Mengapa Krisis Air Bersih Terus Berulang Setiap Musim Kemarau?

tirto.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El Nino tahun ini berpotensi bertahan setidaknya hingga awal kuartal I 2027 dengan peluang mencapai kategori kuat.

Bersamaan dengan itu, terdapat potensi fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) positif pada September hingga Desember 2026. Kombinasi kedua fenomena tersebut diperkirakan membuat sebagian besar wilayah Indonesia mengalami musim kemarau yang lebih kering dan berdurasi lebih panjang dibandingkan kondisi normal.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan pemantauan suhu permukaan laut di Samudera Pasifik menunjukkan indeks Nino 3.4 telah melampaui ambang batas kategori El Nino kuat. Sementara itu, prediksi BMKG menunjukkan peluang signifikan terjadinya IOD positif pada paruh akhir tahun.

“Saat ini prediksi BMKG menunjukkan bahwa terdapat peluang signifikan kondisi El Nino tahun ini dapat melebihi kategori El Nino kuat. El Nino itu sendiri biasanya akan berlangsung paling tidak hingga kuartal pertama tahun berikutnya (2027),” ujar Ardhasena dalam konferensi pers secara daring, Kamis (30/7/2026).

Meski demikian, ia menekankan bahwa dampak El Nino terhadap Indonesia tidak berlangsung sepanjang fenomena itu terjadi. Menurut Ardhasena, pengaruh El Nino baru terasa ketika bertepatan dengan musim kemarau di Indonesia, yang secara umum diperkirakan berakhir pada pertengahan Oktober 2026 sebelum hujan mulai kembali turun pada November.

Selain memprediksi dinamika iklim global, BMKG juga memperkirakan puncak musim kemarau 2026 akan terjadi pada Agustus hingga September. Sebanyak 437 zona musim atau sekitar 48,77 persen wilayah Indonesia diprediksi mengalami musim kemarau yang lebih kering dan berdurasi lebih panjang dibandingkan kondisi normal.

Di saat yang sama, risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) diperkirakan meningkat, terutama di Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Papua Selatan.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menegaskan informasi tersebut bukan proyeksi baru, melainkan masih sejalan dengan prakiraan yang telah disampaikan BMKG pada Maret dan Mei 2026.

Hal serupa ditegaskan Ardhasena. Menurut dia, kondisi musim kemarau yang terjadi saat ini masih konsisten dengan prakiraan yang telah dipublikasikan BMKG beberapa bulan sebelumnya.

“Pesan mengenai dampak dari El Nino di Indonesia yang disampaikan oleh BMKG semenjak bulan Maret yang lalu lalu di-reiterate bulan Mei yang lalu konsisten bahwa hujannya itu di bawah normal dan juga musim kemarau itu lebih panjang, sehingga konsekuensi adaptasi dan mitigasi dari sektor-sektor yang perlu dilakukan sebenarnya sudah cukup clear semenjak bulan Maret dan juga Mei yang lalu,” ujar Ardhasena.

Karena itu, BMKG kembali mengingatkan berbagai sektor untuk memperkuat langkah adaptasi. Untuk sektor pertanian, misalnya, BMKG merekomendasikan penyesuaian jadwal tanam serta pemilihan varietas yang lebih tahan kekeringan.

Pada sektor sumber daya air, BMKG mendorong revitalisasi waduk, perbaikan jaringan distribusi air, dan memastikan ketersediaan air bagi masyarakat. Sementara pada sektor energi, BMKG mengingatkan pentingnya menjaga kapasitas tampungan air di bendungan agar operasional pembangkit listrik tenaga air tetap terjaga.

Selain menyampaikan prakiraan, BMKG juga terlibat dalam langkah mitigasi melalui operasi modifikasi cuaca (OMC).

Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, mengatakan operasi tersebut saat ini telah berlangsung di sejumlah wilayah untuk mendukung mitigasi karhutla maupun menjaga ketersediaan air. Namun, ia menegaskan OMC memiliki keterbatasan karena bergantung pada kondisi atmosfer.

“Kami tidak bisa meng-create awan, tapi begitu ada awan kita melakukan operasi modifikasi cuaca ini sangat efektif mampu menghasilkan jutaan meter kubik air hujan,” kata Tri Handoko.

Meski ancaman telah dipetakan sejak berbulan-bulan lalu, rekomendasi telah disampaikan kepada berbagai sektor, dan berbagai upaya mitigasi mulai dijalankan, kekeringan tetap berpotensi berkembang menjadi krisis air bersih di sejumlah daerah.

Sejumlah wilayah Kabupaten Tangerang, Banten, Lumajang, hingga Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dilaporkan mengalami kekeringan dan krisis air bersih.

