Indeks Ruu Perampasan Aset

Perampasan aset bisa melengkapi 3 aspek utama pemberantasan korupsi, yaitu pencegahan, penindakan, dan pemulangan aset.

ICW menilai akan jauh lebih baik bila Prabowo berfokus mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR.

Rapat ditunda karena PPATK masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan paparan urgensi RUU Perampasan Aset agar tidak ada salah persepsi.

Menurut Aria, pembahasan soal perampasan aset juga harus memperhatikan kesiapan aparat penegak hukum (APH).

Zaenur menilai ada ketakutan dari DPR bahwa beleid ini menjadi bumerang buat mereka sendiri.

Soal RUU Perampasan Aset, pemerintah sudah menyampaikan Surat presiden (Surpres) kepada DPR dan menunggu kapan pembahasan RUU itu akan dilaksanakan.

Periode keanggotaan DPR telah berganti, namun RUU Perampasan Aset masih terkatung-katung. Akankah para anggota DPR baru berminat membahasnya?

Pembahasan RUU Perampasan Aset mandeg. DPR periode baru didorong untuk lebih cepat membahas beleid tersebut.

Unggahan dengan klaim ini merupakan hasil manipulasi dari artikel lembaga pemeriksa fakta, Mafindo, bertanggal 31 Mei 2024.

Isi lengkap RUU Perampasan Aset yang menimbulkan pro dan kontra. Bagaimana sejarahnya?

Jalan agar RUU Perampasan Aset melaju menjadi undang-undang tampaknya masih menemui tembok tebal.

Hinca sebut RUU Perampasan Aset tidak kunjung kembali dibahas oleh Puan selaku pimpinan DPR RI.

Ganjar Pranowo-Mahfud MD, ingin meloloskan UU tentang perampasan aset sebagai bentuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Bagaimana caranya?

Agar janji capres Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo tidak hanya retorika belaka, maka harus diikuti dengan strategi konkret.

Bambang Pacul bersikeras menolak UU Perampasan Aset.

Dasco mengatakan perlu pembahasan yang komprehensif dan hati-hati terkait RUU Perampasan Aset, sebab menyangkut beberapa aturan yang perlu disinkronkan.