Mencari Sosok Gubernur BI yang Tepat Pengganti Perry Warjiyo

tirto.id - Belum genap sepekan Perry Warjiyo mundur dari kursi Gubernur Bank Indonesia, Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan sinyal terkait pemilihan nahkoda baru bank sentral.

Sambil berkelakar, Prabowo sempat meluruskan pernyataan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, saat menyatakan Destry Damayanti sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Padahal, Destry tengah menjadi Pejabat Sementara (PJs) Gubernur BI usai Perry mundur. Dia pun sempat menyinggung Destry layak menjadi Gubernur BI definitif, meski tetap menunggu keputusan DPR.

“Kayaknya gimana? Oke ya? Tapi nanti terserah DPR,” tegas Prabowo saat berpidato di acara Akad Massal 62.000 Unit Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Rumah Subsidi dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Kawasan Puri Delta City Side Batang, Jawa Tengah, YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (31/7/2026).

Pasca mundurnya Perry, kini pasar dalam masa menunggu dan melihat alias wait and see karena perlu kepastian terkait kebijakan BI ke depan. Pada saat yang sama, pasar juga masih melihat akan seperti apa masa transisi dari Perry-Destry-ke pemimpin baru bank sentral nanti.

Sebagai pejabat sementara, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta W. Kamdani, meyakini Destry dapat melanjutkan kepemimpinan Perry dengan baik, karena keduanya sudah bekerja sama dalam waktu cukup lama.

“Namun kan dengan kondisi yang ada tentunya perlu kepastian yang lebih cepat gitu. Jadi mungkin ini mungkin yang menjadi perhatian kami adalah kepastian arah kebijakan moneter. Ini sangat penting untuk kita bisa menghadapi berbagai tantangan yang ada,” kata Shinta dalam konferensi pers, dikutip Jumat (31/7/2026).

Dengan adanya ketidakpastian global karena konflik Timur Tengah dan dinamika perdagangan internasional imbas tarif impor Amerika Serikat (AS), kepastian kebijakan moneter sangat dinanti dunia usaha.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Bidang Perbankan dan Jasa Keuangan Apindo, Aviliani, menilai kepemimpinan Deputi Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia (BI) sebaiknya dilanjutkan. Menurut dia, kesinambungan kepemimpinan diperlukan agar koordinasi kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil semakin selaras di tengah bertambahnya mandat bank sentral.

Seiring telah berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), tugas yang diberikan Prabowo kepada Bank Indonesia menjadi lebih luas. Selain menjaga stabilitas moneter dan sistem pembayaran, BI juga memiliki mandat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menciptakan mendukung peningkatan serapan tenaga kerja.

"Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang P2SK, Bank Indonesia sekarang punya tugas baru. Tidak hanya menjaga kestabilan moneter dan sistem pembayaran, tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan hubungan yang kondusif terhadap sektor riil," kata Aviliani.

Mandat baru tersebut bukan hal yang mudah dijalankan karena dalam praktiknya sering kali muncul dilema antara menjaga stabilitas moneter dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, kebijakan suku bunga yang diperlukan untuk mengendalikan inflasi terkadang berpotensi menekan aktivitas sektor riil. Dengan kondisi itu, koordinasi antarotoritas ekonomi menjadi semakin penting.

"Mandat baru itu tidak mudah karena sering bertentangan, misalnya dengan kebijakan suku bunga," ujarnya.

Aviliani menilai, tantangan tersebut membuat peran Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga perlu diperkuat. Dalam hal ini, koordinasi di dalam KSSK tidak cukup hanya berfokus pada stabilitas sistem keuangan, tetapi juga perlu mempertimbangkan kebutuhan sektor-sektor ekonomi riil yang menjadi motor pertumbuhan.

Ia pun mengusulkan agar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dilibatkan dalam forum tersebut. Dia berharap kebijakan yang diambil pemerintah tidak hanya mempertimbangkan aspek keuangan, tetapi juga arah pembangunan sektor riil. Maklum, seluruh kebijakan pengembangan sektor riil ada di bawah tangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang kini dijabat oleh Airlangga Hartarto.