Di Kelurahan Keranggan, Kota Tangerang Selatan, misalnya, warga kembali mengandalkan distribusi air bersih setelah sumur-sumur mereka mengering akibat kemarau.

Contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa berkurangnya curah hujan tidak hanya berdampak pada sektor pertanian, tetapi juga mengganggu akses masyarakat terhadap kebutuhan paling mendasar, yakni air.

Mengapa Kekeringan Berubah Menjadi Krisis Air Bersih?

Kemarau yang lebih panjang akibat El Nino tidak otomatis memicu krisis air bersih. Namun, menurut Peneliti Ahli Utama Bidang Teknik Lingkungan dari Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Ignasius D.A. Sutapa, ketika curah hujan terus berada di bawah normal dalam waktu lama, akan terjadi rangkaian proses hidrologi yang membuat pasokan air bersih semakin terancam.

Ignasius menjelaskan kondisi tersebut bermula dari defisit neraca air. Fenomena El Niño menekan pembentukan awan konvektif sehingga curah hujan dapat turun 20-70 persen dari kondisi normal. Di sisi lain, kebutuhan air untuk rumah tangga, pertanian, hingga industri tetap, bahkan meningkat akibat tingginya evapotranspirasi.

“El Nino menekan pembentukan awan konvektif. Akibatnya curah hujan turun 20-70 persen dari normal. Sementara kebutuhan air untuk domestik, pertanian, dan industri tetap/naik karena evapotranspirasi tinggi. Ini menciptakan water deficit,” jelas Ignasius kepada Tirto, Kamis (30/7/2026).

Defisit air yang berlangsung berkepanjangan kemudian mengurangi kapasitas sumber air baku. Debit sungai turun drastis, bahkan sungai-sungai kecil di sejumlah wilayah dapat mengering.

Mata air dan embung lebih cepat mengalami resesi karena tidak lagi mendapat pasokan dari hujan. Pada saat yang sama, jelas Ignasius, muka air tanah ikut turun karena pengambilan air semakin dalam, terutama di wilayah yang bergantung pada sumur.

Tak hanya kuantitas air yang berkurang, kualitas air juga ikut menurun. Saat debit sungai mengecil, kemampuan badan air mengencerkan berbagai pencemar ikut berkurang sehingga konsentrasi polutan meningkat. Kondisi tersebut diperparah dengan munculnya Algae bloom dan bau pada badan air.

Algae bloom merupakan ledakan populasi alga atau fitoplankton di perairan yang tumbuh secara cepat dan tidak terkendali, menyebabkan perubahan warna air serta penurunan kadar oksigen.

“Saat debit kecil, daya tampung sungai berkurang. Konsentrasi polutan domestik dan pertanian jadi lebih tinggi. Algae bloom dan bau juga meningkat. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kesulitan memproduksi air baku yang memenuhi baku mutu,” ujar Ignasius.

Menurut dia, kondisi inilah yang membuat kekeringan akhirnya berkembang menjadi krisis air bersih. Persoalannya bukan semata-mata karena air semakin sedikit, tetapi juga karena kualitas air yang tersedia tidak lagi memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Secara umum, krisis bukan hanya 'tidak ada air', tapi 'tidak ada air yang layak dan cukup',” tekan dia.

View this post on Instagram

A post shared by BMKG Juanda (@infobmkgjuanda)

El Nino Hanya Pemicu, Bukan Akar Masalah

Bagi Ignasius, krisis air bersih yang berulang setiap musim kemarau sejatinya bukan semata-mata persoalan iklim. El Nino memang memperparah kekeringan, tetapi hanya bertindak sebagai pemicu. Akar persoalannya justru terletak pada kelemahan pengelolaan sumber daya air yang telah berlangsung lama.

Menurut dia, Indonesia masih terjebak dalam paradigma flood to drought, yakni kondisi ketika suatu wilayah berulang kali mengalami banjir pada musim hujan, tetapi justru kesulitan air saat musim kemarau.

Kondisi tersebut terjadi karena sebagian besar air hujan langsung mengalir ke sungai dan laut, bukan disimpan sebagai cadangan untuk musim kering.

“Kita ahli dalam penanganan banjir, tapi lemah dalam water harvesting saat hujan. Air hujan saat musim penghujan dibuang ke laut, bukan disimpan di embung, danau, waduk, atau diinfiltrasikan,” jelas Ignasius.

Water harvesting atau pemanenan air hujan merupakan upaya menangkap dan menyimpan air hujan agar dapat dimanfaatkan kembali ketika musim kemarau. Menurut Ignasius, praktik tersebut masih belum optimal di Indonesia.

Hal itu terlihat dari masih minimnya infrastruktur konservasi seperti embung desa, sumur resapan, maupun sistem penampungan air hujan (rainwater harvesting/RWH) di kawasan perkotaan.

