Indeks Ruu Perampasan Aset

Bob mengaku belum ada pembahasan RUU Perampasan Aset kecuali sudah menetapkan RUU ini masuk Prolegnas jangka menengah dengan inisiatif dari pemerintah.

Tanak mengaku, pengesahan RUU Perampasan Aset akan membuat upaya pemulihan kerugian negara akibat tindak korupsi bisa lebih maksimal.

Yusril memandang bahwa perampasan aset hasil korupsi perlu diatur dengan undang-undang agar hakim memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil keputusan

Prabowo Subianto menyatakan bahwa ia mendukung RUU Perampasan Aset agar segera disahkan sebagai bentuk komitmennya melawan korupsi.

Jubir KPK bilang penindakan adalah upaya yang buat orang tak nyaman sehingga harus dilakukan dengan dasar yang tepat.

Ia tidak ingin aparat penegak hukum dapat merampas aset tersangka tanpa proses persidangan ketika RUU Perampasan Aset sudah disahkan.

Menteri Hukum menjamin RUU Perampasan Aset akan sesuai dengan harapan masyarakat.

Konteks asli video yang disertakan dalam unggahan adalah momen kericuhan saat sidang paripurna untuk menentukan pimpinan DPR periode 2014-2019.

Perampasan aset bisa melengkapi 3 aspek utama pemberantasan korupsi, yaitu pencegahan, penindakan, dan pemulangan aset.

ICW menilai akan jauh lebih baik bila Prabowo berfokus mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR.

Rapat ditunda karena PPATK masih membutuhkan waktu untuk menyempurnakan paparan urgensi RUU Perampasan Aset agar tidak ada salah persepsi.

Menurut Aria, pembahasan soal perampasan aset juga harus memperhatikan kesiapan aparat penegak hukum (APH).

Zaenur menilai ada ketakutan dari DPR bahwa beleid ini menjadi bumerang buat mereka sendiri.

Soal RUU Perampasan Aset, pemerintah sudah menyampaikan Surat presiden (Surpres) kepada DPR dan menunggu kapan pembahasan RUU itu akan dilaksanakan.

Periode keanggotaan DPR telah berganti, namun RUU Perampasan Aset masih terkatung-katung. Akankah para anggota DPR baru berminat membahasnya?

Pembahasan RUU Perampasan Aset mandeg. DPR periode baru didorong untuk lebih cepat membahas beleid tersebut.

Unggahan dengan klaim ini merupakan hasil manipulasi dari artikel lembaga pemeriksa fakta, Mafindo, bertanggal 31 Mei 2024.

Isi lengkap RUU Perampasan Aset yang menimbulkan pro dan kontra. Bagaimana sejarahnya?

Jalan agar RUU Perampasan Aset melaju menjadi undang-undang tampaknya masih menemui tembok tebal.

Hinca sebut RUU Perampasan Aset tidak kunjung kembali dibahas oleh Puan selaku pimpinan DPR RI.