"Makanya nanti KSSK mestinya harus ada Menteri Perekonomian. Supaya sektor riil juga tahu siapa yang harus didanai. Kalau selama ini kan hanya sistem keuangannya saja, tetapi sektor riilnya enggak," kata Aviliani.

Siapa Kandidatnya atau Apa Kriteria Gubernur BI Baru?

Spekulasi mengenai sosok yang akan duduk sebagai Gubernur BI terus mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto berkelakar menyebut Destry sebagai Gubernur BI definitif. Namun, lagi-lagi hal yang lebih penting bukanlah nama kandidat, melainkan kriteria yang dibutuhkan untuk memimpin bank sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks.

Aviliani menilai Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, merupakan figur yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan pada posisi tersebut. Ia beralasan selama ini berbagai kebijakan baru yang digagas Perry Warjiyo banyak disusun dan dijalankan bersama wanita yang kini duduk sebagai pejabat sementara Gubernur BI itu.

Selain itu, posisi dewan gubernur senior juga dinilai memiliki komunikasi yang baik dengan kementerian dan berbagai pemangku kepentingan sehingga dapat mempermudah sinkronisasi kebijakan ekonomi. Menurut dia, kesinambungan kepemimpinan di Bank Indonesia akan membuat koordinasi antara otoritas moneter, pemerintah, dan pelaku usaha berjalan lebih mulus.

Akan tetapi, Aviliani menekankan kalangan dunia usaha berharap nahkoda BI nantinya dapat membuat kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil dapat dirancang secara terpadu agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi daripada soal nama Gubernur BI baru. Ini menjadi catatan penting karena ketidaksinkronan kebijakan dapat memunculkan persepsi yang membingungkan di pasar. Sebagai contoh, pelemahan nilai tukar rupiah tidak selalu disebabkan oleh faktor moneter, tetapi bisa juga dipengaruhi kondisi sektor riil.

"Tentu saja dari Apindo harapannya adalah ketiga kebijakan itu harus sama-sama, supaya orang enggak bingung di moneter. (Seperti ketika) rupiahnya anjlok gitu ya, padahal itu penyebabnya karena sektor riil. Nah, kalau ini bisa bersama-sama tiga kebijakan ini bisa bersama-sama tentunya ini akan bisa berjalan sangat baik,” jelas Aviliani.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Telisa Aulia Falianty, menilai posisi Gubernur BI tidak bisa dibiarkan kosong dalam jangka waktu lama, meski saat ini ada Destry yang menjadi penjaga stabilitas moneter untuk sementara.

Akan tetapi, pengganti Perry pun tidak bisa dipilih sembarangan. Kursi gubernur BI harus diisi oleh orang yang sangat kuat di bidang moneter dan juga pro-stability. Sebab, bank sentral erat kaitannya dengan fungsi menjaga stabilitas.

“Kalau semuanya ngegas, siapa yang ngeremnya? Karena moneter itu pro-stability, walaupun tetap ada problem, tapi utamanya tetap harus pro-stability. Kalau dua-duanya ngegas, kita bisa aja nanti crash boom, karena nggak ada yang menjaga stability-nya. Jadi, moneter itu biasanya harus galak, ya,” tegas Telisa dalam acara Forekbank Outlook 2026, di Ballroom Hotel Ibis Budget, Jakarta Pusat, dikutip Jumat (31/7/2026).

Selain itu, independensi bank sentral menjadi syarat mutlak untuk menjaga kredibilitas BI di mata pelaku pasar. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terlalu jauh mengintervensi kebijakan moneter karena dapat menimbulkan ketidakpercayaan investor dan memicu arus modal keluar.

Ia mencontohkan pengalaman Turki ketika pemerintah mengganti pimpinan bank sentral karena menolak menurunkan suku bunga. Kebijakan tersebut justru diikuti depresiasi mata uang yang cukup tajam akibat hilangnya kepercayaan pasar.

"Jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita berharap figur-figur yang memengaruhi kebijakan moneter kita tetap harus figur yang kompeten dan profesional," ujar Telisa.