Persoalan tersebut diperparah oleh kerusakan daerah aliran sungai (DAS), yakni kawasan yang menampung dan mengalirkan air hujan menuju sungai. Menurut Ignasius, kondisi DAS yang memburuk akibat erosi maupun alih fungsi kawasan resapan menjadi permukiman dan kawasan industri membuat air hujan lebih banyak berubah menjadi limpasan permukaan yang memicu banjir saat musim hujan.

Sebaliknya, hanya sedikit air yang meresap ke dalam tanah sehingga cadangan atau tabungan air tanah untuk menghadapi musim kemarau terus berkurang.

Kondisi tersebut diperparah oleh eksploitasi air tanah, terutama di kawasan perkotaan dan industri. Ketika musim kemarau tiba, pengambilan air tanah justru meningkat untuk memenuhi kebutuhan yang terus bertambah sehingga cadangan air semakin cepat menurun.

“'Kondisi DAS + Perubahan Tata Guna Lahan' adalah determinan utama kerentanan jangka panjang. Eksploitasi air tanah adalah penguat. El Nino hanya pemicu,” jelas Ignasius.

Selain persoalan fisik, Ignasius menilai tata kelola air di Indonesia masih terfragmentasi. Pengelolaan air baku, irigasi, air minum, hingga konservasi berada di bawah kewenangan instansi yang berbeda sehingga belum ada pengelolaan yang benar-benar terpadu pada tingkat daerah aliran sungai.

Ia juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan informasi iklim sebagai dasar penyusunan rencana kontinjensi kekeringan (drought contingency plan).

Padahal, BMKG telah menyampaikan peringatan dini mengenai potensi kekeringan sejak beberapa bulan sebelumnya. Tanpa rencana tersebut, pemerintah daerah cenderung baru bergerak ketika masyarakat mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih.

“Peringatan dini kekeringan dari BMKG ada, tapi jarang ditindaklanjuti dengan drought contingency plan di tingkat kabupaten. Baru bergerak saat krisis terjadi,” kata Ignasius.

Karena itu, menurut Ignasius, selama kesehatan DAS tidak dipulihkan, kawasan resapan terus menyusut, dan cadangan air tidak dibangun sejak musim hujan, krisis air bersih akan terus berulang setiap musim kemarau, terlepas dari ada atau tidaknya El Niño.

“Secara ringkas: kita bereaksi terhadap kekeringan, bukan mengantisipasinya,” tekan Ignasius.

Pemerintah Menyiapkan Mitigasi

Pemerintah mengakui potensi dampak El Nino terhadap ketersediaan air dan peningkatan risiko karhutla. Menyikapi kondisi tersebut, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri pada Selasa (28/7/2026) untuk membahas langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mengatakan pemerintah telah mengaktifkan berbagai langkah mitigasi, mulai dari OMC, pembentukan satuan tugas (satgas), hingga menjaga ketersediaan air di waduk-waduk yang menjadi sumber irigasi dan air baku.

“Kami ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api. Termasuk, operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk, termasuk danau kita juga dalam status yang aman,” kata AHY.

Meski sejumlah wilayah diperkirakan mengalami musim kemarau lebih panjang, AHY menegaskan neraca air nasional hingga saat ini masih berada dalam kondisi yang aman.

“Secara total, neraca air kita ini masih memadai, masih mencukupi. Artinya masih aman,” kata AHY.

Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni, menyoroti meningkatnya ancaman karhutla seiring datangnya El Nino yang diperkirakan lebih cepat. Menurut dia, pemerintah telah memetakan sejumlah daerah yang berisiko tinggi agar langkah pencegahan dapat dilakukan lebih dini.

“Tapi prediksi BMKG ini akan terjadi El Nino yang cepat, jadi awalnya mestinya 2027 akan terjadi tahun ini. Jadi kekeringannya datang lebih cepat, dan berakhirnya lebih lambat,” ujar Raja Juli.

Selain langkah tanggap darurat, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air.

Deputi III Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, mengatakan pembangunan 15 bendungan baru terus dikebut. Dengan tambahan tersebut, Indonesia akan memiliki sekitar 240 bendungan yang diharapkan dapat memperkuat tampungan air nasional.

“Tanpa dukungan bendungan dan irigasi yang memadai, banyak wilayah pertanian masih mengandalkan pola tanam tadah hujan yang rentan terhadap perubahan musim, termasuk ancaman kekeringan saat El Nino maupun banjir akibat curah hujan tinggi,” kata Kurnia dikutip Antara, Rabu (29/7/2026).

