Presiden Direkturnya Mengundurkan Diri, Ada Apa dengan Bata?

tirto.id - PT Sepatu Bata Tbk (BATA) kembali menghadapi perubahan di jajaran direksi. Presiden Direktur Amitav Nandy mengajukan pengunduran diri setelah sekitar setahun menduduki posisi tersebut.

Berdasarkan keterbukaan informasi perseroan, surat pengunduran diri Amitav diterima perusahaan pada 23 September 2026. Manajemen menyebut keputusan tersebut berkaitan dengan rotasi jabatan di lingkungan Bata Group.

Namun, pengunduran diri Amitav belum final. Perseroan masih harus membawa permohonan tersebut ke rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk mendapatkan keputusan pemegang saham.

Amitav sebelumnya diangkat sebagai Presiden Direktur BATA melalui rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 25 September 2025. Dengan demikian, masa kepemimpinannya di BATA belum genap satu tahun ketika surat pengunduran dirinya diterima perusahaan.

Manajemen BATA menyatakan perubahan tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan operasional, aspek hukum, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan.

Meski demikian, pengunduran diri Amitav terjadi ketika BATA masih menghadapi tekanan bisnis dan keuangan yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir.

Penjualan Terus Menurun

Pada 2024, penjualan bersih BATA tercatat Rp459,98 miliar, turun dari Rp609,61 miliar pada 2023. Perseroan juga membukukan rugi tahun berjalan Rp148,17 miliar dengan rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp147,97 miliar.

Pada akhir 2024, total liabilitas BATA mencapai Rp421,59 miliar. Di saat yang sama, perusahaan mencatat defisiensi ekuitas sebesar Rp15,93 miliar.

Beban keuangan BATA pada tahun tersebut mencapai Rp15,09 miliar, terdiri dari beban bunga pinjaman jangka pendek Rp10,83 miliar dan bunga atas liabilitas sewa Rp4,27 miliar. Saldo pinjaman jangka pendek perusahaan pada akhir 2024 mencapai Rp134,7 miliar.

Tekanan tersebut sebenarnya telah terlihat sejak beberapa tahun sebelumnya. Pada 2021, penjualan BATA tercatat Rp438,49 miliar dengan rugi tahun berjalan Rp51,23 miliar. Total liabilitas perusahaan pada saat itu mencapai Rp225,82 miliar.

Penjualan kemudian meningkat menjadi Rp643,45 miliar pada 2022. Namun, perbaikan penjualan belum mampu membawa perusahaan mencatat laba. BATA justru membukukan rugi Rp106,12 miliar, sementara total liabilitas meningkat menjadi Rp404,31 miliar.

Memasuki 2023, penjualan kembali turun menjadi Rp609,61 miliar. Kerugian tahun berjalan membesar menjadi Rp190,56 miliar, sedangkan total liabilitas mencapai Rp454,39 miliar.

Total aset juga menyusut dari Rp724,07 miliar pada 2022 menjadi Rp585,74 miliar pada 2023.

Pada 2024, penjualan kembali merosot menjadi Rp459,98 miliar. Kerugian memang menyusut menjadi Rp148,17 miliar, tetapi BATA menanggung biaya restrukturisasi sebesar Rp124,08 miliar.

Restrukturisasi tersebut dilakukan ketika perseroan menutup pabrik dan gudang di Purwakarta, Jawa Barat, serta melakukan penataan ulang jaringan gerai.

Dalam laporan keuangannya, BATA menyebut penutupan pabrik Purwakarta dilakukan karena permintaan pelanggan terhadap produk yang diproduksi di fasilitas tersebut terus menurun.

Kapasitas produksi pabrik dinilai jauh melebihi kebutuhan yang dapat diperoleh secara berkelanjutan dari pemasok lokal. Restrukturisasi juga mencakup penutupan atau rencana penutupan lebih dari 200 gerai yang merugi.

Setelah pabrik ditutup, BATA mengalihkan produksi dengan bekerja sama dengan pemasok lokal.

Tekanan belum berhenti pada 2025. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, penjualan bersih BATA turun lagi menjadi sekitar Rp298,25 miliar. Rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk mencapai sekitar Rp116,23 miliar.

Pada akhir 2025, total aset BATA sekitar Rp282,55 miliar, sedangkan total liabilitas mencapai sekitar Rp414,21 miliar. Perseroan kembali mencatat defisiensi modal.

Ada Apa dengan Industri Alas Kaki?

Kondisi BATA tidak serta-merta mencerminkan seluruh industri alas kaki nasional. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pertumbuhan industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki pada kuartal II 2026 terutama berasal dari industri yang berorientasi ekspor.

Menurut Yusuf, pemulihan permintaan global mendorong produksi pabrik yang memasok pasar luar negeri. Sementara itu, permintaan domestik belum pulih dengan laju yang sama.

"Dalam konteks ini, persoalan Bata lebih mencerminkan tekanan yang dialami pemain yang bergantung pada pasar dan jaringan ritel domestik, bukan kondisi seluruh industri," kata Yusuf melalui pesan singkat, Kamis (1/10/2026).

Menurut dia, industri alas kaki masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya perubahan tarif di pasar Amerika Serikat.