Selain itu, penting pula untuk diingat bahwa posisi Gubernur BI juga harus diisi oleh figur yang memiliki latar belakang dan pengalaman di sektor keuangan. Sebab, posisi tersebut menuntut kemampuan menjaga stabilitas moneter sekaligus mengawal sistem keuangan nasional.

"Kalau relawan bisa jadi komisaris, tapi kalau jadi Gubernur BI tidak bisa. Gubernur bank sentral di mana pun di dunia harus figur yang kompeten dan mengetahui sektor keuangan," katanya.

Pandangan Ekonom Bank soal Gubernur BI Baru

Dihubungi terpisah, Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai tantangan BI ke depan tidak lagi sebatas menentukan suku bunga acuan. Pemimpin BI berikutnya juga harus mampu menjaga kepercayaan terhadap rupiah di tengah tekanan global sekaligus memastikan kebijakan moneter tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Selain itu, dalam beberapa bulan terakhir, rupiah mengalam tekanan cukup kuat terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Berdasarkan hitungan Tirto, bila mengacu pada kurs penutupan rupiah pada akhir 2025 hingga akhir Juli 2026, rupiah telah terdepresiasi sekitar 8,3 persen sepanjang tahun berjalan (year-to-date/ytd).

"Tantangan Bank Indonesia ke depan bukan sekadar mengambil kebijakan suku bunga, melainkan menjaga kepercayaan terhadap rupiah di tengah tekanan global sambil memastikan kebijakan moneter tidak mematikan pembiayaan sektor produktif," ujar Josua saat dihubungi Tirto, Jumat (31/7/2026).

Akhir-akhir ini, lingkungan ekonomi global semakin sulit diprediksi. Suku bunga bank sentral Amerika Serikat masih berada pada level tinggi, sementara ketidakpastian geopolitik, harga energi, perang dagang, hingga perlambatan ekonomi Cina berpotensi memengaruhi arus modal dan nilai tukar rupiah.

Selain itu, BI juga dihadapkan pada tantangan memperbaiki kualitas arus modal yang masuk ke Indonesia. Dari catatan BI, pada triwulan II 2026, aliran modal asing membukukan net inflow sebesar 8,5 miliar dolar AS, terutama ditopang oleh Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang masing-masing mencapai 0,63 miliar dolar AS dan 9,72 miliar miliar dolar AS. Namun, besarnya arus modal masuk tidak selalu berarti positif apabila didominasi oleh dana jangka pendek yang mudah keluar dari pasar keuangan domestik.

“Sedangkan pasar saham mencatat arus keluar sekitar 4,16 miliar dolar AS. Secara keseluruhan masih terdapat arus masuk bersih sekitar 6,19 miliar dolar AS, tetapi rupiah tetap berada di sekitar Rp18.055 per dolar AS. Ini menunjukkan bahwa besarnya arus masuk saja belum cukup; komposisinya jauh lebih penting,” terang Josua.

Dana yang terkonsentrasi pada instrumen berjangka pendek dan berimbal hasil tinggi, lanjutnya, lebih mudah keluar dibandingkan investasi pada saham, obligasi jangka panjang, atau kegiatan usaha nyata. Ketergantungan tersebut terlihat dari posisi SRBI yang telah mencapai sekitar Rp1.079,7 triliun pada 24 Juli 2026, meningkat Rp348,8 triliun sejak awal tahun.

Menurut Josua, instrumen ini memang berguna untuk menarik dana dan menahan tekanan rupiah, tetapi penggunaannya yang terlalu besar dapat meningkatkan biaya operasi moneter, menarik likuiditas dari kredit dan SBN, serta membuat stabilitas rupiah bergantung pada dana yang mudah berpindah.

Oleh karena itu, di bawah kepemimpinan gubernur baru nantinya, BI perlu mulai mengalihkan strategi dari sekadar membayar imbal hasil tinggi menuju pendalaman pasar valuta asing, perluasan transaksi dalam mata uang lokal, peningkatan fasilitas lindung nilai, dan penguatan pasokan devisa dari kegiatan ekspor serta investasi langsung.

