Indeks Ruu Perampasan Aset

Biar lebih nendang, judul RUU Perampasan Aset resmi diganti untuk fokus sasar tindak pidana korupsi. Aturan pidana mati turut disepakati.

Penegasan pidana mati bagi koruptor berlaku untuk korupsi dengan kondisi tertentu.

Gagasan itu berangkat dari masukan para korban investasi bodong yang mempertanyakan mekanisme pengembalian aset.

RUU Perampasan Aset ditargetkan akan disahkan pada November, lebih cepat dari tenggat awal yang dipatok 15 Desember 2026.

RUU tersebut harus mengatur agar harta pelaku kejahatan harus dikembalikan kepada korban.

Meski relevan dengan praktik civil recovery di Inggris dan Italia, perampasan aset berbasis LHKPN di RI wajib melalui pembuktian dan putusan pengadilan.

Selain RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, Dasco mengatakan DPR juga fokus RUU RUU Administrasi Kependudukan dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. 

Pimpinan KPK usul aset penyelenggara negara yang tak lapor LHKPN bisa dirampas negara. Ketentuan ini diusulkan masuk klausul RUU Perampasan Aset.

Habiburokhman resmi ditunjuk memimpin Panja RUU Perampasan Aset. Komisi III memajukan RDPU ke masa reses demi target sah 15 Desember 2026.

DPR menargetkan RUU Perampasan Aset rampung paling lambat 15 Desember 2026 setelah pembahasan DIM dimulai 10 November.

RUU Perampasan Aset memiliki peran penting dalam memperkuat upaya negara memulihkan hasil tindak pidana.

Rapat Paripurna DPR mengesahkan UU SDI yang berisi 141 pasal. Selain itu, RUU Perampasan Aset resmi disetujui jadi usul inisiatif DPR RI untuk dibahas.

RUU Perampasan Aset perlu mengatur secara lebih jelas tahapan setelah aset dirampas, termasuk mekanisme pengelolaan dan pengembaliannya kepada korban.

Guru Besar Trisakti Trubus Rahardiansah mengingatkan agar RUU Perampasan Aset harus dirumuskan tepat, termasuk soal illicit enrichment dan hak warga.

Penelusuran alur transaksi judol mendesak mengingat tingginya angka perputaran dana yang belum terjangkau oleh penyitaan negara.

Nilai limit terlalu mahal bikin 30 persen aset koruptor macet di tempat lelang. Negara pun terpaksa tombok biaya perawatan setiap tahunnya.

Adanya laboratorium akuntansi forensik ini akan membantu Kortastipidkor Polri memaksimalkan perampasan aset pelaku korupsi.

Anies justru mendukung RUU Perampasan Aset, namun mewanti-wanti agar pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan ceroboh dan dengan hati-hati. 

Publik mendukung RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi, tetapi khawatir kewenangan disalahgunakan dan aset tak dikelola transparan.

Menurutnya, kekhawatiran penggunaan aturan jadi alat menghabisi lawan politik perlu menjadi perhatian dalam pembahasan.