Menuju konten utama

DPR Tak Masukkan Illicit Enrichment di RUU Perampasan Aset

DPR mengklaim keputusan itu didasari beragamnya aspirasi publik yang dinilai banyak menolak penerapan pasal tersebut.

DPR Tak Masukkan Illicit Enrichment di RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman memimpin rapat dengar pendapat dengan Kabaintelkam Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026). Rapat tersebut membahas masukan Kabaintelkam Polri terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/tom.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Komisi III DPR RI memastikan tidak mengakomodasi ketentuan illicit enrichment atau peningkatan kekayaan pejabat secara tidak wajar dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Selain dinilai berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), keputusan itu didasari beragamnya aspirasi publik yang dinilai banyak menolak penerapan pasal tersebut.

“Kami menyerap berbagai aspirasi dari masyarakat. Ada yang mendukung, banyak juga yang menolak,” kata Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Habiburokhman mengklaim pihaknya juga mempelajari penerapan illicit enrichment di sejumlah negara. Ia mencontohkan Amerika Serikat dan Inggris yang disebutnya tidak menerapkan ketentuan tersebut.

“Di Amerika Serikat hal tersebut tidak dikenal, tidak diterapkan illicit enrichment, karena dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia. Di Inggris juga tidak diterapkan,” ujarnya.

Ia juga menyinggung Jerman yang disebutnya pernah menggagalkan penerapan illicit enrichment melalui Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, Habiburokhman menyebut DPR telah menghadirkan sedikitnya 15 elemen dalam pembahasan RUU Perampasan Aset. Menurut dia, sejumlah elemen tersebut turut menyampaikan pandangan bahwa illicit enrichment bertentangan dengan HAM.

“Yang kedua, dalam teknis perundang-undangan, undang-undang perampasan aset ini kan undang-undang sifatnya formil, undang-undang tentang tata cara, tentang hukum acara. Jadi, bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman,” jelasnya.

Atas dua pertimbangan tersebut, Habiburokhman mengatakan DPR tidak memasukkan ketentuan illicit enrichment ke dalam UU Perampasan Aset.

“Jadi memang ada dengan dua alasan itu kita tidak bisa memasukkan di dalam undang-undang perampasan aset ini,” imbuhnya.

Selain persoalan illicit enrichment, Habiburokhman menjelaskan pembentukan dua badan dalam UU Perampasan Aset, yakni badan pengelola dan badan pengawas perampasan aset.

Menurut dia, badan pengelola dibentuk secara terpisah dari aparat penegak hukum untuk menghindari konflik kepentingan. Ia menilai, pemisahan tersebut diperlukan agar aparat penegak hukum tidak memiliki kepentingan langsung terhadap aset yang dirampas sekaligus mengelolanya.

“Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak-banyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” kata Habiburokhman.

Sementara itu, badan pengawas dibentuk untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan UU Perampasan Aset oleh pihak yang berkuasa maupun aparat penegak hukum.

“Jangan sampai undang-undang perampasan aset menjadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan dan jangan sampai undang-undang ini dijadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” tutup Habiburokhman.

Terkait mekanisme pemilihan badan pengawas yang ditunjuk presiden dan disetujui DPR, Habiburokhman mengakui mekanisme tersebut melibatkan eksekutif dan legislatif. Namun, ia menilai pola serupa juga diterapkan dalam pembentukan lembaga lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY).

Baca juga artikel terkait RUU PERAMPASAN ASET atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - Flash News
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama