Nestapa Petani Gedebage Hadapi Kemarau dan Gagal Panen

tirto.id - Dua bulan lebih berlalu, Jajat dan Saepudin tidak bisa berbuat banyak ketika beberapa hektare sawah dan perkebunan sayurannya gagal panen. Para petani lahan garapan di wilayah Gedebage, Kota Bandung, ini mengaku bahwa musim kemarau 2026 lebih parah ketimbang tahun-tahun sebelumnya.

Jajat menilai kondisi tersebut diperparah dengan tidak tersedianya sumber air terdekat di sekitar lahan mereka. Dari hari ke hari, mereka sekadar mengandalkan air limpahan parit, selokan, atau saluran air yang mereka buat sendiri.

“Dua sasih langkung, ayeuna nganggur. Nya gagal. (Dua bulan lebih, sekarang menganggur. Iya gagal panen),” keluh Jajat kepada Tirto.id saat ditemui di lahan garapannya di Gedebage, Kota Bandung, Senin (27/7/2026).

Petani berusia 50 tahun itu bercerita, sekitar satu hektare lahan perkebunan yang digarapnya mengalami gagal panen. Di lahan tersebut, tak ada lagi sayur-sayuran seperti tomat, kacang-kacangan, maupun jagung yang semula ia tanam sejak awal tahun ini. Tanah tampak terlampau kering, sementara benih-benih tanaman sudah lama mati.

Padahal, ia sudah merogoh kocek untuk bisa menggarap lahan tersebut senilai Rp3 juta per tahun. Namun, akibat musim kemarau, dirinya tidak lagi merasakan rutinitas panen yang kerap datang setiap dua bulan sekali. Mantan perajin kayu itu pun resah menghadapi beberapa bulan ke depan lantaran belum ada pemasukan.

“Itu utamanya. Sedikit-sedikit juga, kan, tetap ada pemasukan buat orang rumah,” ucap lelaki paruh baya yang beberapa tahun terakhir fokus bertani.

Dua tahun ke belakang, para petani masih terbantu dengan musim kemarau basah. Kini, menurutnya, hujan tidak turun sama sekali. Ia bilang, hujan semestinya masih terjadi ketika memasuki bulan kedelapan. Namun, tahun ini, kekeringan bahkan terasa sejak bulan kelima atau April 2026.

Selain perkebunan, lahan persawahan yang digarap Jajat pun mengalami gagal panen. Lahan seluas sekitar dua hektare itu tampak kering. Ia benar-benar tak bisa berbuat banyak. Satu-satunya harapan ialah menanti bantuan dari pemerintah, entah itu suplai air maupun perbaikan saluran irigasi yang lebih memadai di wilayah Gedebage.

“Muhun. Mugi-mugi aya bantosan ti pemerintah (Iya. Mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah),” harapnya.

Tiga Hari Sekali Menunggu Air

Kondisi serupa dirasakan Saepudin. Petani asal Gedebage ini juga khawatir lahan garapan sawah sekitar satu hektare miliknya mengalami gagal panen. Ia berulang kali memastikan ketersediaan air yang tersedot masuk ke pompa miliknya dari dalam parit dan selokan.

Tak ada lagi yang bisa dirinya lakukan selain hal tersebut. Musim kemarau yang baru berjalan beberapa bulan ini menyebabkan para petani kesulitan air. Terlebih, dirinya menyebut sekitar sawah yang mereka garap tidak memiliki mata air. Bahkan, para petani harus menggali tanah di sekitar sawah dengan harapan menemukan air limpasan.

Saepudin menuturkan, terdapat sekitar enam petani yang terkena dampak kekeringan saat ini. Para petani hanya mampu mengandalkan air limpasan dari sekitar sawah, air parit dan selokan, serta air dari sumur sederhana yang mereka gali.

Petani berusia 62 tahun itu menuturkan, air yang mengalir dan tertampung pun hanya bisa diambil secara berkala, yakni setiap tiga hari sekali.

“Berhenti heula, nunggu tilu dinten, tah nembe sedot deui tos tilu dinten mah. (Berhenti dulu. Nunggu tiga hari. Nah, baru sedot [pompa air] setelah tiga hari),” ucapnya.

Sepanjang krisis air terjadi, ia hanya mengandalkan pompa air pribadi. Lelaki yang sudah bertani sejak 1982 tersebut mengaku bantuan dari pemerintah kota sebatas pupuk. Ia juga menilai tahun ini merupakan krisis paling parah yang menimpa dirinya.

“Ah, kadang enggak dikasih [bantuan] apa-apa, selain pupuk. Bantuan pompa belum pernah,” imbuhnya.

Lantas, ia berharap, melihat kondisi yang mengkhawatirkan tersebut, pemerintah semestinya segera turun tangan. Selain memberi bantuan air, ia mendesak pemerintah fokus terhadap isu pertanian menjelang musim kemarau.

“Bantuannya aja soal sumber air. Jangan sampai setiap tahun, jadi kalau ada begitu, saya bisa menyalurkan air,” pintanya.

Kondisi yang dialami Jajat dan Saepudin sejalan dengan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Lembaga tersebut sebelumnya memprediksi musim kemarau 2026 datang lebih awal dengan durasi yang lebih panjang. Selain itu, kondisi kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dibandingkan rata-rata klimatologis selama 30 tahun terakhir.

BMKG juga mencatat musim kemarau tahun ini berlangsung bersamaan dengan fenomena El Niño. Fenomena tersebut diprakirakan mulai aktif pada akhir April hingga awal Mei 2026 dengan intensitas awal lemah sebelum meningkat menjadi moderat pada triwulan ketiga.

Dalam pemberitaan Tirto sebelumnya, Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab, mengatakan hasil analisis terbaru menunjukkan adanya pergeseran karakter musim kemarau tahun ini. Durasi kemarau diperkirakan mencapai 13–15 dasarian atau lebih panjang dibandingkan kondisi normal.

Kondisi tersebut meningkatkan risiko kekeringan meteorologis, berkurangnya ketersediaan air bersih, gangguan irigasi, hingga kebakaran hutan dan lahan.

"Saat ini masih intensitas lemah, nanti moderat sekitar triwulan tiga 2026, Agustus, September, Oktober," ucap Fachri dalam Diskusi Hari Meteorologi Dunia ke-76 yang diselenggarakan Stasiun Klimatologi Jawa Barat secara daring, Selasa (14/4/2026).

Klaim Terkendali dan Antisipasi Pemkot Bandung

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Bandung, Gin Gin Ginanjar, mengatakan pemerintah kota (pemkot) telah memetakan sejumlah wilayah persawahan yang berpotensi terdampak kekeringan. Berdasarkan hasil pemetaan tersebut, sekitar 100 hektare lahan pertanian di Kota Bandung masih dalam kondisi terkendali.

“Tapi memang perlu ada yang diwaspadai, sekitar lima hektare di Gedebage. Kemudian ada indikasi 10,5 hektare HST sekarang butuh air. Sekitar satu hektare tingkat kekeringan ringan,” ujar Gin Gin saat dihubungi Tirto, Jumat (24/7/2026).

Meski demikian, ia menilai kondisi kekeringan berpotensi terus meningkat. Menurutnya, Juli hingga Agustus 2026 belum memasuki fase musim kemarau ekstrem. Puncak musim kemarau diperkirakan baru terjadi pada September dan Oktober.

Untuk mengantisipasi dampak yang lebih luas, pemkot menyiapkan sejumlah langkah jangka pendek maupun jangka panjang guna menekan risiko kekeringan di lahan pertanian. Upaya tersebut meliputi penyediaan mesin pompa hingga rencana pembangunan sumur buatan.

“Kami juga bakal menyoroti sumur-sumur air untuk persawahan. Pasti ada perhatian pemerintah daerah. Bersiap menyiapkan pompa, pembangunan irigasi, dan sumur dangkal yang dibangun di sekitar sawah,” ujarnya.

Perihal kondisi kekeringan di Gedebage, ia tak menampik bahwa wilayah tersebut kerap menjadi "langganan" terdampak cuaca ekstrem. Ada sekitar 18 kawasan pertanian di kawasan Bandung Timur itu. Secara teknis, jaringan irigasi tersier juga belum optimal.

