Indeks Ruu Perampasan Aset

Adanya laboratorium akuntansi forensik ini akan membantu Kortastipidkor Polri memaksimalkan perampasan aset pelaku korupsi.

Anies justru mendukung RUU Perampasan Aset, namun mewanti-wanti agar pelaksanaannya tidak dilaksanakan dengan ceroboh dan dengan hati-hati. 

Publik mendukung RUU Perampasan Aset untuk memperkuat pemberantasan korupsi, tetapi khawatir kewenangan disalahgunakan dan aset tak dikelola transparan.

Menurutnya, kekhawatiran penggunaan aturan jadi alat menghabisi lawan politik perlu menjadi perhatian dalam pembahasan.

Survei Tirto menunjukkan 92 persen publik mendukung RUU Perampasan Aset. Apa alasannya dan bagaimana risiko serta celah dalam draf yang beredar.

"Saya khawatir obat yang disebut RUU Perampasan Aset dan hukuman mati akan menelan korban begitu banyak di Indonesia," kata Abraham Samad.

KontraS mencatat sebanyak 162 orang berada dalam kelompok usia 18-40 tahun dan 160 orang lainnya merupakan anak di bawah umur.

Koalisi menekankan partisipasi publik tidak dapat diukur daari jumlah pelaksanaan RDPU, melainkan draf RUU bisa dibaca hingga dikritik sebelum disahkan.

Hasto mengingatkan undang-undang yang kuat tanpa pengawasan aparat secara ketat justru bisa disalahgunakan untuk kepentingan penguasa.

Pramono Anung mengecam perusakan sejumlah CCTV saat demonstrasi RUU Perampasan Aset di gedung DPR/MPR, Jakarta.

RUU Perampasan Aset kembali disorot. Ini 7 poin dalam draf terbaru 2026 yang menjadi perdebatan, dari NCB hingga pengelolaan aset rampasan.

Polisi membubarkan massa di depan Gedung DPR/MPR dengan menyemprotkan water cannon pada Kamis (27/8/2026) malam.

Proses pembahasan RUU Perampasan Aset menjadi UU hampir menemui titik akhir. DPR berjanji mengesahkannya paling lambat 15 Desember 2026.

Pimpinan DPR mengeluarkan surat komitmen penyelesaian RUU Perampasan Aset. Mereka berjanji mundur jika RUU tidak disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

DPR targetkan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan DPR menyatakan siap mundur jika target penyelesaian itu tidak tercapai.

Andre menyatakan, pimpinan DPR sudah menyepakati agar RUU Perampasan Aset segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU), maksimal pada 15 Desember 2026.

Masyarakat Pati Bersatu mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Tuntutan itu mereka sampaikan dalam demonstrasi di depan DPR RI.

Yusril menjamin baik pemerintah maupun DPR memiliki komitmen yang sama untuk menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset sesuai target.

Komisi III sudah menggelar 35 kali RDPU, melakukan tiga kunjungan kerja ke daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat.

Kedua surat tersebut berasal dari DPP Brigade Merah Putih Indonesia dan Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogor Raya.