, atau penyelamatan. Entitas juga harus memenuhi syarat Surat Keterangan Fiskal dan melunasi utang pajak.
"Dalam hal diketahui bahwa Entitas Restrukturisasi tidak memenuhi ketentuan (...) Direktur Jenderal Pajak menghitung kembali nilai pengalihan harta berdasarkan nilai pasar pada tanggal efektif restrukturisasi," tulis Pasal 13 ayat (2).
Selain itu, PP ini juga membatasi penggunaan kerugian fiskal. Penerima harta tidak boleh mengompensasikan kerugian pihak yang mengalihkan.
Dalam hal ini, pada penggabungan usaha, kompensasi hanya dimungkinkan jika seluruh entitas yang bergabung memiliki kerugian fiskal, dan dibatasi sebesar sisa kerugian terkecil.
Dari sisi PPN, pengalihan barang kena pajak antar-pengusaha kena pajak dalam restrukturisasi tidak dianggap sebagai penyerahan.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Andrian Pratama Taher
Masuk tirto.id






