“Di wilayah ini krisis banjir kalau hujan, krisis kering kalau kemarau. Limpasan air juga sering tercemar. Nanti kita lakukan [pembangunan] dan menyiapkan pompa,” paparnya.

Ia juga mengatakan pihaknya menyiapkan pompa jangka panjang, sistem irigasi, termasuk menghubungkan sistem drainase perairan, meski terkendala kewenangan pengelolaan. Rencananya, akan ada pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder dari penampungan kolam buatan di wilayah Gedebage.

“Sementara ini kita lihat dulu debit airnya cukup. Yang pasti kekeringan ini menghantui dan menjadi kendala,” imbuhnya.

Menagih Tanggung Jawab Pemerintah

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Barat menyoroti krisis kekeringan dan kelangkaan air bersih yang mulai mengepung berbagai daerah di Jawa Barat memasuki pertengahan 2026.

Divisi Disaster WALHI Jawa Barat, Aldi Maulana, menilai Pemerintah Provinsi Jawa Barat terjebak dalam siklus penanganan bencana yang gagap, terlebih saat ini menghadapi fenomena kemarau ekstrem sekelas Godzilla El Niño.

“Tetapi instrumen yang digunakan masih primitif. Krisis air ini adalah konsekuensi dari pengabaian 'batas ekologis' dalam setiap kebijakan pembangunan. Lingkungan hidup bukanlah variabel ekonomi yang bisa dinegosiasikan," kata Aldi dalam keterangan resmi yang dikutip Tirto, Kamis (30/7/2026).

Berdasarkan data BPBD Jawa Barat per Juli 2026, krisis air meluas secara masif. Di Kabupaten Bekasi, 39 titik kekeringan di sembilan desa mengancam lebih dari 13.985 jiwa. Di Kabupaten Majalengka, sedikitnya 30 desa mengalami krisis air bersih dan ribuan hektare lahan pertanian terancam gagal panen.

Mereka lantas menegaskan, kekeringan yang berulang setiap tahun ini bukan sekadar bencana alam, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik pemulihan lingkungan dan tata kelola air yang buruk di tingkat hilir maupun hulu.

WALHI mencatat respons pemerintah, seperti penetapan status siaga darurat, pengiriman truk tangki air, dan pompanisasi, hanya bersifat kuratif-reaktif.

“Kami menilai langkah ini sebagai bentuk ‘pengalihan biaya’ (cost shifting) yang menjebak. Alih-alih menyentuh akar masalah, pemerintah justru membebankan ‘utang ekologis’ kepada rakyat,” sambungnya.

Anggaran publik dihabiskan untuk operasional truk air, sementara kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan di hulu dibiarkan terus berjalan demi kepentingan investasi.

“Ini bukan mitigasi, melainkan upaya menutupi kegagalan negara dalam mengelola daya dukung dan daya tampung lingkungan,” tegas mereka.

Menghadapi krisis iklim, WALHI Jawa Barat mendesak pemerintah segera beralih dari manajemen krisis menuju manajemen risiko berbasis keadilan ekologis. Menurut mereka, pemerintah perlu mengharmonisasikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dengan menjadikan daya dukung serta daya tampung lingkungan sebagai batas mutlak pembangunan, bukan sekadar pelengkap administratif.

WALHI juga mendesak pemerintah menghentikan pemberian izin pembangunan komersial di kawasan resapan air dan melakukan restorasi ekosistem untuk mengembalikan fungsi hidrologis tanah. Selain itu, mereka meminta pemerintah mengintegrasikan kewajiban pembangunan sumur resapan, biopori, dan penampungan air hujan ke dalam tata ruang desa maupun kota sebagai bagian dari upaya pemanenan air hujan berbasis komunitas.

Di sektor pertanian, WALHI menekankan pentingnya perlindungan hak pangan melalui jaminan asuransi gagal panen (puso) bagi petani kecil tanpa birokrasi yang rumit. Organisasi tersebut juga mendorong diversifikasi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim guna memperkuat ketahanan pangan di tengah meningkatnya ancaman kekeringan.