Menurut data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) per 21 Juli 2026, saat ini terdapat 240 bendungan yang telah beroperasi dan 15 bendungan yang masih dalam tahap pembangunan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp32,806 triliun.

Adapun kelima belas bendungan tersebut tersebar di 10 provinsi, yakni Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, dan Maluku.

Data Kementerian PU per 24 Juli 2026 juga menunjukkan 240 bendungan yang telah beroperasi memiliki total volume tampungan 9,74 miliar meter kubik, serta didukung ratusan situ, danau, tampungan air baku, dan sumur bor yang disiagakan untuk menghadapi musim kemarau dan potensi fenomena El Nino.

Menurut Kurnia, seluruh bendungan tersebut tidak hanya berfungsi mendukung irigasi pertanian dan ketahanan pangan, tetapi juga menjadi sumber penyediaan air baku bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, kapasitas tampungan air yang tersedia diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar meter kubik.

Berbagai langkah tersebut menunjukkan pemerintah telah menyiapkan upaya mitigasi, baik melalui respons jangka pendek maupun pembangunan infrastruktur jangka panjang.

Namun, sebagaimana diingatkan Ignasius, efektivitasnya tetap bergantung pada kemampuan mengurangi kerentanan struktural yang selama ini membuat krisis air bersih terus berulang setiap musim kemarau.

Apakah Infrastruktur Saja Cukup?

Berbagai langkah yang disiapkan pemerintah menunjukkan bahwa Indonesia tidak kekurangan instrumen untuk menghadapi musim kemarau. Selain pembangunan infrastruktur sumber daya air, kemampuan memantau berbagai risiko bencana juga terus berkembang.

Guru Besar Ekonomi Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Sudarsono Soedomo, mengatakan Indonesia kini memiliki sistem pemantauan yang jauh lebih baik dibandingkan saat menghadapi El Niño pada 1997 maupun 2015.

Menurut dia, teknologi deteksi dini terus berkembang sehingga potensi bencana dapat diketahui lebih cepat.

“Sistem deteksi dini berbasis satelit, pemantauan hotspot, hingga informasi cuaca telah berkembang pesat. Namun, kesiapan teknologi tersebut harus diimbangi dengan koordinasi lapangan yang kuat,” kata Sudarsono.

Pandangan tersebut sejalan dengan penjelasan Ignasius. Persoalan yang dihadapi Indonesia bukan semata-mata terletak pada ketersediaan teknologi ataupun pembangunan infrastruktur.

Yang tidak kalah penting adalah bagaimana tata kelola sumber daya air berjalan secara terpadu, kawasan resapan dan daerah aliran sungai tetap terjaga, serta pemerintah daerah mampu menerjemahkan peringatan dini menjadi langkah antisipasi sebelum krisis benar-benar terjadi.

Bagi Ignasius dari BRIN, menghadapi musim kemarau tidak cukup hanya mengandalkan respons darurat ketika krisis sudah terjadi.

Langkah-langkah seperti distribusi air bersih, rehabilitasi sumur dangkal, pengoperasian pompa air, hingga kampanye penghematan air memang tetap diperlukan untuk menjamin kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek.

“Jangka Pendek 2026: Aktifkan Tim Siaga Kekeringan. Distribusi air, rehab sumur dangkal, operasi pompa, dan kampanye hemat air,” ucap dia.

Namun, upaya tersebut hanya menjadi solusi sementara apabila tidak diikuti penguatan cadangan air. Karena itu, pada jangka menengah, ia mendorong percepatan pembangunan embung, long storage, dan sumur resapan, terutama di daerah yang rentan mengalami kekeringan. Di saat yang sama, jaringan PDAM juga perlu direhabilitasi untuk menekan tingkat kehilangan air (non-revenue water).

Dalam jangka panjang, menurut Ignasius, Indonesia perlu beralih dari pendekatan yang berfokus pada penanganan krisis menuju pembangunan ketahanan air.

Langkah itu mencakup restorasi daerah aliran sungai (DAS), penghentian alih fungsi kawasan resapan, penyelarasan rencana tata ruang dengan neraca air di setiap DAS, hingga penerapan konsep sponge city atau kota spons, yakni kawasan perkotaan yang dirancang agar mampu menyerap, menyimpan, dan memanfaatkan kembali air hujan sehingga tidak langsung menjadi limpasan.

“Jangka Panjang: Restorasi DAS. Moratorium alih fungsi lahan resapan. Integrasikan Rencana Tata Ruang dengan Neraca Air DAS. Terapkan prinsip Sponge City di perkotaan,” ucap Ignasius.

Dengan demikian, persoalan yang dihadapi Indonesia bukan semata-mata bagaimana menghadapi El Nino setiap kali datang, melainkan bagaimana membangun ketahanan air sebelum musim kemarau tiba.