Tarif sebesar 10 persen kini juga berlaku bagi India dan Kamboja. Padahal, ketika tarif Indonesia masih 19 persen, selisih sekitar satu poin persentase dengan negara pesaing dinilai membantu menjaga arus pesanan.

Tantangan lainnya berasal dari pelemahan nilai tukar rupiah yang meningkatkan biaya produksi. Pelemahan rupiah memang dapat membantu eksportir dengan kandungan bahan baku lokal yang tinggi.

Namun, manfaat tersebut tidak dirasakan secara merata karena sebagian produsen masih menggunakan bahan baku impor yang dibayar dalam dolar AS.

"Ketika rupiah mendekati Rp18.000 per dolar AS, biaya produksi naik, sementara produsen yang mengandalkan pasar domestik sulit meneruskan kenaikan tersebut ke harga jual karena daya beli sedang melemah," ujarnya.

Yusuf juga menyoroti tekanan dari produk impor murah, baik yang masuk secara legal maupun ilegal. Menurut dia, persoalannya bukan hanya perbedaan harga, tetapi juga pengawasan terhadap pemenuhan SNI dan perizinan.

Selain itu, industri alas kaki menghadapi persoalan daya saing struktural, seperti ketergantungan pada bahan baku tertentu, biaya logistik dan energi, kebutuhan modernisasi mesin, serta akses terhadap pembiayaan.

Menurut Yusuf, tekanan terhadap BATA juga berkaitan dengan model bisnis dan posisi mereknya di pasar.

Ia menyinggung penutupan pabrik Purwakarta pada 2024 serta kenaikan biaya penjualan dan pemasaran BATA yang terjadi bersamaan dengan pembengkakan rugi usaha.

Yusuf menilai BATA menghadapi tekanan di segmen menengah. Di segmen bawah, perusahaan berhadapan dengan produk impor murah dan merek lokal baru yang lebih cepat menjangkau konsumen melalui marketplace.

Sementara itu, di segmen atas, merek olahraga global memiliki citra dan daya tarik yang lebih kuat.

Di sisi lain, BATA masih memiliki jaringan ritel fisik yang besar. Berdasarkan profil perusahaan, Bata Indonesia mengoperasikan sekitar 435 toko di berbagai wilayah Indonesia.

"Di saat yang sama, Bata masih menanggung biaya jaringan ritel fisik yang besar dengan sekitar 435 toko. Model seperti ini menjadi rentan ketika daya beli kelas menengah melemah dan konsumen semakin banyak beralih ke kanal digital," kata Yusuf.

Daya Beli dan Tren Konsumen

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira juga melihat tekanan dari sisi biaya produksi. Menurut Bhima, pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor yang menekan industri alas kaki karena industri tersebut masih memiliki komponen biaya impor yang tinggi. Beban logistik juga ikut meningkatkan biaya produksi.

"Komposisi biaya impornya tinggi, termasuk logistik juga. Nah ini berpengaruh terhadap biaya produksi," kata Bhima melalui pesan suara, Kamis.

Selain biaya produksi, tekanan datang dari perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama kelompok menengah. Menurut Bhima, konsumen domestik semakin tertarik membeli alas kaki impor karena harganya semakin kompetitif.

Peredaran alas kaki bajakan juga menambah tekanan terhadap produk dalam negeri. Pada saat yang sama, pelemahan daya beli dan tingginya pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat menekan permintaan.

Konsumen yang tetap membeli sepatu dalam kondisi tersebut cenderung melakukan penyesuaian dengan memilih produk yang lebih murah.

"Jadi ketika terjadi PHK, daya beli melemah, maka kalaupun mereka membeli sepatu, downgrade yang kualitasnya lebih rendah," ujarnya.

Bhima juga menyoroti kemampuan produsen domestik dalam mengikuti perubahan tren. Ia mencontohkan meningkatnya minat terhadap olahraga seperti padel, aerobik, dan hiking.

Menurut dia, produsen domestik belum cukup cepat mengikuti perubahan tersebut. Akibatnya, segmen produk yang mengikuti tren lebih banyak diisi oleh produk impor. Merek-merek tersebut dinilai menawarkan desain yang lebih inovatif dan menyesuaikan produknya dengan perkembangan tren olahraga.

Di sisi produksi, Bhima juga menyoroti persoalan sertifikasi yang dinilai rumit bagi pabrikan dalam negeri. Kondisi tersebut dapat semakin menyulitkan perusahaan alas kaki yang memiliki karakteristik industri padat karya untuk bertahan.

"Sehingga kalau mereka sudah tidak bisa lagi bertahan karena padat karya, ya pasti PHK sebagai salah satu jalan keluarnya," ujarnya.

Tekanan permintaan juga dapat berasal dari pengadaan pemerintah. Menurut Bhima, efisiensi anggaran di pemerintah daerah berpotensi mengurangi permintaan terhadap produk alas kaki tertentu.

Ia mencontohkan alas kaki untuk sektor pertanian dan industri konstruksi yang pengadaannya dapat terdampak pemangkasan anggaran di daerah.

"Di banyak pemerintah daerah kan karena efisiensi anggaran, itu berpengaruh juga mungkin di permintaan alas kaki yang ada di daerah," tutur Bhima.