Tidak hanya itu, kebijakan moneter juga dituntut mampu ditransmisikan secara efektif ke sektor riil. Meski likuiditas perbankan melimpah dan pertumbuhan kredit masih cukup tinggi, penyaluran kredit produktif masih menghadapi berbagai hambatan dari sisi permintaan maupun kepastian usaha.

Hingga awal Juli, insentif likuiditas yang diterima perbankan telah mencapai Rp431,9 triliun dan pertumbuhan kredit Juni mencapai 12,67 persen. Namun, fasilitas kredit yang sudah disetujui tetapi belum digunakan masih mencapai Rp2.490 triliun atau 21,52 persen dari keseluruhan plafon.

“Artinya, hambatan pembiayaan bukan hanya kekurangan likuiditas. Dunia usaha juga mempertimbangkan permintaan, kepastian kebijakan, kemampuan membayar, dan kelayakan investasi,” sambungnya.

Agar kebijakan BI bisa benar-benar efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, Josua menilai insentif likuiditas perlu diberikan berdasarkan hasil. Bank yang benar-benar menyalurkan tambahan kredit bersih kepada sektor produktif, UMKM yang sehat, perumahan terjangkau, hilirisasi, pertanian, dan industri berorientasi ekspor layak memperoleh insentif lebih besar.

Sebaliknya, insentif perlu dikurangi apabila likuiditas hanya digunakan untuk membeli surat berharga, memperbesar kredit konsumtif yang berisiko, atau sekadar menggantikan pembiayaan yang sebenarnya sudah akan disalurkan tanpa bantuan BI.

Di sektor sistem pembayaran, pesatnya pertumbuhan transaksi digital juga menghadirkan tantangan baru berupa keamanan siber, perlindungan data, hingga risiko gangguan sistem yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi nasional.

Terpisah, Kepala Ekonom BCA, David Sumual, menilai tantangan terbesar BI saat ini berasal dari faktor eksternal, mulai dari kenaikan harga minyak dunia hingga penguatan dolar AS akibat ekspektasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat.

Oleh karena itu, BI membutuhkan kebijakan dan komunikasi yang mampu menjaga kepercayaan pasar terhadap komitmen bank sentral dalam menjaga stabilitas nilai tukar dan independensi kebijakan moneternya.

Dengan demikian, Gubernur BI baru nantinya harus mampu bersikap dinamis dalam merespons perkembangan ekonomi domestik maupun global. Dalam kondisi tertentu, BI mungkin perlu lebih memprioritaskan stabilitas, sementara pada situasi lain perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi.

"Yang penting dari sisi bank sentral adalah dinamis mengikuti perkembangan, apakah perlu lebih mengutamakan stabilitas atau pertumbuhan," ujarnya kepada Tirto.

Menurut David, proses pemilihan Gubernur BI yang melibatkan DPR memang tidak dapat dilepaskan dari proses politik. Meski begitu, figur yang dipilih tetap harus memenuhi kriteria independensi dan profesionalisme yang menjadi prinsip utama bank sentral.

"Bank sentral harus tetap independen dalam membuat kebijakannya," tegas dia.

Masih Tertutup Rapat

Sementara itu, Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, enggan buka suara soal nama-nama calon pucuk pimpinan tertinggi BI. Sebab, menurutnya siapapun nanti nama yang akan diajukan kepada legislator untuk menjalani fit and proper test merupakan kewenangan penuh Presiden.

“Ya, kita serahkan ke Bapak Presiden,” katanya singkat ditemui di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, dikutip Jumat (31/7/2026).

Terlepas dari siapa nanti yang akan menjadi gubernur BI pengganti Perry, Airlangga hanya berharap para pejabat yang menjadi pembuat kebijakan moneter dan fiskal dapat duduk bersama, sehingga mampu menjalankan sistem perekonomian dengan baik.

“Kami percaya karena di BI kan sudah ada sistem. Jadi siapapun yang duduk di sana selama menjalankan sistem dan juga kerja sama baik fiskal-moneter itu akan baik untuk pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, dan menciptakan lapangan kerja,” tutup Airlangga.