tirto.id - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah secara resmi menyepakati cakupan klasifikasi tindak pidana yang dapat dijerat menggunakan instrumen perampasan aset.
Kesepakatan krusial ini dicapai seiring dengan rampungnya pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja) usai menerima laporan Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus-Timsin) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (18/11/2026).
Dalam rumusan akhir yang disepakati, cakupan tindak pidana mengalami penyempitan yang signifikan. Kategori tindak pidana lain di luar korupsi yang sebelumnya tercatat mencapai 13 jenis kini resmi dipangkas menjadi hanya enam jenis.
Penyesuaian ini menegaskan bahwa regulasi tersebut akan memprioritaskan penindakan pada tindak pidana korupsi, sembari tetap mencakup enam jenis tindak pidana tertentu lainnya yang telah disepakati kedua belah pihak.
Perwakilan Timus-Timsin yang juga Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menyampaikan bahwa tim telah menyelesaikan perbaikan redaksional, penyelarasan sistematika, dan harmonisasi pasal berdasarkan kesepakatan Panja.
“Timus dan Timsin telah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Panja dalam melakukan perbaikan redaksional terkait seperti penggunaan kalimat atau frasa, kata, huruf, tanda baca, maupun konsistensi penomoran dan sistematika yang telah disesuaikan dengan ketentuan,” kata Soedeson dalam rapat di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Soedeson memaparkan, tim gabungan juga memastikan sinkronisasi antarpasal agar rumusan tindak pidana yang diatur tidak menimbulkan pertentangan norma maupun multitafsir dalam penegakan hukum di lapangan.
“Selanjutnya, Timus dan Timsin telah melakukan penyisiran terhadap sinkronisasi pasal, pengacuan pasal, ketentuan terkait, tindak lanjut perbaikan redaksi sesuai dengan hasil pembahasan, serta sinkronisasi isi pasal agar tidak bertentangan, menyebabkan perbedaan penafsiran, atau ketidaksesuaian antara satu dengan pasal lainnya,” ujarnya.
Penyepakatan cakupan delik pidana ini turut berimplikasi langsung pada perubahan nomenklatur judul regulasi.
Naskah yang semula bernama RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana, kini resmi berganti menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya guna merefleksikan fokus materi yang diatur.
“Demikian laporan hasil kerja Timus, Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana yang kini telah berubah menjadi RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya sesuai hasil pembahasan,” kata Soedeson.
Usai pemaparan laporan tersebut, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, selaku pimpinan rapat meminta persetujuan forum. Seluruh anggota Panja secara bulat menyatakan setuju dan pengesahan materi ditandai dengan ketukan palu sidang.
Habiburokhman memastikan pembahasan materi di tingkat Panja telah tuntas, untuk selanjutnya langsung dilanjutkan ke rapat kerja pengambilan keputusan tingkat pertama pada siang hari ini.
“Selanjutnya akan dilanjutkan rapat kerja dalam rangka pembahasan tingkat pertama, pengambilan keputusan atas RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pukul 13.00 siang ini,” katanya.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Mochammad Fajar Nur
Masuk tirto.id

































