Indeks Ruu Perampasan Aset

Bambang meminta RUU melarang kewenangan tersebut digunakan untuk membungkam lawan politik, mengintimidasi wartawan atau masyarakat sipil.

Skema itu dinilai diperlukan agar aset yang diduga berasal dari tindak pidana tetap dapat dirampas negara meski proses pidana tidak dapat diselesaikan.

Kejagung mengaku sudah pernah melakukan lelang lewat Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung sehingga tidak perlu Badan Pengelola Aset Rampasan.

Ahmad Sahroni usulkan peleburan pengelolaan aset KPK dan Kejagung ke satu badan khusus di RUU Perampasan Aset demi sudahi tumpang tindih.

RUU Perampasan Aset dinilai perlu menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dan hak-hak keperdataan masyarakat.

Juniver Girsang mengusulkan nomenklatur RUU Perampasan Aset diganti dengan kata pemulihan atau pengembalian.

RUU Perampasan Aset wajib disusun sangat hati-hati demi menghindari abuse of power.

Habiburokhman menegaskan aturan yang dirancang harus memiliki batasan yang jelas dan presisi.

RUU Perampasan Aset masih masuk Prolegnas Prioritas 2026. DPR membantah isu pencoretan dan menegaskan pembahasan bersama pemerintah terus berjalan.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas klaim Presiden Prabowo ingin percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana dapat diterapkan dalam kasus peretasan sektor keuangan.

Salah satu sorotan utama Harkristuti adalah konsentrasi kewenangan dalam satu institusi, khususnya kejaksaan.

Tas, sepatu, hingga jam tangan biasanya tak pernah dimasukkan pejabat dalam LHKPN, padahal banyak di antaranya yang bernilai tinggi.

Perampasan aset adalah penggunaan kekuasaan negara yang sangat besar, sehingga harus diatur ketat agar tidak ada penyalahgunaan wewenang.

Soedeson Tandra menilai penggunaan istilah “pemulihan aset” lebih tepat khususnya dalam konteks mekanisme NBC.

Penguatan aspek kelembagaan menjadi penting untuk memastikan pengelolaan aset rampasan negara berjalan optimal.

Dasco menyebut DPR juga sedang melakukan belanja masalah untuk regulasi perampasan aset.

PDIP menyebut RUU Perampasan Aset harus sesuai dengan hak asasi manusia (HAM) dan memperhatikan prinsip due process of law.

Aset pertama yang dapat dirampas negara adalah aset yang berkaitan langsung dengan tindak pidana.

Pemerintah juga bisa menyita harta koruptor yang melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketaui posisinya dalam beleid RUU Perampasan Aset.