Indeks Ruu Perampasan Aset

Pimpinan DPR mengeluarkan surat komitmen penyelesaian RUU Perampasan Aset. Mereka berjanji mundur jika RUU tidak disahkan paling lambat 15 Desember 2026.

DPR targetkan RUU Perampasan Aset disahkan paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan DPR menyatakan siap mundur jika target penyelesaian itu tidak tercapai.

Andre menyatakan, pimpinan DPR sudah menyepakati agar RUU Perampasan Aset segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU), maksimal pada 15 Desember 2026.

Masyarakat Pati Bersatu mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Tuntutan itu mereka sampaikan dalam demonstrasi di depan DPR RI.

Yusril menjamin baik pemerintah maupun DPR memiliki komitmen yang sama untuk menuntaskan pembahasan RUU Perampasan Aset sesuai target.

Komisi III sudah menggelar 35 kali RDPU, melakukan tiga kunjungan kerja ke daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat.

Kedua surat tersebut berasal dari DPP Brigade Merah Putih Indonesia dan Aliansi Tiga Pilar Demokrasi Bogor Raya.

Bambang meminta RUU melarang kewenangan tersebut digunakan untuk membungkam lawan politik, mengintimidasi wartawan atau masyarakat sipil.

Skema itu dinilai diperlukan agar aset yang diduga berasal dari tindak pidana tetap dapat dirampas negara meski proses pidana tidak dapat diselesaikan.

Kejagung mengaku sudah pernah melakukan lelang lewat Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung sehingga tidak perlu Badan Pengelola Aset Rampasan.

Ahmad Sahroni usulkan peleburan pengelolaan aset KPK dan Kejagung ke satu badan khusus di RUU Perampasan Aset demi sudahi tumpang tindih.

RUU Perampasan Aset dinilai perlu menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan hak-hak keperdataan masyarakat.

Juniver Girsang mengusulkan nomenklatur RUU Perampasan Aset diganti dengan kata pemulihan atau pengembalian.

RUU Perampasan Aset wajib disusun sangat hati-hati demi menghindari abuse of power.

Habiburokhman menegaskan aturan yang dirancang harus memiliki batasan yang jelas dan presisi.

RUU Perampasan Aset masih masuk Prolegnas Prioritas 2026. DPR membantah isu pencoretan dan menegaskan pembahasan bersama pemerintah terus berjalan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas klaim Presiden Prabowo ingin percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana dapat diterapkan dalam kasus peretasan sektor keuangan.

Salah satu sorotan utama Harkristuti adalah konsentrasi kewenangan dalam satu institusi, khususnya kejaksaan.

Tas, sepatu, hingga jam tangan biasanya tak pernah dimasukkan pejabat dalam LHKPN, padahal banyak di antaranya yang bernilai tinggi.