Nabila Ramadhanty

Indeks Tulisan

Hukum
2 jam lalu

DPR Usul RUU Polri Atur Polisi Aktif di Ormas & Perguruan Silat

Habiburokhman menyoroti kemungkinan keterlibatan anggota maupun pimpinan Polri dalam organisasi kemasyarakatan tertentu yang memicu ketidaknetralan.
Politik
5 jam lalu

Isu Masuk Kabinet Prabowo, Said Iqbal: Tunggu Pengumuman Resmi

Said Iqbal memberi sinyal akan mengemban tugas di bidang ketenagakeraan bila resmi masuk kabinet Prabowo-Gibran.
Sosial Budaya
18 jam lalu

BGN Bantah Kabar Penghentian Penyaluran Dana Program MBG ke SPPG

BGN menegaskan kabar tersebut tidak benar dan seluruh layanan program MBG tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Sosial Budaya
19 jam lalu

Dokter Boyke Desak Adanya Wajib Skrining HIV di Lapas

Dokter Boyke mengungkap adanya risiko kekerasan seksual di lingkungan lapas, baik terhadap narapidana laki-laki maupun perempuan.
Hukum
21 jam lalu

Restorative Justice Dinilai Sulit di RI karena Terlalu Heterogen

Adrianus menilai terjadi pergeseran pemaknaan RJ menjadi sekadar instrumen normatif untuk menghentikan perkara agar tidak berlanjut ke pengadilan.
Hukum
22 jam lalu

Alasan DPR Minta Hapus Frasa Keamanan Dalam Negeri di RUU Polri

Komisi III DPR meminta frasa 'keamanan dalam negeri' dihapus dari RUU Polri karena dinilai berpotensi mempersempit ruang gerak korps Bhayangkara.
Politik
Kamis, 4 Jun

DPR RI Janji Perketat Pengawasan Tata Kelola BGN

Komitmen itu menyusul mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.
Hukum
Kamis, 4 Jun

Waka DPR Prihatin Dadan cs & Silmy Karim Jadi Tersangka Korupsi

Saan Mustopa mengatakan anak buah Presiden Prabowo itu, seharusnya memegang teguh komitmen pemberantasan korupsi yang kerap disampaikan kepala negara.
Politik
Kamis, 4 Jun

Ketua Banggar Akui Sudah Ingatkan Kelemahan Tata Kelola BGN

Said Abdullah mengaku telah lama mengingatkan lemahnya tata kelola BGN. Ia menyoroti dugaan korupsi MBG yang menjerat Dadan Hindayana.
Politik
Kamis, 4 Jun

DPR RI Sahkan Revisi UU P2SK Jadi Undang-Undang

Pengesahan UU P2SK itu diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI ke -20 Masa Persidangan V Tahun 2025-2026, Kamis (4/6/2026).