Indeks Ruu Perampasan Aset

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas klaim Presiden Prabowo ingin percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

Mekanisme perampasan aset tanpa menunggu putusan pidana dapat diterapkan dalam kasus peretasan sektor keuangan.

Salah satu sorotan utama Harkristuti adalah konsentrasi kewenangan dalam satu institusi, khususnya kejaksaan.

Tas, sepatu, hingga jam tangan biasanya tak pernah dimasukkan pejabat dalam LHKPN, padahal banyak di antaranya yang bernilai tinggi.

Perampasan aset adalah penggunaan kekuasaan negara yang sangat besar, sehingga harus diatur ketat agar tidak ada penyalahgunaan wewenang.

Soedeson Tandra menilai penggunaan istilah “pemulihan aset” lebih tepat khususnya dalam konteks mekanisme NBC.

Penguatan aspek kelembagaan menjadi penting untuk memastikan pengelolaan aset rampasan negara berjalan optimal.

Dasco menyebut DPR juga sedang melakukan belanja masalah untuk regulasi perampasan aset.

PDIP menyebut RUU Perampasan Aset harus sesuai dengan hak asasi manusia (HAM) dan memperhatikan prinsip due process of law.

Aset pertama yang dapat dirampas negara adalah aset yang berkaitan langsung dengan tindak pidana.

Pemerintah juga bisa menyita harta koruptor yang melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketaui posisinya dalam beleid RUU Perampasan Aset.

Kepastian hukum jadi asas utama RUU Perampasan Aset, harus ada batas waktu hakim memutus perkara perampasan aset tanpa menunggu vonis pidana.

Menurut Menkum Supratman, masih ada belasan aturan turunan KUHAP harus diselesaikan dengan segera.

Menurut Puan, partisipasi bermakna dari masyarakat sangat penting untuk mendukung pembahasan RUU tersebut agar tidak tumpang-tindih.

Tidak ditemukan pernyataan resmi maupun pemberitaan dari media kredibel yang membenarkan klaim bahwa Presiden Prabowo Subianto membekukan Fraksi PDIP.

RUU Pemilu, RUU Pilkada, RUU BUMN, RUU Transportasi Online, RUU PPRT hingga RUU BPIP juga masuk daftar total 52 RUU Prolegnas prioritas 2026.

Komjak mengingatkan jangan sampai ada regulasi setingkat UU Perampasan Aset yang menghambat kerja aparat merampas aset koruptor.

Wana mengatakan, penegak hukum hanya mampu memulihkan Rp32,8 triliun atau 13 persen dari total kerugian akibat korupsi Rp234,8 triliun selama 2019-2023.

Yusril mengatakan pembahasan RUU Perampasan Aset harus dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan peraturan hukum pidana yang berlaku.

Komisi III DPR akan membahas RUU Perampasan Aset secara bersamaan dengan pembahasan RUU KUHAP.